Proyek Pelabuhan Taddan Disuntik Dana Rp 40 M

Proyek multitahun (multiyears) Pelabuhan Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang, yang telah menyerap anggaran sebesar Rp 58 miliar, pada 2012 ini kembali mendapatkan suntikan dana bersumber dari APBN senilai Rp 40 miliar, sehingga total dana yang sudah dikucurkan mencapai Rp 98 miliar.

Pelabuhan yang kelak berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal besar itu, dibangun di atas lahan dengan luas mencapai 139 haktare (ha). Proyek tersebut membutuhkan dana berkisar Rp 135 miliar, barulah kemudian dapat dioperasionalkan.

Sejauh ini pekerjaan yang telah dilaksanakan berupa perluasan dermaga, perkembangan pekerjaan pembuatan case way baru mencapai 400 meter, tapi setelah mendapatkan tambahan dana, maka panjangnya kini mencapai 700 meter, serta pemasangan tiang pancang sedalam 85 meter. Padahal idealnya pelabuhan itu dapat dipergunakan untuk bersandar kapal besar panjangnya yakni sekitar 2 km.

Rudi Susanto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Branta Pamekasan, menjelaskan, dengan adanya suntikan anggaran dana sebesar Rp 40 miliar, maka diperkirakan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 60 persen. Namun Rudi tidak dapat memastikan kapan mega proyek itu dapat dirampungkan, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar sekali.

"Meski lokasinya berada di Sampang, tetapi yang mempunyai kewenangan mengelola Pelabuhan Taddan tersebut adalah UPT Pelabuhan Branta Pamekasan. Namun kita tidak dapat memastikan kapan pelabuhan yang kelak akan menjadi pelabuhan nasional tersebut beroperasi, karena kita bukan penentu kebijakan semua tergantung dari pemerintah pusat," jelas Rudi, dihubungi Senin (27/2).

Lebih lanjut Rudi menjelaskan, pekerjaan yang telah memasuki tahap ke IV akan mulai dilaksanakan April mendatang. Rencananya, pelabuhan tersebut bakal menjadi dermaga penyeberangan kapal feri yang menghubungkan dengan daerah Probolinggo dan Situbondo.

Namun kata dia, mengenai kejelasan pajak retribusi serta menyangkut pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Sampang, masih dalam tahapan pembahasan antara Pemkab Sampang dengan UPT Pelabuhan Branta. ’’Pembahasan MoU tentang pengelolaan Pelabuhan Taddan masih digodok antar dua lembaga yang berwenang,’’ katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sampang, Jaya Abrianto, menyatakan, terkait dengan pembangunan Pelabuhan Taddan tersebut, pihak Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim menyanggupi akan membantu membangun gudang di areal pelabuhan. Sedangkan Pemkab sendiri karena keterbatasan anggaran hanya mampu membangun pagar.

"Seiring pasca beroperasinya jembatan Suramadu, pengembangan pelabuhan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Madura. Karena selama ini Sampang memang tidak memiliki sebuah darmaga yang dapat melayani kapal besar, terutama kapal tanker yang sedang melakukan kegiatan eksploitasi migas dilepas pantai Camplong. Maka untuk memenuhi permintaan dari kontraktor migas, kita mencoba mewujudkan dengan membangun sebuah pelabuhan yang cukup representatif, tukas Jaya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 27/02/2012

Sumenep Bakal Raih Rp 8,8 T dari Migas

Belum termasuk pajak karyawan, corporate social responsibilty serta retribusi galian C migas

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Dwita Andriani mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura menggunakan konsultan minyak dan gas (Migas) dalam upaya memantau dan menganalisis serta mendampingi pemerintah daerah soal bagi hasil Migas, menyusul adanya rezeki nomplok migas sebesar Rp 8,8 triliun tahun 2012 ini.

"Sudah waktunya, pemerintah daerah mempunyai seorang konsultan yang spesifik memikirkan migas. Jika tidak, maka Sumenep selaku daerah penghasil migas tidak akan pernah menikmati hasil migas secara utuh," kata Ita panggilan akrab Dwita Andriani, Senin (27/2).

Selama ini, pihak pemerintah daerah sangat tertutup bila bicara soal semua pendapatan yang bersumber dari Migas. Padahal, semua warga Sumenep mempunyai hak untuk tahu. Bahkan, berapa realisasi dari sumber migas setiap tahunnya publik belum tahu.

"Fungsi konsultan migas nantinya, harus tahu berapa barel yang dihasilkan dari semua sumber migas yang ada di Sumenep. Selama ini, pemerintah kabupaten hanya menerima jadinya dari pemerintah pusat dan tidak pernah tahu secara pasti kondisi dan kemampuan migas itu sendiri," ujarnya.

Sangat tidak masuk akal, kata dia, ketika masyarakat belum tahu berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari Migas. Belum termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini tidak jelas peruntukannya.

"Yang dipublikasikan hanya sekitar Rp4 miliar dari sumber migas. Padahal, Rp4 miliar itu untuk program community development (CD). Lalu, penghasilan dari Migas lainnya, seperti apa dan kemana?," kata Ita penuh tanda tanya.

Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, jika pendapatan dari Migas dioptimalkan, Sumenep tidak akan masuk dalam kategori banyak warga miskinnya. Banyak dana yang akan didapat dari migas selaku daerah penghasil.

Contoh kongkrit, kata dia, pajak personal pegawai Migas belum masuk ke APBD, berapa nilai pajak galian C-nya, corporate social responsibilty (CSR), dana bagi hasil (DBH) dari PT Santos belum masuk APBD serta DBH PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang juga tidak pernah di publikasikan. "Di tahun 2012 ini, Sumenep diperkirakan akan mendapatkan dana bagi hasil minyak dan gas sebesar Rp 8,8 triliun," katanya.

Dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.07/2012 tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi tahun 2012, disebutkan jika Sumenep akan mendapatkan dana bagi hasil dari minyak bumi dan gas bumi sebesar Rp 8.884.585.000. Perkiraan tersebut lebih besar dari tahun 2011 lalu yang hanya Rp 6,2 triliun.

"Angka ini sungguh luar biasa. Ini salah satu yang perlu dikawal oleh pemerintah daerah dan masyarakat Sumenep. Jangan sampai tidak jelas kemana cairnya dan untuk apa. Ini pentingnya menggunakan konsultan migas yang dibiayai oleh APBD. Sekali lagi konsultan migas itu harus dibiayai APBD," tegasnya.

Sementara, Wakil Bupati Sumenep, Sungkono Sidik mengatakan, pemerintah daerah telah mempunyai konsultan migas. "Kita telah mempunyai konsultan migas. Tapi, saya tidak tahu dari mana anggaran untuk biaya konsultan itu," ujarnya.

Namun, dia mengakui jika Sumenep mempunyai ladang migas yang luar biasa. Pihaknya selaku penanggungjawab program CD, tetap akan bekerja maksimal dengan cara bagaimana dana CD itu terus naik setiap tahun dan dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan program yang telah diajukan. "Saya juga mempunyai keinginan agar Sumenep dilibatkan dalam penghitungan bagi hasil migas itu. Selama ini, hanya terima jadi," pungkasnya.

Di kesempatan berbeda, Bupati Sumenep, A Busyro Karim menyampaikan jika di Sumenep ada 10 kontraktor-kontrak kerja sama (K3S) migas yang melakukan eksploitasi maupun eksplorasi Migas."Ada 10 K3S di Sumenep. Pendapatn dari Migas yang sudah masuk ke daerah yakni KEI. Sedangkan DBH dari PT Santos masih dalam perdebatan dengan kementrian ESDM, meski Sumenep telah menang dalam uji materi di MK soal batas daerah penghasil migas," tandasnya. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 27/02/2012

Bupati Bantu Pemilik ’Rumah Gas’

Bupati Kholilurrahman dan Wabup Kadarisman saat menyampaikan bantuan pada Busiri

Semburan yang ditemukan warga saat menggali sumur di halaman rumah Busiri warga Dusun Batu Lengkong Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, membawa berkah. Bukan hanya bagi warga sekitar dengan menemukan jasa parkir dan berjualan. Akan tetapi juga membawa berkah kepada Busiri, pemilik rumah yang halamannya terdapat semburan gas tersebut.

Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Wabup Kadarisman Sastrodiwirjo, Kamis (23/2) lalu meninjau lokasi semburan tersebut. Selain meninjau lokasi Bupati Kholilurrahman juga menyempatkan memberikan bantuan uang tunai dari Pemkab Pamekasan kepada Busiri dan keponakannya, yang telah ngungsi dari rumahnya sejak semburan gas muncul.

Dalam kesempatan meninjau tersebut, Bupati Kholilurrahman juga sempat berbincang-bincang dengan Ugan Sain, peneliti bidang pengamatan dan penyelidikan gunung api Badan Geologi Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral bersama rekannya sedang yang melakukan penelitian terhadap jenis gas yang keluar.

Kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di lokasi, bupati Kholilurrahman mengatakan bahwa semburan gas itu tidak berbahaya. “Jadi masyarakat sekitar tidak perlu resah,” pesan bupati usai memberikan bantuan kepada Busiri. Bupati juga meminta agar Busiri tidak galau. Dan berharap bantuan itu bisa meringankan beban hidupnya selama rumahnya tidak ditempati.

Terkait semburan gas tersebut, bupati berjanji, kalau memungkinkan dilakukan eksplorasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan pemerintah Pusat. “Tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah Pamekasan. Sekali lagi, kalau itu akan dieksplorasi,” tandas bupati.

Selain bupati dan wabup, ikut dalam rombongan bupati kemarin di antaranya Kepala Dinas PU Pamekasan Totok Hartono, Kabag Humas dan Protokol Fajar Santoso, serta beberapa pejabat Pemkab termasuk Muspika Kecamatan Tlanakan yang menyambut kunjungan bupati di lokasi.

Sementara itu menurut keterangan Ugan Sain diketahui bahwa 100 persen lebih semburan gas yang keluar dari sumur itu adalah kandungan gasnya jenis minyak tanah. Dikatakan semburan itu tidak perlu membuat masyarakat panik karena lebih dari satu meter dari pusat semburan sudah tidak membahayakan. (mas)

Sumber: Surabaya Pos, Minggu, 26/02/2012

Madura Ancam Pisah dari Provinsi Jatim

maVIVAnews/Tudji Martudji
Warga Madura menggelar aksi demonstrasi menuntut pembubaran BPWS.

Hal ini terkait pelibatan masyarakat dalam pengembangan wilayah Madura lewat BPWS.

Dewan Adat Madura mengancam akan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur jika Gubernur Jatim, Soekarwo, menyetujui finalisasi rencana induk percepatan wilayah Suramadu. Pulau Madura memilih membentuk provinsi sendiri jika tuntutan itu tak dilaksanakan.

"Percepatan pembangunan wilayah Madura oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Madura," kata Sekretaris Dewan Adat Madura, Jazuli di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Jumat (24/2).

Jazuli menyebut, selama dua tahun, BPWS belum memiliki komitmen dengan tokoh adat dan ulama se-Madura. Apalagi, BPWS dianggap memaksakan diri dalam membangun Madura.

Dewan Adat Madura juga menuding pengembangan Surabaya Madura (Suramadu) tidak menyertakan suara masyarakat Madura yang mempunyai karakteristik tersendiri.

"Pemerintah pusat bertindak sewenang-wenang dan memaksakan diri. Jika Gubernur Jatim tetap pada pendiriannya, kami dari tokoh adat dan ulama akan berangkat ke Jakarta menghadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahmud MD," tegasnya.

Tak hanya pada Pemerintah Provinsi Jatim, Dewan Adat juga mengancam akan menghadang upaya pengembangan BPWS. Hal itu dilakukan jika menteri pekerjaan umum sebagai ketua pelaksana harian dewan pengarah BPWS memaksakan untuk membangun Madura sebelum ada komitmen dengan masyarakat Madura. "Kami akan menghadang, jika BPWS tetap memaksakan kehendak," lanjutnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Soekarwo mengatakan, desakan pembubaran BPWS tidak relevan karena tidak ada pelanggaran undang-undang yang bisa dijadikan dasar pembubaran. Sebaliknya, gubernur menyebut BPWS sudah menyerap aspirasi dan nilai kultural masyarakat Madura.

"Kalau dibubarkan, apakah pengembangan wilayah Suramadu harus diserahkan provinsi? Saya pikir itu tidak bisa, pasti melibatkan pemerintah pusat dalam kerangka NKRI," tegas Soekarwo. (viv)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 24/02/2012

Warga Sapeken Butuh Lembaga Perbankan

Warga Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura sudah lama membutuhkan lembaga perbankan seiring dengan tingginya sirkulasi keuangan yang beredar di masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Sapeken, Nur Asyur memprediksi, perputaran uang saat panen rumput laut dan panen ikan bisa mencapai ratusan miliar dalam sebulan.

"Di saat musim panen, uang beredar itu bisa mencapai Rp 8 miliar dalam sepekan. Belum termasuk yang melakukan transaksi ke daerah Banyuwangi dan Bali, semisal belanja sembilan bahan pokok dan kebutuhan bangunan lainnya. Belum termasuk peredaran uang ditingkat pengepul ikan kerapu dan kerang," kata Nur Asyur yang juga anggota DPRD Sumenep, Kamis (23/2).

Kebutuhan terhadap lembaga per-bank-kan, kata dia, sudah lama diidamkan. Bahkan, pihaknya sempat melakukan komunikasi dengan salah satu lembaga per-bank-kan hingga ke perwakilan Jawa Timur di Surabaya. Namun, sampai saat ini belum ada respon.

"Warga Sapeken itu sangat membutuhkan lembaga per-bank-kan," ujarnya.

Legislator PKS ini memprediksi, lembaga perbank-kan tidak akan rugi bila membuka unit. Sebab, aktivitas masyarakat yang bersentuhan dengan uang sangat tinggi. Mereka juga ketakutan untuk membawa uang dalam jumlah besar, selain harus melalui perjalanan laut yang membutuhkan 6 jam dari Bali, juga resikonnya sangat tinggi.

"Jadi, perputaran uang dan kebutuhan masyarakat sangat tinggi, sehingga kehadiran lembaga perbank-kan itu memang sangat dibutuhkan," katanya.

Persoalan lain yang dihadapi masyarakat Sapeken, yakni banyaknya rentenir yang mencekik masyarakat kelas ekonomi rendah. Bunga pinjaman yang diberlakukan tidak lagi pada level 10 sampai 15 persen. Melainkan mencapai 30 sampai 50 persen.

"Bunga ditingkat peminjam swasta itu sudah tidak bisa ditoleransi," terangnya.

Dampak dari bunga yang tinggi itu, kata dia, banyak masyarakat yang terlilit hutang dan tidak mampu bayar, sehingga menjadi persoalan tersendiri bagi kehidupan keluarganya. Bahkan, ada yang berantakan karena terlilit hutang sama rentenir.

"Kehidupan masyarakat Sapeken itu nyaris dikuasai rentenir," ujarnya.

Sementara, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, Novi Sudjatmiko mengatakan, pemerintah daerah sangat merespon keinginan masyarakat kepulauan soal adanya lembaga per-bank-kan.

"BPRS yang notabene milik pemerintah daerah, tahun ini sudah memprogramkan pembukaan kantor kas di 2 pulau, yakni Sapeken dan Pulau Masalembu," terangnya.

Dia menjelaskan, proses pembukaan kantor kas (istilah yang digunakan diinternal BPRS) membutuhkan waktu. Selain harus persetujuan Bank Indonesia (BI), juga harus melakukan survie terlebih dahulu, baik yang menyangkut keamanan maupun lokasi.

"Dalam waktu dekat ini, kami bersama konsultan akan turun kepulau. Kalau yang ke BI sudah melaporkan dan diminta hasil survie dilapangan," katanya.

Untuk membuka kantor kas baru, kata dia, minimal bisa memutar dana Rp 500 juta per bulan dengan catatan ada produk gadai emas. Pengalaman selama ini, untuk sebuah kantor kas ada yang sudah mampu memutar dana sebesar Rp2 miliar sampai Rp3 miliar dalam sebulan dan sudah ada produk gadai emas.

"Saya optimis, untuk kepulauan itu juga bisa memutar uang yang akan mampu menghidupi sebuah kantor kas," ungkapnya.

Sampai saat ini, BPRS sudah memiliki 8 kantor kas dan tersebar di 8 kecamatan daratan. Pada tahun ini, juga akan mengembangkan 3 kantor kas untuk daratan dan 2 di Pulau Sapeken dan Masalembu. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 23/02/2012

Ribuan Rumah di Sampang Kembali Terendam Banjir



foto: liputan6.com


Ribuan rumah warga di wilayah Kecamatan Kota, Sampang, Madura, Jawa Timur, kemarin kembali terendam banjir akibat sungai Kalikemuning yang mengalir di wilayah itu meluap.

Banjir terjadi sejak Senin (20/1) pagi, dan hingga sore belum ada tanda-tanda akan surut, bahkan genangan air kian meluas hingga di dalam kota.

"Saat ini banjir sudah memasuki monumen kota dengan ketinggian antara 30 hingga 40 cm," kata warga Kota Sampang, Ahmad Sally, Senin (20/1) malam.

Selain menggenangi ribuan rumah, banjir yang terjadi di Kota Bahari itu juga menggenangi sejumlah lembaga pendidikan, seperti SMP Abu Rasad di Desa Pasean, SMP VI di Jalan Imam Bonjol, SDN I Dalpenang di Jalan Imam Bonjol, dan SMK Negeri I di Jalan Syuhada.

Masyarakat di wilayah ini mengaku, khawatir kondisi genangan banjir akan kian tinggi, karena cuaca di hulu sungai masih mendung, bahkan di sebagian lokasi masih turun hujan.

Banjir yang melanda wilayah Kota Sampang, Senin (20/2) itu merupakan kali kedua dalam sebulan terakhir ini. Sebelumnya pada tanggal 8 Februari banjir juga menggenangi ribuan rumah warga di wilayah itu dengan penyebab yang sama.

Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Imam Sanusi menyatakan, pihaknya masih terus memantau perkembangan kondisi banjir dan belum menyalurkan bantuan apapun.

"Jika nanti kami perkirakan kondisinya kian parah, kami akan mendirikan dapur umum," kata Imam Sanusi.

Rumah warga yang paling parah tergenang banjir berada di Desa Panggung. Disana ketinggian genangan air di jalan raya antara satu hingga satu setengah meter.

Sementara akibat banjir ini, jalur lalu lintas yang menghubungkan kecamatan Omben dengan Kota Sampang sejak Senin pagi lumpuh total. Banjir pun praktis melumpuhkan lalu lintas jalur Sampang-Omben. Para pengendara kendaraan bermotor terpaksa mengambil jalur alternatif lain dengan mengarah ke Pamekasan.

Banjir yang menggenangi sejumlah desa di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, terus meluas. Air mulai merendam ratusan di rumah di kawasan perkotaan dengan ketinggian mencapai satu meter. Banjir terparah terjadi di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Melati, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang.

Kepala Badan Penananggulangan Bencana Daerah Sampang, Imam Sanusi mengatakan, pihaknya bersama Dinas Sosial setempat telah membuka dapur umum untuk korban banjir. Namun, warga yang rumahnya terendam banjir mengeluhkan bantuan logistik yang belum mereka terima. Mengenai jumlah bantuan logistik yang akan disalurkan ke korban banjir, Imam Sanusi masih belum merinci secara pasti.

Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Kali Kemuning. Air menggenangi lima desa yakni Desa Pasean, Tanggumong, Kemuning, Panggung, dan Gunong Maddah. Bahkan, dalam bulan Februari ini, tercatat lima kali banjir merendam kawasan tersebut. (ant,mtn)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 21/02/2012

Kota Sampang Menjadi Langganan Banjir

Bencana banjir kembali melanda Kota Sampang, luapan air Kali Kemuning telah merendam 4 Desa dan 3 Kelurahan di kawasan perkotaan. Namun untungnya pagi ini air sudah mulai surut sehingga warga dapat beraktivitas kembali dengan normal.

Ketinggian air diperkiraan mencapai satu meter mengakibatkan arus lalu lintas di jalan Provinsi terpaksa dialihkan karena kendaraan tidak dapat menerobos luapan air yang menggenangi ruas jalan dan beberapa rumah penduduk. Sehingga aktivitas warga yang terkena bencana tahunan tersebut nyaris lumpuh.

"Kami benar-benar kewalahan setiap memasuki musim penghujan pasti menghadapi bencana banjir hingga mengenangi rumah kami. Sehingga sejumlah perabotan rumah tangga terpaksa kami ungsikan agar tidak terendam air, tapi setelah surut kami juga terpaksa kerja bakti membersihkan bekas lumpur yang mengotori lantai rumah kami," keluh Jamal, warga Jl. Suhadak, Kelurahan Dalpenang, ditemui sedang membersihkan rumahnya, Selasa (21/2).

Dia menyesalkan sikap Pemkab yang seakan-akan tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan banjir tersebut. Padahal menurut dia, anggaran yang dikeluarkan untuk menanggulangi bencana banjir cukup besar, tetapi hasilnya sampai sekarang tidak ada sama sekali.

"Mungkin dananya juga terseret arus banjir, sehingga hasilnya tidak pernah dirasakan masyarakat," kesalnya.

Dampak banjir tersebut juga membuat arus lalu lintas menghubungkan Kota Sampang dengan Kec. Omben terputus. Sehingga aparat Polisi Lalu Lintas Polres Sampang mengalihkan kendaraan melalui jalur lain lewat Pamekasan. Tentu saja para sopir Mobil Penumpang Umum (MPU) yang melalui trayek itu tidak dapat beroperasi karena biaya operasionalnya cukup tinggi jika harus melalui jalur Pamekasan.

"Jika setiap minggu banjir, lama-lama keluarga saya tidak bisa makan. Karena saya tidak bisa menarik penumpang, sehingga kendaraan terpaksa saya kembalikan kepada juragan," tutur Markowi, sopir MPU yang biasa mengangkut penumpang menuju Kecamatan Omben.

Sejauh ini kondisi air sudah mulai berangsur-angsur surut, jalur lalu lintas sudah mulai dibuka kembali. Tapi bagi penduduk yang tinggal dikawasan paling rendah masih tetap menunggu air benar-benar surut untuk membersihkan rumahnya. Mereka hanya berharap, agar hujan tidak turun sehingga luapan air Kali Kemuning dapat merendam kembali rumah mereka. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 21/02/2012

Pamekasan Bakal Jadi Pusat Laboratorium dan Penelitian Garam Nasional

Pemerintah berencana membangun pusat laboratorium dan penelitian garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sebagai upaya untuk mengetahui kualitas garam di wilayah itu.

Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Sabtu (13/8) malam menjelaskan, rencana pembangunan pusat laboratorium garam untuk tingkat nasional di Kabupaten Pamekasan ini diketahui setelah Departeman Kelautan dan Perikanan melakukan kunjungan kerja ke Pamekasan beberapa waktu lalu.

"Utusan Ditjen menyatakan akan membangun pusat laboratotium garam di Pamekasan," katanya menjelaskan. Menurut Kholil, pembangunan pusat laboratorium dan penelitian garam ini nantinya akan dibangun di wilayah Kecamatan Pademawu.

Dia mengatakan, wilayah Kecamatan Pademawu merupakan satu dari tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang menjadi pusat produksi garam.

"Di Pamekasan ini pusat produksi garam meliputi Kecamatan Pademawu, Galis dan sebagian di wilayah Kecamatan Tlanakan," kata Kholilurrahman menjelaskan.

Bupati menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya mencari lahan yang akan ditempati pusat laboratorium dan penelitian garam oleh pemerintah pusat yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Pamekasan ini.

"Kami sudah melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh masyarakat dan pemilik lahan untuk pembebasan lahan yang akan ditempati pusat laboratorium dan penelitian garam ini," kata Kholilurrahman menjelaskan.

Bupati menjelaskan, kebijakan pemerintah membangun pusat laboratorium di Madura, yakni di wilayah Kabupaten Pamekasan, karena Madura merupakan pusat produksi garam.

Bahkan menurut bupati, Madura termasuk wilayah penghasil produksi garam terbanyak di tingkat nasional dibanding daerah lain di Indonesia.

"Atas pertimbangan inilah, maka pemerintah pusat lalu memilih Madura sebagai lokasi pembangunan pusat penelitian dan laboratorium garam di Madura," kata Kholilurrahman menjelaskan.
Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Antara

Sumber: Republika, Sabtu, 13 Agustus 2011

Tiga Wilayah di Sampang Masih Terendam

Banjir masih menggenangi Desa Pasean, Desa Panggung, dan depan Pasar Gunung Maddah, Sampang, Madura, Kamis (9/2). Ketiga kawasan tersebut merupakan wilayah daratan terendah di Kota Sampang.Genangan air surut tak akan lama.

Ketika hujan deras melanda, banjir akan kembali melanda wilayah tersebut. "Semalam ini (banjir) tinggi, tapi pagi ini sudah mulai surut. Air tetap menggenang karena di sini kawasan terendah," kata Nurali, warga Pasean.

Banjir juga kerap melanda meski di wilayah itu tidak turun hujan deras. Air datang dari wilayah utara Sampang yang merupakan dataran tinggi, seperti Omben dan Karang Penang.Bagi para pengendara roda dua dan roda empat dimbau agar lebih berhati-hati. Sebab, di Kecamatan Karang Penang dan Omben -- tepatnya di depan Pasar Nung Madah banyak jalan berlubang sehingga berbahaya.(APY/ULF)

Sumber: Liputan6.com,

Puluhan Santri Miftahul Amin Pamekasan Mengungsi

Sekitar 30 santri Pondok Pesantren Miftahul Amin, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Madura, terpaksa mengungsi, akibat asrama pondok mereka roboh diterjang angin kencang pada Minggu dini hari.

Pengasuh pondok itu KH Achmad Baihaki, Minggu (5/2) malam, menjelaskan, saat ini sebagian santrinya terpaksa tidur di rumahnya dan sebagian lagi tidur di rumah tetangga pondok.

"Asrama pondok yang roboh itu sebenarnya hanya dua ruang, yakni berukuran 3x6 meter," kata Achmad Baihaki menjelaskan.

Namun, ruang asrama lainnya, akhirnya terpaksa dikosongkan, karena pihak pesantren khawatir roboh, sebab kondisi bangunan pondok yang terbuat dari bambu itu sudah rapuh.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa robohnya dua ruang asrama pondok itu, karena saat kejadian semua santri sedang berada di mushalla untuk menunaikan Shalat Subuh.

"Saat ini kami masih berupaya membangun kembali asrama pondok yang roboh dengan meminta bantuan kepada para orang tua santri dan masyarakat sekitar," kata Achmad Baihaki menjelaskan.

Pondok Pesantren Miftahul Amin asuhan KH Achmad Baihaki itu terletak di dataran tinggi di Dusun Montor Laok, Desa Bujur Tengah, sehingga rentan diterjang angin kencang.

Menurut anggota DPRD dari Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Munaji, sejak Sabtu sore hingga Sabtu malam, angin memang bertiup kencang di wilayah itu.

Ia menjelaskan, angin kencang yang terjadi tidak hanya merobohkan asrama pondok pesantren, tetapi juga sejumlah pepohonan milik warga, warga sempat memutus sebagian jaringan listrik di wilayah itu.

"Sampai saat ini angin masih kencang di sini, tapi kalau aliran listrik sudah kembali menyala," kata Munaji. (ant)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 06/02/2012