Warga Madura Desak Pembubaran BPWS

Masyarakat Madura yang tergabung dalam Pemuda Madura Bersatu-Pemuda Bangkalan Bersatu (PMB-PBB) mendesak pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Mereka menilai keberadaan BPWS tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah (pemda). Sementara, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jatim memastikan akan membentuk panitia khusus (pansus) pembubaran BPWS.

“Pasca dibangunnya jembatan Suramadu, tingkat perekonomian masyarakat Madura tidak kunjung naik. Ini karena keberadaan BPWS yang bertubrukan dengan pemerintah daerah,” ujar Maskur, koordinator lapangan (korlap) PMB-PBB saat menggelar unjuk rasa bersama ratusan demonstran di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (16/1).

Lebih lanjut dia juga mendesak pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 yang mengamanatkan BPWS untuk mengembangkan ekonomi wilayah Surabaya dan Madura “Perpres tidak boleh dikeluarkan karena belum ada undang-undang yang mengatur masalah tersebut,” tandasnya.

Unjuk rasa sempat ricuh. Kawat berduri yang dipasang di sepanjang area Pemprov diseret sampai ke tengah jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang sedang melintas. Para pengunjuk rasa sempat tenang ketika perwakilan dari massa aksi dipersilahkan masuk ke Kantor Gubernur. Tetapi sesampainya di dalam, perwakilan massa gagal ditemui Gubernur Jatim, Soekarwo ataupun Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf. Mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Rasiyo.

Merasa kecewa, perwakilan massa mengajak ratusan pengunjuk rasa untuk masuk ke Kantor Gubernur. Demonstran pun berhasil menerobos kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian. Tidak berselang lama terdengar tembakan setidaknya sebanyak tiga kali. Massa seakan tidak menghiraukan tembakan peringatan dari aparat. Mereka terus mendesak masuk Kantor Gubernur tapi terhalang oleh barisan polisi. Akhirnya massa memilih mundur dan melanjutkan aksi ke DPRD Provinsi Jatim.

Sementara itu, Moch. Nizar Zahro, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim menegaskan pihaknya akan membentuk pansus pembubaran BPWS. “Nanti akan kita bentuk pansus untuk membubarkan BPWS,” katanya, Senin (17/1) pagi tadi.

Dia menambahkan, jika anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Madura yang berjumlahkan 10 orang akan mengambil tindakan dengan membentuk Pansus Pembubaran BPWS. “UU 1/2011 sudah menjelaskan bahwa pansus bisa dilanjutkan jika ditandatangani oleh 15 orang, dan lebih dari satu fraksi,” jelasnya.

Selain itu, politisi Partai Bintang Reformasi ini juga mengungkapkan, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan BPWS pada Kamis (19/1) untuk dimintai keterangan terkait penyerapan uang anggaran hanya 30 persen dari Rp 298 miliar. "Ini sudah terindikasi dengan tidak terserapnya Rp 298 miliar. Hanya terserap 30 persen untuk anggaran rutin mereka saja. Sedangkan untuk pembangunan masjid, pembebasan lahan itu sampai sekarang belum ada realisasinya, bahkan 1 meter persegi lahan tidak bisa diadakan oleh BPWS," imbuhnya.

Sedangkan, Kepala Badan Pelaksana BPWS Moh. Irian, saat dikonfirmasi terkait dengan tuntutan mayarakat Madura untuk membubarkan BPWS dia enggan berkometar. “Sebentar-sebentar saya ada rapat,” dalihnya, pagi tadi. (m2)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 17/01/2012

Pemulangan Pengungsi Syiah Dramatis

Proses pemulangan pengungsi Syiah ke kampung halamannya di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben setelah berada di tempat penampungan selama 15 hari di GOR tenis indoor berlangsung dramatis. Pemulangan berjalan berbelit-belit karena jemaah Syiah menginginkan pimpinannya, Tajul Muluk harus ikut dalam rombongan pengungsi.

Namun sejumlah relawan MER-C (Medical Rescue Committee), yang memfasilitasi pemulangan pengungsi Syiah, tidak ingin mengambil risiko karena sangat riskan apabila Tajul Muluk tetap mendampingi pengikutnya kembali ke rumah mereka, karena dikhawatirkan dapat memicu konflik akan meletus kembali. Mengingat warga setempat masih belum menerima kehadiran tokoh Syiah tersebut.

Meski negosiasi sempat berlangsung alot, namun akhirnya Tajul pun bersedia mengikuti saran relawan MER-C, dengan berbagai pertimbangan yang matang. Organisasi kemanusian yang bergerak dibidang bantuan kesehatan dan medis itu, juga menyewakan kendaraan 3 minibus, 4 truk dan 1 pickup untuk mengangkut warga Syiah.

Karena pengungsi menolak mengunakan kendaraan milik Pemkab Sampang, menyusul tindakan pengusiran paksa oleh petugas dengan mengemasi karpet di lapangan GOR. Sehingga pengungsi merasa tersinggung dan terhina, dengan cara pengusiran yang dinilai tidak manusiawi tersebut.

"Jika memang pemerintah memaksa para jemaah pulang, apapun risikonya kami terpaksa angkat kaki dari tempat ini. Tetapi kami jelas menolak bantuan kendaraan yang ditawarkan pemerintah, lebih baik kami menyewa. Karena biar pun kami rakyat kecil dan warga minoritas, namun masih mempunyai harga diri," tegas Tajul, Kamis (12/1)

Koordinator Advokasi Syiah Sampang, Hadun Al Hadar, sangat menyesalkan dengan tindakan pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agama (Kemenag) Sampang, yang melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi tersebut. Dia mempertanyakan orang Kemenag yang telah mengusir orang-orang yang berada ditempat pengungsian tersebut. Padahal lanjut dia, persoalan pengungsi merupakan kewenangan aparat Kepolisian dan Pemerintah setempat.

"Sungguh ironis hukum di negara ini, masak pegawai Kemenag bersikap arogan seperti itu, mengambil karpet dan terpal seenaknya, lalu mereka mau tidur dimana. Jelas kami tidak terima dihina, karena orang Sampang mempunyai harga diri lebih baik mati berkalang tanah daripada bercermin bangkai," tegasnya.

Berdasarkan informasi pihak Kepolisian, Tajul Muluk, serta keluargnya maupun adik-adiknya berserta ibunya, untuk sementara waktu diungsikan menginap di Hotel PKPN Rajawali Kota Sampang dibawah pengawalan ketat petugas. Menurut Kasat Sabhara Polres Sampang, AKP Heri Darsono, pengawalan rombongan pengungsi menuju rumahnya masing-masing berjalan aman, tanpa ada reaksi dari warga setempat.

Sementara itu, Dandim 0828 Sampang, Letkol infantri Agus Wuriyanto, menyatakan, anggota TNI bersama aparat Polres Sampang, akan menjamin keamanan warga Syiah yang telah kembali ke kampung halamannya.

"Lokasi Desa Karang Gayam sudah kondusif, karena hingga saat ini aparat Kepolisian dibantu TNI tetap bersiaga mengamankan wilayah tersebut," tandasnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 13/01/2012

Banyak Sarana Prasarana di Madura Rusak

SP/Etto Hartono
Banyak sarana dan prasarana di Madura yang rusak kendati dana dari pusat berlimpah

Padahal, ratusan miliar dana setiap tahunnya tidak terserap dan harus dikembalikan ke pusat

Gerak laju pembangunan di Pulau Garam Madura perlu terus ditingkatkan. Pasalnya, setiap tahun selalu ada dana dari pemerintah pusat melalui anggaran APBN yang harus dikembalikan karena belum terserap secara maksimal. Ironisnya, dana tersedia, namun masih banyak infrastruktur rusak yang tak kunjung diperbaiki.

“Tahun 2011 saja, ada dana sebesar Rp 295 miliar yang tidak terserap, sehingga harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat,” kata Achsanul Qosasi, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur XI (Madura), di Sumenep, Sabtu (14/1) pagi.

Anggaran tersebut, kata dia, untuk pembebasan lahan seluas 600 hektare dari kaki Suramadu sisi Madura sampai Petik Emas (Utara Bangkalan). Di daerah itu akan dibangun jalan tol, sehingga lebih mempercepat laju ekonomi warga Madura.

“Saya juga ingin ada masjid besar disisi Madura. Saat ada tamu masuk wilayah Madura, maka yang akan terasa yakni religiusitas warga Madura. Ini sangat perlu terealisasi, sehingga Madura tidak akan kehilangan identitasnya sebagai masyarakat yang agamis,” ungkapnya.

Legislator Partai Demokrat ini menilai, pembangunan infrastruktur jalan raya dari Kabupaten Bangkalan menuju Sumenep juga masih perlu peningkatan. Pelebaran dan perbaikan yang seharusnya tuntas pada tahun anggaran 2011 lalu, kenyataannya masih banyak yang bergelombang.

Menurut dia, anggaran dari APBN banyak yang tidak terserap maksimal dan dikembalikan lagi kepemerintah pusat. Jika sudah dikembalikan, maka susah untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. “Setiap kali ada anggaran dari APBN, seharusnya dapat terserap secara maksimal, sehingga target pembangunan di 4 kabupaten di Madura lebih cepat,” katanya.

Dengan adanya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Suramadu (BPWS), seharusnya pembangunan di Madura sudah pesat. Namun, karena BPWS terhalang dengan aturan, maka pengembangan Madura belum maksimal. “Saya sepakat jika BPWS itu dijadikan Badan Layanan Umum (BLU), sehingga bisa mengambil kebijaksanaan sendiri dalam merealisasikan anggaran,” katanya.

Selama ini, BPWS sebagai lembaga yang selalu harus berkoordinasi dengan lima kepala daerah dalam menata dan mengelola pembangunan di sekitar Jembatan Suramadu. Meski sering kesulitan dalam mempertemukan kepentingan lima kepala daerah untuk merumuskan program.

Lima kepala daerah yang dimaksud yakni, empat kepala daerah di Madura dan kota Surabaya. Lima kepala daerah tersebut, tentunya mempunyai program berbeda-beda. Namun, untuk empat kepala daerah di Madura jangan sampai berfikir hanya pembangunan di daerah masih-masing.

“Kalau berbicara soal pembangunan di empat kabupaten, ya bicara pembangunan Madura secara umum. Jangan saling mengedepankan atau saling sikut untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Empat kepala daerah di Madura harus bersatu,” tegasnya.



Keberadaan BPWS, kata dia, merupakan alat pemersatu yang harus berfikir jernih dalam pembangunan diwilayah lima pemerintahan daerah. Keinginan sebagian warga Madura tentang anggaran APBN yang harus diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah bukan solusi tepat. Tetapi, akan muncul persoalan lain.

“Anggaran pembangunan jembatan Suramadu itu tidak murni dari APBN. Melainkan hutang negara yang harus dilunasi. Setiap hari harus menutupi bunga sebesar Rp 300 juta. Jika dana yang selama ini masuk ke BPWS lalu akan dikelola pemerintah daerah, akan muncul pertanyaan, siapa yang akan bayar hutang itu,” ujarnya.

Untuk itu, dia tidak sepakat jika BPWS itu dibubarkan seperti yang diinginkan kaukus parlemen Madura. “Sebaiknya, empat kepala daerah di Madura bersatu dan mendukung bagaimana Madura sama-sama maju dan tidak saling mengedepankan daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Keberadaan Jembatan Suramadu, kata dia, hanya mempercepat transportasi ke Madura. Namun, manfaat lain belum bisa dinikmati oleh masyarakat Madura pada umumnya. Madura yang seharusnya mempunya fasilitas umum yang layak untuk para tamu dari luar daerah, hingga saat ini belum ada.

“Hotel bintang lima misalnya, belum ada, sehingga tamu dari luar belum merasa betah di Madura. Mereka hanya datang dan pulang kembali. Sehingga, sirkulasi keuangan tetap terjadi di Surabaya,” tandasnya. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 14/01/2012

Kelompok Syiah Masih Bertahan di Pengungsian

From Surabaya Post

Ratusan pengungsi dari kelompok Islam Syiah, korban kerusuhan bernuansa suku agama ras dan antar golongan (SARA) hingga kini masih bertahan di lokasi pengungsian di GOR Wijaya Kusuma, Sampang, Madura, meski pemkab setempat meminta agar mereka pulang ke rumahnya masing-masing.

"Kami menolak pulang dan memilih bertahan di sini, karena tidak ada jaminan keamanan dari pemkab maupun Polres Sampang bahwa kami akan aman di sana," kata penasihat kelompok Islam Syiah Iklil Almilal, Kamis (5/1) malam.

Jika pemkab dan petugas keamanan menjamin keamanan warga Syiah, Iklil menyatakan, pihaknya akan kembali ke kampung halamannya di Desa Karang Garam. Demikian juga dengan para pengikut Islam Syiah yang berada di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang.

Selain itu, para tokoh agama Sunni tidak lagi membuat pernyataan yang bisa memicu emosi massa, seperti menyatakan Syiah sebagai aliran Islam sesat dan menyesatkan.

"Sebab yang membuat massa melakukan aksi anarkis hingga akhirnya melakukan aksi pembakaran rumah, mushalla, dan madrasah Islam Syiah di sana kan adanya pernyataan tokoh agama bahwa Syiah ini merupakan aliran Islam sesat," ucap Iklil Almilal, menegaskan.

Iklil bersama ratusan kelompok Islam Syiah lainnya menyatakan, belum yakin jaminan yang disampaikan polisi kepada mereka akan terlaksana sepenuhnya, karena pada saat kelompok Islam Syiah mengungsi, aksi penjarahan harta benda pengikut Syiah masih terjadi.

Upaya pemulangan pengungsi Syiah di GOR Wijaya Kusuma, Sampang oleh pemkab setempat ini dilakukan, karena masa tanggap darurat atas peristiwa kerusuhan bernuansa SARA antara kelompok pimpinan Tajul Muluk dengan kelompok pimpinan KH Rois telah berakhir.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Sampang Malik Amrullah, menjelaskan masa tanggap darurat berlangsung selama tujuh hari, yakni mulai tanggal 29 Desember 2011 hingga 4 Januari 2012.

"Jadi masa berakhirnya pada Rabu (4/1) kemarin. Kami telah menyediakan tiga unit truk untuk mengangkut mereka, dan ternyata mereka tidak mau," ucap Malik Amrullah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Rudi Setyadi menyatakan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi lanjutan dengan semua pihak terkait pemulangan kelompok Islam Syiah ini, termasuk jaminan keamanan dari petugas keamanan.

Saat berdialog dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), para pengikut korban kerusuhan bernuansa SARA ini mengatakan, pihaknya bersedia kembali pulang ke kampung halamannya, jika petugas menegaskan secara terbuka mereka akan jaminan keamanan setelah mereka kembali.

"Kami kembali dan diancam akan dibunuh lagi dengan alasan bahwa ajaran kami sesat, kan lebih baik kami bertahan di sini. Toh kami rakyat Sampang, lahir di Sampang dan juga membayar pajak kepada pemerintah kabupaten Sampang ini," kata Iklil Almilal.

Konflik kakak beradik antara Tajul Muluk dengan KH Rois yang akhirnya merembet bernuansa SARA ini, telah menyebabkan ratusan keluarga telantar dan mereka terpaksa tinggal di lokasi penampungan.

Saat ini 335 dari total 351 orang lebih dievakuasi ke GOR Wijaya Kusuma depan kantor Bupati Sampang.

Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 2006, namun hingga kini belum bisa diredam hingga akhirnya terjadi aksi anarkis berupa pembakaran. (ant)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 06/01/2012