Ratusan Warga Sumenep Tolak Pengeboran Migas

Foto: Ahmad Rahman Sumenep

Ratusan warga Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Sumenep, berunjukrasa di depan pemkab. Mereka menuntut bupati menghentikan aktivitas pengeboran migas yang dilakukan PT Energi Meneral langgeng (EML).
Massa melakukan orasi meminta bupati segera menghentikan pengeboran karena dianggap meresahkan masyarakat.
"Kami akan terus melakukan demo kalau bupati tidak menghentikan pengeboran di Desa Tanjung," teriak Juanda, korlap aksi, Selasa (15/5/2012).
Mereka juga membawa rumput laut sebagai bukti rusaknya rumput laut di desanya akibat aktivitas pengeboran tersebut. 5 Perwakilan ditemui Kepala ESDM Suprayogi.
"Jika dalam waktu satu minggu tuntutan kami tidak direspon oleh bupati, maka kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak," teriak Kepala Desa Tanjung, Salamet.
Aksi ini berlanjut ke kantor DPRD Sumenep. Mereka meneruskan aksinya dengan jalan kaki. Massa selain terdiri dari laki-laki, juga ada wanita dan anak-anak. (fat/fat)
Sumber: DetikNews

Akibat Layangan, 2,5 Jam Kota Sampang Gelap Gulita

Gara-gara sebuah layangan yang nyantol di jaringan instalasi listrik, membuat Kota Sampang gelap gulita selama 2,5 jam. Pemadaman tersebut terjadi pada pukul 21.30 dan baru menyala kembali pukul 00.00 win Selasa (8/5) dini hari.

Akibat pemadaman itu siswa Sekolah Dasar (SD) yang tengah belajar untuk menghadapi Ujian Nasional (UNAS), terganggu konsentrasinya. Tentu saja para pelanggan sangat kecewa dengan kinerja PLN yang dinilia lamban dalam mengatasi pemadaman listrik tersebut.

”Mengatasi layang-layang saja sudah tidak becus, apalagi ada gangguan lain yang lebih rumit, entah membutuhkan waktu berapa jam untuk membenahinya. Bisa-bisa sampai berhari-hari mungkin baru menyala kembali listriknya,” keluh Arif Wahyudi, warga Kelurahan Dalpenang, merasa kesal karena anaknya tidak bisa konsentrasi belajar akibat listrik padam.

Wahyudi menyayangkan kinerja petugas PLN yang tidak tanggap dalam mengatasi gangguan listrik hingga sering terjadi pemadaman secara mendadak. Saking kesalnya ia setengah berseloroh, PLN sepertinya mempunyai slogan tiada hari tanpa byar pet, terutama jika hujan deras disertai angin kencang pasti listrik padam. ”Jangan hanya mendenda pelanggan yang telat bayar tagihan, tapi tidak diimbangi perbaikan pelayanan,” protesnya.

Amin Arif Tirtana, anggota DPRD Sampang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) menyatakan, dampak dari pemadaman listrik itu, para pelanggan tidak hanya mengalami kerugian dari aspek ekonomi saja, namun juga berdampak terhadap faktor keamanan serta menimbulkan ketidaknyamanan pelanggan terhadap pelayanan PLN yang sangat buruk tersebut.
”Dalam ketentuan Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat sebagai konsumen berhak menuntut PLN, apabila dalam memberikan pelayanan tidak bekerja profesional, serta tidak memenuhi standar operasional pelayanan (SOP) yang telah ditentukan,” tegas Amin.

Sementara itu, Manajer Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PLN (Persero) Sampang, Sumaryana, ketika dikonfirmasi terkait pemadaman listrik tersebut, menjelaskan, bahwa petugas yang melakukan penyisiran ke lapangan baru beberapa jam dapat menemukan penyebab gangguan pemadaman listrikitu, ternyata disebabkan sebuah layang-layang yang menyangkut di jaringan listrik. ”Kita telah berupaya, tapi akibat hujan deras sehingga petugas cukup kerepotan karena kondisinya sangat licin dan membahayakan keselamatan jiwa petugas,” terang Sumaryana. (rud)

Sumber: Surabaya Post

Proyek Pasar Anom Diduga Jadi Lahan Korupsi

Mahasiswa Demo Makan Ayam Hidup

SP/Etto Hartono
mahasiswa Sumenep melakukan aksi demo dengan memakan ayam mentah (hidup) di depan Kantor Kejari Sumenep disaksikan sejumlah aparat kepolisian.

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep, Madura melakukan aksi dengan cara memakan ayam hidup-hidup di depan kantor kejaksaan negeri setempat. Mereka mendesak agar penegak hukum menuntaskan kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan Pasar Anom yang kini mangkrak.

Mahasiswa menengarahi proyek bernilai miliaran tersebut menjadi bancaan banyak orang, baik anggota dewan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan maupun dari unsur pemerintah. "Kejaksaan harus mampu mengungkap biangkerok pembangunan pasar anom. Proyek miliaran itu diduga kuat menjadi lahan korupsi dan bancaan orang-orang yang akan merusak sistem dan tatanan Sumenep," ujar Korlap aksi Zainullah, dalam orasinya, Senin (23/4) siang.

Pembangunan Pasar Anom, kata dia, sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, proyek bernilai miliaran tersebut harus berjalan terus tanpa menghilangkan proses hukum yang sedang dilakukan pengusutan oleh kejaksaan. "Pihak penyidik juga jangan tebang pilih, siapapun yang terlibat, sikat!. Pembangunan pasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum jangan sampai dijadikan bancaan para koruptor," ujarnya.

Setelah puas berorasi, mereka memakan ayam hidup-hidup sebagai bentuk protes pada pemerintah atas mangkraknya pembangunan pasar. Mereka juga mendesak agar kejaksaan jemput bola atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pasar. "Melalui aksi ini, semoga penegak hukum mau bekerja dengan maksimal. Pemerintah juga harus melihat lebih selektif dan bijaksana untuk melanjutkan pembangunan Pasar Anom," tegasnya.

Aksi yang dimulai di depan Pasar Anom. Lalu bergerak ke kantor bupati Sumenep dan diakhiri di kantor Kejaksaan tersebut, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Sementara, Kasi Intel Kejari Sumenep, Iriyanto mengaku sudah melakukan pengusutan terhadap proyek Pasar Anom tersebut. "Saat ini, kami dalam posisi melakukan pengumpulan data (pul data) dan pengumpulan bahan saksi (pul baket) dari beberapa pihak," terang Iriyanto.

Pihaknya juga menunggu hasil dari tim independen ITS Surabaya yang sedang melakukan penelitian atas dugaan proyek tidak sesuai dengan besaran teknik (Bestek). "Kami tetap bekerja sesuai koridor. Apapun hasilnya, tentu akan dibuka untuk umum. Apalagi, dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi atensi pimpinan," tandasnya.

TAK SESUAI BESTEK

Proyek rehabilitasi Pasar Anom Baru tahap pertama atau pada tahun 2011 lalu, berupa pembangunan pondasi, dan pemasangan 800 tiang pancang, serta pembangunan lantai dasar, yang dilaksanakan oleh PT SHS dengan nilai proyek sebesar Rp 8,1 miliar lebih. Namun proyek tersebut dihentikan Pemda karena diduga tiang pancang yang seharusnya kedalaman 12 meter, hanya dikerjakan 6 meter.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, PT SHS sendiri merasa tersinggung dengan munculnya tim dari ITS yang ditunjuk oleh Pemda Sumenep untuk melakukan penelitian teknis terhadap proyek tersebut. Belakangan memang Tim ITS menemukan beberapa kejanggalan atas pengerjaan proyek tersebut, seperti kedalaman penanaman tiang pancang yang tidak sesuai bestek. Buntutnya bahkan PT SHS sempat melaporkan tim ITS tersebut ke polisi, karena dianggap melakukan pencurian besi beton sepanjang sekitar 100 mm.

Pemerintah daerah hanya mencairkan 20 persen dari nilai proyek tersebut sebagai uang muka. Untuk pembuktiannya, pemerintah daerah telah menggunakan tim independen dari ITS Surabaya untuk melakukan penelitian atas pekerjaan pasar tersebut.
Ditempat terpisah, Wakil Bupati Sumenep, Sungkono Sidik, menjelaskan, jika pencairan uang muka tersebut atas dasar undang-undang. "Mau tidak mau, karena sudah ada aturan yang mengatur, ya Pemda mencairkan 20 persen dari nilai proyek," kata Sungkono pada Surabaya Post.

Menurur Sungkono, pemerintah daerah telah mengamankan uang jaminan milik kontraktor yang ada di bank. Meski dia tidak menyebutkan nilai besaran uang jaminan tersebut. Namun, anggaran yang keluar dari APBD untuk pembangunan pasar sekitar Rp 1,2 miliar. "Setelah mengamankan uang jaminan dan sudah dimasukan ke APBD, maka tinggal satu miliar lebih yang menjadi pertanggungjawaban kontraktor terhadap proyek pasar itu," pungkasnya. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 24/04/2012

Sampang Kelelep, Aktivitas Lumpuh

Jalur lalin penghubung Bangkalan-Pamekasan dialihkan


SP/ACHMAD HAIRUDIN
Bencana banjir tahunan kembali menerjang Sampang. Luapan air tersebut mengakibatkan jalur lalin menuju Pamekasan terputus. Hingga Minggu pagi tadi, air belum surut (8/4)


Lagi, Kota Sampang kedatangan tamu tak diundang yang berasal dari luapan Kali Kemuning hingga mengakibatkan sebagian kota yang terletak di dataran rendah itu kelelep terendam banjir, Minggu (8/4). Akibat genangan air yang mencapai ketinggian lebih dari dari 1,5 meter itu membuat aktivitas warga lumpuh total, karena akses jalan terputus tidak dapat dilalui kendaraan.

Arus lalu lintas yang menghubungkan Pamekasan atau sebaliknya ke Bangkalan, terpaksa dialihkan melalui jalan alternatif yang aman dari terjangan banjir. Sedangkan akses jalan yang menghubungkan Kec. Omben dan Sampang bahkan lumpuh total, karena tidak ada jalan alternatif yang menghubungkan dua wilayah tersebut.

Banjir yang mengepung kota Sampang itu, merupakan paling tinggi selama kurun beberapa bulan terakhir ini. Sejumlah Kelurahan dan desa yang diterjang banjir, paling parah terletak di Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Dalpenang dan sebagian Kelurahan Rongtengah, serta Desa Kemoning, Pasean, Panggung dan Gunung Maddah, berubah mirip lautan karena merendam rumah penduduk setempat.

Tak hanya memutuskan arus lalu lintas, banjir yang mulai terjadi sejak Sabtu dini hari itu, juga menghambat kegiatan belajar mengajar para siswa. Beberapa sekolah yang tergenang seperti SDN Panggung, SDN Pasean, SDN Delpenang, SDN Gunung Madeh, SMPN 6 serta SMKN 1 Sampang terpaksa harus diliburkan.

Kekecewaan terhadap sikap Pemkab yang terkesan kurang tanggap dalam menangani masalah banjir disampaikan, Mohammad Hasan Jailani, aktivis lingkungan hidup yang juga anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang. Dia menilai Pemkab terkesan kurang optimal dalam menangani masalah bencana banjir tersebut. Karena program kegiatan yang dilaksanakan dinas terkait masih parsial, sehingga menimbulkan kesan proyek oriented.

"Problem banjir mulai dari zaman baheula sampai sekarang belum pernah ada pembicaraan serius antar eksekutif dengan legislatif. Padahal, dampak ekonomi serta sosial yang dirasakan masyarakat cukup tinggi," ungkap Hasan Jailani.

Berbagai kerugian diderita masyarakat, papar dia, misalnya, tanaman padi rusak karena terendam air, para pedagang berkurang pemasukannya karena dagangannya tidak laku. Siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM), karena sekolahnya terpaksa ditutup. Belum termasuk korban jiwa yang tewas akibat terseret arus banjir yang sangat deras. Serta kerusakan infrastruktur jalan karena tergerus pusaran air bah.

"Apakah masalah banjir tersebut hanya bisa diatasi dengan sekedar memberikan bantuan nasi bungkus berisi lauk mie instan, tahu dan telor ditambah sambal yang diberikan kepada penduduk yang tertimpa bencana banjir. Atau cukup dengan melakukan sidak para pejabat dengan 'tolah toleh' memandangi rumah warga yang terendam banjir?" tanyanya dengan nada kecewa.

Dari pantauan di lapangan, ketinggian air hingga Minggu (8/4) dini hari belum ada tanda-tanda akan surut. Sehingga warga yang terendam rumahnya, harus bermalam di atas atap genteng sambil menjaga barang-barangnya agar tidak dijarah orang. Keesokan paginya, apabila air sudah surut, mereka masih disibukkan dengan membersihkan kotoran lumpur yang mengendap didalam rumahnya, serta mengatur kembali perabotan yang diungsikan.

"Entah sampai kapan kami terbebas dari banjir," keluh Roni, warga Jl. Kenari, Kelurahan Dalpenang. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Minggu, 08/04/2012

Jelang Kenaikan BBM

Antara
HARGA sejumlah bahan pokok, BBM dan elpiji meroket di Pulau Sapeken Sumenep, kendati pemerintah belum resmi menaikkan harga BBM.

Harga Elpiji dan Sembako Meroket di Sapeken

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bakal diberlakukan 1 April 2012 ini berdampak pada meroketnya harga sejumlah kebutuhan masyarakat di Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep.

Harga elpiji 3 kilogram (kg) yang merupakan subsidi pemerintah, sudah mencapai Rp 25.000 – Rp 30.000, dari sebelumnya Rp 20.000 – Rp 25.000/tabung. Sedangkan untuk elpiji 12 kg, dari sebelumnya Rp 90.000 – Rp 100.000, sekarang dipatok Rp 125.000 – Rp 150.000/tabung. Demikian disampaikan salah seorang warga asal Desa/Kecamatan/Pulau Sapeken, Arifin (31).

Menurut dia, setiap kali ada rencana kenaikan BBM, semua kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan lebih awal. Bahkan, sembilan bahan pokok (sembako) juga mulai merangkak naik.

"Harga beras kualitas medium sudah mencapai Rp 10.000 – Rp 12.000. Padahal sebelumnya berkisar antara Rp 7.000 – Rp 8.000. Gula juga mengalami kenaikan, dari Rp 9.000, sekarang dipatok Rp 12.000- Rp 15.000/kg.,” ujarnya.

Masyarakat Sapeken yang mayoritas nelayan, juga mengeluhkan naiknya bahan bakar minyak mendahului ketetapan dari pemerintah. Saat ini, harga BBM jenis premium mencapai Rp 9.000/liter, dari sebelumnya Rp 6.000. Solar, mencapai Rp 10.000 dari harga sebelumnya Rp 7.000/liter.

"Kenaikan harga BBM itu kan masih rencana dan belum diterapkan oleh pemerintah, tetapi harga BBM dikepulauan sudah naik," ujarnya.

Dia memprediksi, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari maupun BBM terus akan melambung dan sulit dibendung. Sebab, biaya transportasi laut juga akan naik seiring dengan penerapan kenaikan harga BBM dari pemerintah.

"Bila semua harga mengalami kenaikan, otomatis daya beli masyarakat lemah. Saat ini saja, warga mulai enggan melaut karena biaya melaut dengan hasil tangkapan ikan tidak seimbang. Lebih besar pengeluaran dibanding dengan tangkapan ikan yang didapat," terangnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah menyikapi persoalan ekonomi masyarakat kepulauan. Jika dibiarkan maka akan menambah pengangguran dan jumlah warga kurang mampu.

"Sebelum membebani pemerintah, lebih baik ada program ekonomi kerakyatan buat masyarakat pulau, sehingga disaat harga kebutuhan melambung, maka ada solusi untuk mengimbangi kebutuhan hidup," ungkapnya.

Dampak rencana kenaikan harga BBM yang akan berpengaruh besar terhadap masyarakat kepulauan sudah terdeteksi dari awal oleh Bupati Sumenep, A Busyro Karim. Orang nomor satu di Sumenep ini berjanji akan mengeluarkan kebijakan dalam upaya meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM.

"Tunggu saja la, yang pasti akan ada kebijakan dari pemerintah daerah seiring dengan rencana kenaikan harga BBM," kata Busyro.

Namun Busyro enggan menyebutkan kebijakan yang bakal diambil. Saat ini, pihaknya lebih konsentrasi pada antisipasi penimbunan BBM, terutama di kepulauan yang mempunyai geografis cukup luas.

"Upaya awal, jangan sampai ada penimbunan BBM. Nah! ini yang perlu saya koordinasikan dengan semua pihak termasuk secara kelembagaan dilingkungan pemerintah daerah," tandasnya. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 14/03/2012

Puting Beliung Hajar Gudang Rokok

INS
Gudang rokok di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih hancur diterjang puting beliung.

Hujan deras yang disertai puting beliung melanda Kabupaten Sumenep, Madura. Kali ini, sebuah gudang rokok berukuran 12 meter milik Moh Hayat (39), warga Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, sebagian bangunan ambruk total.

Salah seorang warga setempat, Mathasan (39), mengatakan, dari 12 meter panjang bangunan, yang ambruk total mencapai 6 meter.

"Jadi, separuh dari panjang bangunan itu rata dengan tanah diterjang puting beliung," kata Mathasan dihubungi Surabaya Post, Rabu (14/3).

Gudang rokok tersebut, setiap hari digunakan untuk home industri rokok dan tempat penyimpanan tembakau rajangan. Beruntung tak ada korban jiwa. Sebab, saat kejadian para pekerja sudah tidak ada ditempat. Namun, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Puting beliung yang terjadi, Selasa (13/3) malam itu datang dari arah barat. Hujan deras disertai angin kencang menderu. Tidak sampai 5 menit, tiba-tiba gudang bagian barat ambruk total dan genting berterbangan. Warga sekitar pun berhamburan keluar rumah.

Saat ini, warga masih was-was terhadap puting beliung susulan seiring dengan gerimis dan angin kencang yang masih melanda di daerah tersebut.

"Saat ini masih gerimis dan angin masih kencang. Semoga tidak ada puting beliung susulan," katanya.

Kepala Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Asbhari membenarkan kejadian tersebut. Dia berharap, warga lebih waspada dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

"Saat ini memang angin kencang datang tiba-tiba. Perlu kewaspadaan agar tidak ada korban jiawa saat terjadi peristiwa yang diluar kemampuan manusia," tandasnya. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 14/03/2012

Seimbangkan Pendidikan Umum dan Agama

SP/Masdawi Dahlan
BUPATI Kholil menerima Kadispendik Harun bersama rombongan Dispendik Jatim

Bupati Pamekasan Khalilurrahman mengatakan tekad utama yang diperjuangkan ketika ditetapkan sebagai kabupaten pandidikan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) adalah menjadikan pendidikan agama dan umum di Pamekasan berjalan seimbang. Sehingga melahirkan lulusan yang memiliki keilmuan umum yang baik dan keimanan yang baik pula.

Khalilurrahman mengatakan hal itu saat menerima kunjungan silaturrahmi Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Jatim Dr Harun di pendopo Ronggosukowati, Sabtu (10/3) kemarin. Harun bersama rombongan dari Dispendik Jatim datang ke Pamekasan dalam rangka melakukan peninjauan sejumlah RSBI antara lain SDN Lawangan Daya II, SMPN 1, SMAN 1 Pamekasan, SDLB, PAUD Al Ushwah dan terakhir memberikan bantuan peralatan praktek pada SMK Al Falah di Desa Dempo Kecamatan Pasean.

Khalilurrahman mengatakan, upaya yang telah dilakukan untuk menyeimbangkan ketercapaian keseimbangan pendidikan umum dan agama adalah dengan cara melakukan rapat koordinasi (Rakor Integrative) yang rutin antara Dinas Pendidikan Pamekasan dengan Kantor Kementrian Agama Pamekasan. Dalam Rakor Integratif itu dirumuskan berbagai persoalan untuk memecahkan berbagai masalah yang ditemukan di lapangan.

“Salah satu hal positif yang telah kami capai adalah adanya sinkronisasi antara lembaga pendidikan agama negeri maupun swasta dengan SDN yang ada di desa dan kecamatan. Kalau sebelumnya saling jegal untuk rebut siswa, sekarang sudah ditemukan jalan keluar yang sama menguntungkannya, baik bagi SDN maupun bagi lembaga pendidikan agama seperti madrasah ibitidaiyah atauMI dan diniyah,” katanya.

Sementara itu , Harun Kepala Dispendik Jatim mengungkapkan, bahwa salah satu tujuan kedatangannya ke Pamekasan adalah untuk mensinkronkan antara program pendidikan Dispendik Jatim dengan program yang ada di Pamekasan. Dari pelaksanaan kegiatan kependidikan di Pamekasan yang diketahuinya dia merasa kagum terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Pamekasan.

Menurut dia, PAUD di Pamekasan berjalan bagus dan dinamis, perlu dipertahankan dan dikembangkan. Dia juga banyak meminta saran dan masukan kepada Bupati Kholilurrahman tentang apa yang harus dilakukannya untuk kepentingan memajukan pendidikan di Pamekasan.

Terkait dengan keberadaan lembaga PAUD Bupati Kholilurrahman mengaku terus melakukan pembinaan, utamanya dalam pembinaan PAUD secara kelembagaan. Menurut dia untuk tahun anggaran 2012 ini Pemkab menyediakan dana sekitar Rp 1,7 miliar bagi PAUD di Pamekasan. Jumlah PAUD di Pameakasan hingga kini mencapai 460 lembaga.

“Alhamdulillah beberapa waktu lalu ketika datang ke Pamekasan Mendiknas M Nuh mengungkapkan bahwa dari hasil penelitiannya, perkembangan PAUD kita di Pamekasan melangkah cukup pesat melebihi kecepatan rata rata nasional. Perkembangan PAUD ini sejalan dengan menjamur dan suksesnya sejumlah sekolah dasar swasta favorit di Pamekasan,” katanya. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Minggu, 11/03/2012

Banjir, Jalur Pamekasan-Sumenep Macet

SP/Etto Hartono
Jalur Pamekasan-Sumenep terganggu akibat banjir sejak Sabtu (3/3) kemarin.

Hingga Minggu (4/3) dini hari tadi, jalur lalu lintas di Jalan Raya Talang Siring Kabupaten Pamekasan masih digenangi banjir yang terjadi sejak Sabtu (3/3) siang. Akibatnya, jalur Pamekasan-Sumenep pun terganggu.
Sebagian pengendara terpaksa melalui jalur alternatif. Ketinggian air, di jalur ini antara 30 centimeter (cm) hingga 50 cm.

“Banjir di sini sudah terjadi sejak Sabtu," kata warga setempat Zahri.

Beberapa orang warga menjadi sukarelawan terlihat berupaya mengatur kendaraan yang hendak melintas di wilayah. Banjir yang terjadi di Jalan Raya Talang Siring ini akibat luapan air. Banjir yang terjadi di Desa Montok, Kecamatan Larangan itu juga menggenangi lahan pertanian padi milik warga di sekitar Jalan Raya Talang Siring.

Sementara itu, banjir juga sempat menggenangi ratusan rumah di tiga kelurahan di Pamekasan, lima hari lalu, Senin (27/2). Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Kalisemajid. Ketiga kelurahan itu masing-masing Kelurahan Gladak Anyar, Bugih dan Kelurahan Parteker.

Selain menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi pasar Blimbim di Kelurahan Parteker, Pamekasan dan menyebabkan lapak pedagang terendam banjir. Beberapa hari ke depan, diperkirakan hujan masih terus melanda Madura, khususnya Pamekasan. Untuk Minggu hari ini, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di Pamekasan berawan, kecepatan angin 35 kilimeter/jam kea rah Barat. (ant, md2)

Sumber: Surabaya Post, Minggu, 04/03/2012

Proyek Pelabuhan Taddan Disuntik Dana Rp 40 M

Proyek multitahun (multiyears) Pelabuhan Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang, yang telah menyerap anggaran sebesar Rp 58 miliar, pada 2012 ini kembali mendapatkan suntikan dana bersumber dari APBN senilai Rp 40 miliar, sehingga total dana yang sudah dikucurkan mencapai Rp 98 miliar.

Pelabuhan yang kelak berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal besar itu, dibangun di atas lahan dengan luas mencapai 139 haktare (ha). Proyek tersebut membutuhkan dana berkisar Rp 135 miliar, barulah kemudian dapat dioperasionalkan.

Sejauh ini pekerjaan yang telah dilaksanakan berupa perluasan dermaga, perkembangan pekerjaan pembuatan case way baru mencapai 400 meter, tapi setelah mendapatkan tambahan dana, maka panjangnya kini mencapai 700 meter, serta pemasangan tiang pancang sedalam 85 meter. Padahal idealnya pelabuhan itu dapat dipergunakan untuk bersandar kapal besar panjangnya yakni sekitar 2 km.

Rudi Susanto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Branta Pamekasan, menjelaskan, dengan adanya suntikan anggaran dana sebesar Rp 40 miliar, maka diperkirakan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 60 persen. Namun Rudi tidak dapat memastikan kapan mega proyek itu dapat dirampungkan, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar sekali.

"Meski lokasinya berada di Sampang, tetapi yang mempunyai kewenangan mengelola Pelabuhan Taddan tersebut adalah UPT Pelabuhan Branta Pamekasan. Namun kita tidak dapat memastikan kapan pelabuhan yang kelak akan menjadi pelabuhan nasional tersebut beroperasi, karena kita bukan penentu kebijakan semua tergantung dari pemerintah pusat," jelas Rudi, dihubungi Senin (27/2).

Lebih lanjut Rudi menjelaskan, pekerjaan yang telah memasuki tahap ke IV akan mulai dilaksanakan April mendatang. Rencananya, pelabuhan tersebut bakal menjadi dermaga penyeberangan kapal feri yang menghubungkan dengan daerah Probolinggo dan Situbondo.

Namun kata dia, mengenai kejelasan pajak retribusi serta menyangkut pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Sampang, masih dalam tahapan pembahasan antara Pemkab Sampang dengan UPT Pelabuhan Branta. ’’Pembahasan MoU tentang pengelolaan Pelabuhan Taddan masih digodok antar dua lembaga yang berwenang,’’ katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sampang, Jaya Abrianto, menyatakan, terkait dengan pembangunan Pelabuhan Taddan tersebut, pihak Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim menyanggupi akan membantu membangun gudang di areal pelabuhan. Sedangkan Pemkab sendiri karena keterbatasan anggaran hanya mampu membangun pagar.

"Seiring pasca beroperasinya jembatan Suramadu, pengembangan pelabuhan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Madura. Karena selama ini Sampang memang tidak memiliki sebuah darmaga yang dapat melayani kapal besar, terutama kapal tanker yang sedang melakukan kegiatan eksploitasi migas dilepas pantai Camplong. Maka untuk memenuhi permintaan dari kontraktor migas, kita mencoba mewujudkan dengan membangun sebuah pelabuhan yang cukup representatif, tukas Jaya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 27/02/2012

Sumenep Bakal Raih Rp 8,8 T dari Migas

Belum termasuk pajak karyawan, corporate social responsibilty serta retribusi galian C migas

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Dwita Andriani mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura menggunakan konsultan minyak dan gas (Migas) dalam upaya memantau dan menganalisis serta mendampingi pemerintah daerah soal bagi hasil Migas, menyusul adanya rezeki nomplok migas sebesar Rp 8,8 triliun tahun 2012 ini.

"Sudah waktunya, pemerintah daerah mempunyai seorang konsultan yang spesifik memikirkan migas. Jika tidak, maka Sumenep selaku daerah penghasil migas tidak akan pernah menikmati hasil migas secara utuh," kata Ita panggilan akrab Dwita Andriani, Senin (27/2).

Selama ini, pihak pemerintah daerah sangat tertutup bila bicara soal semua pendapatan yang bersumber dari Migas. Padahal, semua warga Sumenep mempunyai hak untuk tahu. Bahkan, berapa realisasi dari sumber migas setiap tahunnya publik belum tahu.

"Fungsi konsultan migas nantinya, harus tahu berapa barel yang dihasilkan dari semua sumber migas yang ada di Sumenep. Selama ini, pemerintah kabupaten hanya menerima jadinya dari pemerintah pusat dan tidak pernah tahu secara pasti kondisi dan kemampuan migas itu sendiri," ujarnya.

Sangat tidak masuk akal, kata dia, ketika masyarakat belum tahu berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari Migas. Belum termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini tidak jelas peruntukannya.

"Yang dipublikasikan hanya sekitar Rp4 miliar dari sumber migas. Padahal, Rp4 miliar itu untuk program community development (CD). Lalu, penghasilan dari Migas lainnya, seperti apa dan kemana?," kata Ita penuh tanda tanya.

Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, jika pendapatan dari Migas dioptimalkan, Sumenep tidak akan masuk dalam kategori banyak warga miskinnya. Banyak dana yang akan didapat dari migas selaku daerah penghasil.

Contoh kongkrit, kata dia, pajak personal pegawai Migas belum masuk ke APBD, berapa nilai pajak galian C-nya, corporate social responsibilty (CSR), dana bagi hasil (DBH) dari PT Santos belum masuk APBD serta DBH PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang juga tidak pernah di publikasikan. "Di tahun 2012 ini, Sumenep diperkirakan akan mendapatkan dana bagi hasil minyak dan gas sebesar Rp 8,8 triliun," katanya.

Dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.07/2012 tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi tahun 2012, disebutkan jika Sumenep akan mendapatkan dana bagi hasil dari minyak bumi dan gas bumi sebesar Rp 8.884.585.000. Perkiraan tersebut lebih besar dari tahun 2011 lalu yang hanya Rp 6,2 triliun.

"Angka ini sungguh luar biasa. Ini salah satu yang perlu dikawal oleh pemerintah daerah dan masyarakat Sumenep. Jangan sampai tidak jelas kemana cairnya dan untuk apa. Ini pentingnya menggunakan konsultan migas yang dibiayai oleh APBD. Sekali lagi konsultan migas itu harus dibiayai APBD," tegasnya.

Sementara, Wakil Bupati Sumenep, Sungkono Sidik mengatakan, pemerintah daerah telah mempunyai konsultan migas. "Kita telah mempunyai konsultan migas. Tapi, saya tidak tahu dari mana anggaran untuk biaya konsultan itu," ujarnya.

Namun, dia mengakui jika Sumenep mempunyai ladang migas yang luar biasa. Pihaknya selaku penanggungjawab program CD, tetap akan bekerja maksimal dengan cara bagaimana dana CD itu terus naik setiap tahun dan dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan program yang telah diajukan. "Saya juga mempunyai keinginan agar Sumenep dilibatkan dalam penghitungan bagi hasil migas itu. Selama ini, hanya terima jadi," pungkasnya.

Di kesempatan berbeda, Bupati Sumenep, A Busyro Karim menyampaikan jika di Sumenep ada 10 kontraktor-kontrak kerja sama (K3S) migas yang melakukan eksploitasi maupun eksplorasi Migas."Ada 10 K3S di Sumenep. Pendapatn dari Migas yang sudah masuk ke daerah yakni KEI. Sedangkan DBH dari PT Santos masih dalam perdebatan dengan kementrian ESDM, meski Sumenep telah menang dalam uji materi di MK soal batas daerah penghasil migas," tandasnya. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 27/02/2012

Bupati Bantu Pemilik ’Rumah Gas’

Bupati Kholilurrahman dan Wabup Kadarisman saat menyampaikan bantuan pada Busiri

Semburan yang ditemukan warga saat menggali sumur di halaman rumah Busiri warga Dusun Batu Lengkong Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, membawa berkah. Bukan hanya bagi warga sekitar dengan menemukan jasa parkir dan berjualan. Akan tetapi juga membawa berkah kepada Busiri, pemilik rumah yang halamannya terdapat semburan gas tersebut.

Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Wabup Kadarisman Sastrodiwirjo, Kamis (23/2) lalu meninjau lokasi semburan tersebut. Selain meninjau lokasi Bupati Kholilurrahman juga menyempatkan memberikan bantuan uang tunai dari Pemkab Pamekasan kepada Busiri dan keponakannya, yang telah ngungsi dari rumahnya sejak semburan gas muncul.

Dalam kesempatan meninjau tersebut, Bupati Kholilurrahman juga sempat berbincang-bincang dengan Ugan Sain, peneliti bidang pengamatan dan penyelidikan gunung api Badan Geologi Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral bersama rekannya sedang yang melakukan penelitian terhadap jenis gas yang keluar.

Kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di lokasi, bupati Kholilurrahman mengatakan bahwa semburan gas itu tidak berbahaya. “Jadi masyarakat sekitar tidak perlu resah,” pesan bupati usai memberikan bantuan kepada Busiri. Bupati juga meminta agar Busiri tidak galau. Dan berharap bantuan itu bisa meringankan beban hidupnya selama rumahnya tidak ditempati.

Terkait semburan gas tersebut, bupati berjanji, kalau memungkinkan dilakukan eksplorasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan pemerintah Pusat. “Tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah Pamekasan. Sekali lagi, kalau itu akan dieksplorasi,” tandas bupati.

Selain bupati dan wabup, ikut dalam rombongan bupati kemarin di antaranya Kepala Dinas PU Pamekasan Totok Hartono, Kabag Humas dan Protokol Fajar Santoso, serta beberapa pejabat Pemkab termasuk Muspika Kecamatan Tlanakan yang menyambut kunjungan bupati di lokasi.

Sementara itu menurut keterangan Ugan Sain diketahui bahwa 100 persen lebih semburan gas yang keluar dari sumur itu adalah kandungan gasnya jenis minyak tanah. Dikatakan semburan itu tidak perlu membuat masyarakat panik karena lebih dari satu meter dari pusat semburan sudah tidak membahayakan. (mas)

Sumber: Surabaya Pos, Minggu, 26/02/2012

Madura Ancam Pisah dari Provinsi Jatim

maVIVAnews/Tudji Martudji
Warga Madura menggelar aksi demonstrasi menuntut pembubaran BPWS.

Hal ini terkait pelibatan masyarakat dalam pengembangan wilayah Madura lewat BPWS.

Dewan Adat Madura mengancam akan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur jika Gubernur Jatim, Soekarwo, menyetujui finalisasi rencana induk percepatan wilayah Suramadu. Pulau Madura memilih membentuk provinsi sendiri jika tuntutan itu tak dilaksanakan.

"Percepatan pembangunan wilayah Madura oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Madura," kata Sekretaris Dewan Adat Madura, Jazuli di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Jumat (24/2).

Jazuli menyebut, selama dua tahun, BPWS belum memiliki komitmen dengan tokoh adat dan ulama se-Madura. Apalagi, BPWS dianggap memaksakan diri dalam membangun Madura.

Dewan Adat Madura juga menuding pengembangan Surabaya Madura (Suramadu) tidak menyertakan suara masyarakat Madura yang mempunyai karakteristik tersendiri.

"Pemerintah pusat bertindak sewenang-wenang dan memaksakan diri. Jika Gubernur Jatim tetap pada pendiriannya, kami dari tokoh adat dan ulama akan berangkat ke Jakarta menghadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahmud MD," tegasnya.

Tak hanya pada Pemerintah Provinsi Jatim, Dewan Adat juga mengancam akan menghadang upaya pengembangan BPWS. Hal itu dilakukan jika menteri pekerjaan umum sebagai ketua pelaksana harian dewan pengarah BPWS memaksakan untuk membangun Madura sebelum ada komitmen dengan masyarakat Madura. "Kami akan menghadang, jika BPWS tetap memaksakan kehendak," lanjutnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Soekarwo mengatakan, desakan pembubaran BPWS tidak relevan karena tidak ada pelanggaran undang-undang yang bisa dijadikan dasar pembubaran. Sebaliknya, gubernur menyebut BPWS sudah menyerap aspirasi dan nilai kultural masyarakat Madura.

"Kalau dibubarkan, apakah pengembangan wilayah Suramadu harus diserahkan provinsi? Saya pikir itu tidak bisa, pasti melibatkan pemerintah pusat dalam kerangka NKRI," tegas Soekarwo. (viv)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 24/02/2012

Warga Sapeken Butuh Lembaga Perbankan

Warga Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura sudah lama membutuhkan lembaga perbankan seiring dengan tingginya sirkulasi keuangan yang beredar di masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Sapeken, Nur Asyur memprediksi, perputaran uang saat panen rumput laut dan panen ikan bisa mencapai ratusan miliar dalam sebulan.

"Di saat musim panen, uang beredar itu bisa mencapai Rp 8 miliar dalam sepekan. Belum termasuk yang melakukan transaksi ke daerah Banyuwangi dan Bali, semisal belanja sembilan bahan pokok dan kebutuhan bangunan lainnya. Belum termasuk peredaran uang ditingkat pengepul ikan kerapu dan kerang," kata Nur Asyur yang juga anggota DPRD Sumenep, Kamis (23/2).

Kebutuhan terhadap lembaga per-bank-kan, kata dia, sudah lama diidamkan. Bahkan, pihaknya sempat melakukan komunikasi dengan salah satu lembaga per-bank-kan hingga ke perwakilan Jawa Timur di Surabaya. Namun, sampai saat ini belum ada respon.

"Warga Sapeken itu sangat membutuhkan lembaga per-bank-kan," ujarnya.

Legislator PKS ini memprediksi, lembaga perbank-kan tidak akan rugi bila membuka unit. Sebab, aktivitas masyarakat yang bersentuhan dengan uang sangat tinggi. Mereka juga ketakutan untuk membawa uang dalam jumlah besar, selain harus melalui perjalanan laut yang membutuhkan 6 jam dari Bali, juga resikonnya sangat tinggi.

"Jadi, perputaran uang dan kebutuhan masyarakat sangat tinggi, sehingga kehadiran lembaga perbank-kan itu memang sangat dibutuhkan," katanya.

Persoalan lain yang dihadapi masyarakat Sapeken, yakni banyaknya rentenir yang mencekik masyarakat kelas ekonomi rendah. Bunga pinjaman yang diberlakukan tidak lagi pada level 10 sampai 15 persen. Melainkan mencapai 30 sampai 50 persen.

"Bunga ditingkat peminjam swasta itu sudah tidak bisa ditoleransi," terangnya.

Dampak dari bunga yang tinggi itu, kata dia, banyak masyarakat yang terlilit hutang dan tidak mampu bayar, sehingga menjadi persoalan tersendiri bagi kehidupan keluarganya. Bahkan, ada yang berantakan karena terlilit hutang sama rentenir.

"Kehidupan masyarakat Sapeken itu nyaris dikuasai rentenir," ujarnya.

Sementara, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, Novi Sudjatmiko mengatakan, pemerintah daerah sangat merespon keinginan masyarakat kepulauan soal adanya lembaga per-bank-kan.

"BPRS yang notabene milik pemerintah daerah, tahun ini sudah memprogramkan pembukaan kantor kas di 2 pulau, yakni Sapeken dan Pulau Masalembu," terangnya.

Dia menjelaskan, proses pembukaan kantor kas (istilah yang digunakan diinternal BPRS) membutuhkan waktu. Selain harus persetujuan Bank Indonesia (BI), juga harus melakukan survie terlebih dahulu, baik yang menyangkut keamanan maupun lokasi.

"Dalam waktu dekat ini, kami bersama konsultan akan turun kepulau. Kalau yang ke BI sudah melaporkan dan diminta hasil survie dilapangan," katanya.

Untuk membuka kantor kas baru, kata dia, minimal bisa memutar dana Rp 500 juta per bulan dengan catatan ada produk gadai emas. Pengalaman selama ini, untuk sebuah kantor kas ada yang sudah mampu memutar dana sebesar Rp2 miliar sampai Rp3 miliar dalam sebulan dan sudah ada produk gadai emas.

"Saya optimis, untuk kepulauan itu juga bisa memutar uang yang akan mampu menghidupi sebuah kantor kas," ungkapnya.

Sampai saat ini, BPRS sudah memiliki 8 kantor kas dan tersebar di 8 kecamatan daratan. Pada tahun ini, juga akan mengembangkan 3 kantor kas untuk daratan dan 2 di Pulau Sapeken dan Masalembu. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 23/02/2012

Ribuan Rumah di Sampang Kembali Terendam Banjir



foto: liputan6.com


Ribuan rumah warga di wilayah Kecamatan Kota, Sampang, Madura, Jawa Timur, kemarin kembali terendam banjir akibat sungai Kalikemuning yang mengalir di wilayah itu meluap.

Banjir terjadi sejak Senin (20/1) pagi, dan hingga sore belum ada tanda-tanda akan surut, bahkan genangan air kian meluas hingga di dalam kota.

"Saat ini banjir sudah memasuki monumen kota dengan ketinggian antara 30 hingga 40 cm," kata warga Kota Sampang, Ahmad Sally, Senin (20/1) malam.

Selain menggenangi ribuan rumah, banjir yang terjadi di Kota Bahari itu juga menggenangi sejumlah lembaga pendidikan, seperti SMP Abu Rasad di Desa Pasean, SMP VI di Jalan Imam Bonjol, SDN I Dalpenang di Jalan Imam Bonjol, dan SMK Negeri I di Jalan Syuhada.

Masyarakat di wilayah ini mengaku, khawatir kondisi genangan banjir akan kian tinggi, karena cuaca di hulu sungai masih mendung, bahkan di sebagian lokasi masih turun hujan.

Banjir yang melanda wilayah Kota Sampang, Senin (20/2) itu merupakan kali kedua dalam sebulan terakhir ini. Sebelumnya pada tanggal 8 Februari banjir juga menggenangi ribuan rumah warga di wilayah itu dengan penyebab yang sama.

Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Imam Sanusi menyatakan, pihaknya masih terus memantau perkembangan kondisi banjir dan belum menyalurkan bantuan apapun.

"Jika nanti kami perkirakan kondisinya kian parah, kami akan mendirikan dapur umum," kata Imam Sanusi.

Rumah warga yang paling parah tergenang banjir berada di Desa Panggung. Disana ketinggian genangan air di jalan raya antara satu hingga satu setengah meter.

Sementara akibat banjir ini, jalur lalu lintas yang menghubungkan kecamatan Omben dengan Kota Sampang sejak Senin pagi lumpuh total. Banjir pun praktis melumpuhkan lalu lintas jalur Sampang-Omben. Para pengendara kendaraan bermotor terpaksa mengambil jalur alternatif lain dengan mengarah ke Pamekasan.

Banjir yang menggenangi sejumlah desa di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, terus meluas. Air mulai merendam ratusan di rumah di kawasan perkotaan dengan ketinggian mencapai satu meter. Banjir terparah terjadi di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Melati, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang.

Kepala Badan Penananggulangan Bencana Daerah Sampang, Imam Sanusi mengatakan, pihaknya bersama Dinas Sosial setempat telah membuka dapur umum untuk korban banjir. Namun, warga yang rumahnya terendam banjir mengeluhkan bantuan logistik yang belum mereka terima. Mengenai jumlah bantuan logistik yang akan disalurkan ke korban banjir, Imam Sanusi masih belum merinci secara pasti.

Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Kali Kemuning. Air menggenangi lima desa yakni Desa Pasean, Tanggumong, Kemuning, Panggung, dan Gunong Maddah. Bahkan, dalam bulan Februari ini, tercatat lima kali banjir merendam kawasan tersebut. (ant,mtn)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 21/02/2012

Kota Sampang Menjadi Langganan Banjir

Bencana banjir kembali melanda Kota Sampang, luapan air Kali Kemuning telah merendam 4 Desa dan 3 Kelurahan di kawasan perkotaan. Namun untungnya pagi ini air sudah mulai surut sehingga warga dapat beraktivitas kembali dengan normal.

Ketinggian air diperkiraan mencapai satu meter mengakibatkan arus lalu lintas di jalan Provinsi terpaksa dialihkan karena kendaraan tidak dapat menerobos luapan air yang menggenangi ruas jalan dan beberapa rumah penduduk. Sehingga aktivitas warga yang terkena bencana tahunan tersebut nyaris lumpuh.

"Kami benar-benar kewalahan setiap memasuki musim penghujan pasti menghadapi bencana banjir hingga mengenangi rumah kami. Sehingga sejumlah perabotan rumah tangga terpaksa kami ungsikan agar tidak terendam air, tapi setelah surut kami juga terpaksa kerja bakti membersihkan bekas lumpur yang mengotori lantai rumah kami," keluh Jamal, warga Jl. Suhadak, Kelurahan Dalpenang, ditemui sedang membersihkan rumahnya, Selasa (21/2).

Dia menyesalkan sikap Pemkab yang seakan-akan tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan banjir tersebut. Padahal menurut dia, anggaran yang dikeluarkan untuk menanggulangi bencana banjir cukup besar, tetapi hasilnya sampai sekarang tidak ada sama sekali.

"Mungkin dananya juga terseret arus banjir, sehingga hasilnya tidak pernah dirasakan masyarakat," kesalnya.

Dampak banjir tersebut juga membuat arus lalu lintas menghubungkan Kota Sampang dengan Kec. Omben terputus. Sehingga aparat Polisi Lalu Lintas Polres Sampang mengalihkan kendaraan melalui jalur lain lewat Pamekasan. Tentu saja para sopir Mobil Penumpang Umum (MPU) yang melalui trayek itu tidak dapat beroperasi karena biaya operasionalnya cukup tinggi jika harus melalui jalur Pamekasan.

"Jika setiap minggu banjir, lama-lama keluarga saya tidak bisa makan. Karena saya tidak bisa menarik penumpang, sehingga kendaraan terpaksa saya kembalikan kepada juragan," tutur Markowi, sopir MPU yang biasa mengangkut penumpang menuju Kecamatan Omben.

Sejauh ini kondisi air sudah mulai berangsur-angsur surut, jalur lalu lintas sudah mulai dibuka kembali. Tapi bagi penduduk yang tinggal dikawasan paling rendah masih tetap menunggu air benar-benar surut untuk membersihkan rumahnya. Mereka hanya berharap, agar hujan tidak turun sehingga luapan air Kali Kemuning dapat merendam kembali rumah mereka. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 21/02/2012

Pamekasan Bakal Jadi Pusat Laboratorium dan Penelitian Garam Nasional

Pemerintah berencana membangun pusat laboratorium dan penelitian garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sebagai upaya untuk mengetahui kualitas garam di wilayah itu.

Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Sabtu (13/8) malam menjelaskan, rencana pembangunan pusat laboratorium garam untuk tingkat nasional di Kabupaten Pamekasan ini diketahui setelah Departeman Kelautan dan Perikanan melakukan kunjungan kerja ke Pamekasan beberapa waktu lalu.

"Utusan Ditjen menyatakan akan membangun pusat laboratotium garam di Pamekasan," katanya menjelaskan. Menurut Kholil, pembangunan pusat laboratorium dan penelitian garam ini nantinya akan dibangun di wilayah Kecamatan Pademawu.

Dia mengatakan, wilayah Kecamatan Pademawu merupakan satu dari tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang menjadi pusat produksi garam.

"Di Pamekasan ini pusat produksi garam meliputi Kecamatan Pademawu, Galis dan sebagian di wilayah Kecamatan Tlanakan," kata Kholilurrahman menjelaskan.

Bupati menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya mencari lahan yang akan ditempati pusat laboratorium dan penelitian garam oleh pemerintah pusat yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Pamekasan ini.

"Kami sudah melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh masyarakat dan pemilik lahan untuk pembebasan lahan yang akan ditempati pusat laboratorium dan penelitian garam ini," kata Kholilurrahman menjelaskan.

Bupati menjelaskan, kebijakan pemerintah membangun pusat laboratorium di Madura, yakni di wilayah Kabupaten Pamekasan, karena Madura merupakan pusat produksi garam.

Bahkan menurut bupati, Madura termasuk wilayah penghasil produksi garam terbanyak di tingkat nasional dibanding daerah lain di Indonesia.

"Atas pertimbangan inilah, maka pemerintah pusat lalu memilih Madura sebagai lokasi pembangunan pusat penelitian dan laboratorium garam di Madura," kata Kholilurrahman menjelaskan.
Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Antara

Sumber: Republika, Sabtu, 13 Agustus 2011

Tiga Wilayah di Sampang Masih Terendam

Banjir masih menggenangi Desa Pasean, Desa Panggung, dan depan Pasar Gunung Maddah, Sampang, Madura, Kamis (9/2). Ketiga kawasan tersebut merupakan wilayah daratan terendah di Kota Sampang.Genangan air surut tak akan lama.

Ketika hujan deras melanda, banjir akan kembali melanda wilayah tersebut. "Semalam ini (banjir) tinggi, tapi pagi ini sudah mulai surut. Air tetap menggenang karena di sini kawasan terendah," kata Nurali, warga Pasean.

Banjir juga kerap melanda meski di wilayah itu tidak turun hujan deras. Air datang dari wilayah utara Sampang yang merupakan dataran tinggi, seperti Omben dan Karang Penang.Bagi para pengendara roda dua dan roda empat dimbau agar lebih berhati-hati. Sebab, di Kecamatan Karang Penang dan Omben -- tepatnya di depan Pasar Nung Madah banyak jalan berlubang sehingga berbahaya.(APY/ULF)

Sumber: Liputan6.com,

Puluhan Santri Miftahul Amin Pamekasan Mengungsi

Sekitar 30 santri Pondok Pesantren Miftahul Amin, Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Madura, terpaksa mengungsi, akibat asrama pondok mereka roboh diterjang angin kencang pada Minggu dini hari.

Pengasuh pondok itu KH Achmad Baihaki, Minggu (5/2) malam, menjelaskan, saat ini sebagian santrinya terpaksa tidur di rumahnya dan sebagian lagi tidur di rumah tetangga pondok.

"Asrama pondok yang roboh itu sebenarnya hanya dua ruang, yakni berukuran 3x6 meter," kata Achmad Baihaki menjelaskan.

Namun, ruang asrama lainnya, akhirnya terpaksa dikosongkan, karena pihak pesantren khawatir roboh, sebab kondisi bangunan pondok yang terbuat dari bambu itu sudah rapuh.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa robohnya dua ruang asrama pondok itu, karena saat kejadian semua santri sedang berada di mushalla untuk menunaikan Shalat Subuh.

"Saat ini kami masih berupaya membangun kembali asrama pondok yang roboh dengan meminta bantuan kepada para orang tua santri dan masyarakat sekitar," kata Achmad Baihaki menjelaskan.

Pondok Pesantren Miftahul Amin asuhan KH Achmad Baihaki itu terletak di dataran tinggi di Dusun Montor Laok, Desa Bujur Tengah, sehingga rentan diterjang angin kencang.

Menurut anggota DPRD dari Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Munaji, sejak Sabtu sore hingga Sabtu malam, angin memang bertiup kencang di wilayah itu.

Ia menjelaskan, angin kencang yang terjadi tidak hanya merobohkan asrama pondok pesantren, tetapi juga sejumlah pepohonan milik warga, warga sempat memutus sebagian jaringan listrik di wilayah itu.

"Sampai saat ini angin masih kencang di sini, tapi kalau aliran listrik sudah kembali menyala," kata Munaji. (ant)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 06/02/2012

Warga Madura Desak Pembubaran BPWS

Masyarakat Madura yang tergabung dalam Pemuda Madura Bersatu-Pemuda Bangkalan Bersatu (PMB-PBB) mendesak pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Mereka menilai keberadaan BPWS tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah (pemda). Sementara, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jatim memastikan akan membentuk panitia khusus (pansus) pembubaran BPWS.

“Pasca dibangunnya jembatan Suramadu, tingkat perekonomian masyarakat Madura tidak kunjung naik. Ini karena keberadaan BPWS yang bertubrukan dengan pemerintah daerah,” ujar Maskur, koordinator lapangan (korlap) PMB-PBB saat menggelar unjuk rasa bersama ratusan demonstran di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (16/1).

Lebih lanjut dia juga mendesak pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 yang mengamanatkan BPWS untuk mengembangkan ekonomi wilayah Surabaya dan Madura “Perpres tidak boleh dikeluarkan karena belum ada undang-undang yang mengatur masalah tersebut,” tandasnya.

Unjuk rasa sempat ricuh. Kawat berduri yang dipasang di sepanjang area Pemprov diseret sampai ke tengah jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang sedang melintas. Para pengunjuk rasa sempat tenang ketika perwakilan dari massa aksi dipersilahkan masuk ke Kantor Gubernur. Tetapi sesampainya di dalam, perwakilan massa gagal ditemui Gubernur Jatim, Soekarwo ataupun Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf. Mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Rasiyo.

Merasa kecewa, perwakilan massa mengajak ratusan pengunjuk rasa untuk masuk ke Kantor Gubernur. Demonstran pun berhasil menerobos kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian. Tidak berselang lama terdengar tembakan setidaknya sebanyak tiga kali. Massa seakan tidak menghiraukan tembakan peringatan dari aparat. Mereka terus mendesak masuk Kantor Gubernur tapi terhalang oleh barisan polisi. Akhirnya massa memilih mundur dan melanjutkan aksi ke DPRD Provinsi Jatim.

Sementara itu, Moch. Nizar Zahro, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim menegaskan pihaknya akan membentuk pansus pembubaran BPWS. “Nanti akan kita bentuk pansus untuk membubarkan BPWS,” katanya, Senin (17/1) pagi tadi.

Dia menambahkan, jika anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Madura yang berjumlahkan 10 orang akan mengambil tindakan dengan membentuk Pansus Pembubaran BPWS. “UU 1/2011 sudah menjelaskan bahwa pansus bisa dilanjutkan jika ditandatangani oleh 15 orang, dan lebih dari satu fraksi,” jelasnya.

Selain itu, politisi Partai Bintang Reformasi ini juga mengungkapkan, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan BPWS pada Kamis (19/1) untuk dimintai keterangan terkait penyerapan uang anggaran hanya 30 persen dari Rp 298 miliar. "Ini sudah terindikasi dengan tidak terserapnya Rp 298 miliar. Hanya terserap 30 persen untuk anggaran rutin mereka saja. Sedangkan untuk pembangunan masjid, pembebasan lahan itu sampai sekarang belum ada realisasinya, bahkan 1 meter persegi lahan tidak bisa diadakan oleh BPWS," imbuhnya.

Sedangkan, Kepala Badan Pelaksana BPWS Moh. Irian, saat dikonfirmasi terkait dengan tuntutan mayarakat Madura untuk membubarkan BPWS dia enggan berkometar. “Sebentar-sebentar saya ada rapat,” dalihnya, pagi tadi. (m2)

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 17/01/2012

Pemulangan Pengungsi Syiah Dramatis

Proses pemulangan pengungsi Syiah ke kampung halamannya di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben setelah berada di tempat penampungan selama 15 hari di GOR tenis indoor berlangsung dramatis. Pemulangan berjalan berbelit-belit karena jemaah Syiah menginginkan pimpinannya, Tajul Muluk harus ikut dalam rombongan pengungsi.

Namun sejumlah relawan MER-C (Medical Rescue Committee), yang memfasilitasi pemulangan pengungsi Syiah, tidak ingin mengambil risiko karena sangat riskan apabila Tajul Muluk tetap mendampingi pengikutnya kembali ke rumah mereka, karena dikhawatirkan dapat memicu konflik akan meletus kembali. Mengingat warga setempat masih belum menerima kehadiran tokoh Syiah tersebut.

Meski negosiasi sempat berlangsung alot, namun akhirnya Tajul pun bersedia mengikuti saran relawan MER-C, dengan berbagai pertimbangan yang matang. Organisasi kemanusian yang bergerak dibidang bantuan kesehatan dan medis itu, juga menyewakan kendaraan 3 minibus, 4 truk dan 1 pickup untuk mengangkut warga Syiah.

Karena pengungsi menolak mengunakan kendaraan milik Pemkab Sampang, menyusul tindakan pengusiran paksa oleh petugas dengan mengemasi karpet di lapangan GOR. Sehingga pengungsi merasa tersinggung dan terhina, dengan cara pengusiran yang dinilai tidak manusiawi tersebut.

"Jika memang pemerintah memaksa para jemaah pulang, apapun risikonya kami terpaksa angkat kaki dari tempat ini. Tetapi kami jelas menolak bantuan kendaraan yang ditawarkan pemerintah, lebih baik kami menyewa. Karena biar pun kami rakyat kecil dan warga minoritas, namun masih mempunyai harga diri," tegas Tajul, Kamis (12/1)

Koordinator Advokasi Syiah Sampang, Hadun Al Hadar, sangat menyesalkan dengan tindakan pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agama (Kemenag) Sampang, yang melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi tersebut. Dia mempertanyakan orang Kemenag yang telah mengusir orang-orang yang berada ditempat pengungsian tersebut. Padahal lanjut dia, persoalan pengungsi merupakan kewenangan aparat Kepolisian dan Pemerintah setempat.

"Sungguh ironis hukum di negara ini, masak pegawai Kemenag bersikap arogan seperti itu, mengambil karpet dan terpal seenaknya, lalu mereka mau tidur dimana. Jelas kami tidak terima dihina, karena orang Sampang mempunyai harga diri lebih baik mati berkalang tanah daripada bercermin bangkai," tegasnya.

Berdasarkan informasi pihak Kepolisian, Tajul Muluk, serta keluargnya maupun adik-adiknya berserta ibunya, untuk sementara waktu diungsikan menginap di Hotel PKPN Rajawali Kota Sampang dibawah pengawalan ketat petugas. Menurut Kasat Sabhara Polres Sampang, AKP Heri Darsono, pengawalan rombongan pengungsi menuju rumahnya masing-masing berjalan aman, tanpa ada reaksi dari warga setempat.

Sementara itu, Dandim 0828 Sampang, Letkol infantri Agus Wuriyanto, menyatakan, anggota TNI bersama aparat Polres Sampang, akan menjamin keamanan warga Syiah yang telah kembali ke kampung halamannya.

"Lokasi Desa Karang Gayam sudah kondusif, karena hingga saat ini aparat Kepolisian dibantu TNI tetap bersiaga mengamankan wilayah tersebut," tandasnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 13/01/2012

Banyak Sarana Prasarana di Madura Rusak

SP/Etto Hartono
Banyak sarana dan prasarana di Madura yang rusak kendati dana dari pusat berlimpah

Padahal, ratusan miliar dana setiap tahunnya tidak terserap dan harus dikembalikan ke pusat

Gerak laju pembangunan di Pulau Garam Madura perlu terus ditingkatkan. Pasalnya, setiap tahun selalu ada dana dari pemerintah pusat melalui anggaran APBN yang harus dikembalikan karena belum terserap secara maksimal. Ironisnya, dana tersedia, namun masih banyak infrastruktur rusak yang tak kunjung diperbaiki.

“Tahun 2011 saja, ada dana sebesar Rp 295 miliar yang tidak terserap, sehingga harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat,” kata Achsanul Qosasi, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur XI (Madura), di Sumenep, Sabtu (14/1) pagi.

Anggaran tersebut, kata dia, untuk pembebasan lahan seluas 600 hektare dari kaki Suramadu sisi Madura sampai Petik Emas (Utara Bangkalan). Di daerah itu akan dibangun jalan tol, sehingga lebih mempercepat laju ekonomi warga Madura.

“Saya juga ingin ada masjid besar disisi Madura. Saat ada tamu masuk wilayah Madura, maka yang akan terasa yakni religiusitas warga Madura. Ini sangat perlu terealisasi, sehingga Madura tidak akan kehilangan identitasnya sebagai masyarakat yang agamis,” ungkapnya.

Legislator Partai Demokrat ini menilai, pembangunan infrastruktur jalan raya dari Kabupaten Bangkalan menuju Sumenep juga masih perlu peningkatan. Pelebaran dan perbaikan yang seharusnya tuntas pada tahun anggaran 2011 lalu, kenyataannya masih banyak yang bergelombang.

Menurut dia, anggaran dari APBN banyak yang tidak terserap maksimal dan dikembalikan lagi kepemerintah pusat. Jika sudah dikembalikan, maka susah untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. “Setiap kali ada anggaran dari APBN, seharusnya dapat terserap secara maksimal, sehingga target pembangunan di 4 kabupaten di Madura lebih cepat,” katanya.

Dengan adanya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Suramadu (BPWS), seharusnya pembangunan di Madura sudah pesat. Namun, karena BPWS terhalang dengan aturan, maka pengembangan Madura belum maksimal. “Saya sepakat jika BPWS itu dijadikan Badan Layanan Umum (BLU), sehingga bisa mengambil kebijaksanaan sendiri dalam merealisasikan anggaran,” katanya.

Selama ini, BPWS sebagai lembaga yang selalu harus berkoordinasi dengan lima kepala daerah dalam menata dan mengelola pembangunan di sekitar Jembatan Suramadu. Meski sering kesulitan dalam mempertemukan kepentingan lima kepala daerah untuk merumuskan program.

Lima kepala daerah yang dimaksud yakni, empat kepala daerah di Madura dan kota Surabaya. Lima kepala daerah tersebut, tentunya mempunyai program berbeda-beda. Namun, untuk empat kepala daerah di Madura jangan sampai berfikir hanya pembangunan di daerah masih-masing.

“Kalau berbicara soal pembangunan di empat kabupaten, ya bicara pembangunan Madura secara umum. Jangan saling mengedepankan atau saling sikut untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Empat kepala daerah di Madura harus bersatu,” tegasnya.



Keberadaan BPWS, kata dia, merupakan alat pemersatu yang harus berfikir jernih dalam pembangunan diwilayah lima pemerintahan daerah. Keinginan sebagian warga Madura tentang anggaran APBN yang harus diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah bukan solusi tepat. Tetapi, akan muncul persoalan lain.

“Anggaran pembangunan jembatan Suramadu itu tidak murni dari APBN. Melainkan hutang negara yang harus dilunasi. Setiap hari harus menutupi bunga sebesar Rp 300 juta. Jika dana yang selama ini masuk ke BPWS lalu akan dikelola pemerintah daerah, akan muncul pertanyaan, siapa yang akan bayar hutang itu,” ujarnya.

Untuk itu, dia tidak sepakat jika BPWS itu dibubarkan seperti yang diinginkan kaukus parlemen Madura. “Sebaiknya, empat kepala daerah di Madura bersatu dan mendukung bagaimana Madura sama-sama maju dan tidak saling mengedepankan daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Keberadaan Jembatan Suramadu, kata dia, hanya mempercepat transportasi ke Madura. Namun, manfaat lain belum bisa dinikmati oleh masyarakat Madura pada umumnya. Madura yang seharusnya mempunya fasilitas umum yang layak untuk para tamu dari luar daerah, hingga saat ini belum ada.

“Hotel bintang lima misalnya, belum ada, sehingga tamu dari luar belum merasa betah di Madura. Mereka hanya datang dan pulang kembali. Sehingga, sirkulasi keuangan tetap terjadi di Surabaya,” tandasnya. (md2)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 14/01/2012

Kelompok Syiah Masih Bertahan di Pengungsian

From Surabaya Post

Ratusan pengungsi dari kelompok Islam Syiah, korban kerusuhan bernuansa suku agama ras dan antar golongan (SARA) hingga kini masih bertahan di lokasi pengungsian di GOR Wijaya Kusuma, Sampang, Madura, meski pemkab setempat meminta agar mereka pulang ke rumahnya masing-masing.

"Kami menolak pulang dan memilih bertahan di sini, karena tidak ada jaminan keamanan dari pemkab maupun Polres Sampang bahwa kami akan aman di sana," kata penasihat kelompok Islam Syiah Iklil Almilal, Kamis (5/1) malam.

Jika pemkab dan petugas keamanan menjamin keamanan warga Syiah, Iklil menyatakan, pihaknya akan kembali ke kampung halamannya di Desa Karang Garam. Demikian juga dengan para pengikut Islam Syiah yang berada di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang.

Selain itu, para tokoh agama Sunni tidak lagi membuat pernyataan yang bisa memicu emosi massa, seperti menyatakan Syiah sebagai aliran Islam sesat dan menyesatkan.

"Sebab yang membuat massa melakukan aksi anarkis hingga akhirnya melakukan aksi pembakaran rumah, mushalla, dan madrasah Islam Syiah di sana kan adanya pernyataan tokoh agama bahwa Syiah ini merupakan aliran Islam sesat," ucap Iklil Almilal, menegaskan.

Iklil bersama ratusan kelompok Islam Syiah lainnya menyatakan, belum yakin jaminan yang disampaikan polisi kepada mereka akan terlaksana sepenuhnya, karena pada saat kelompok Islam Syiah mengungsi, aksi penjarahan harta benda pengikut Syiah masih terjadi.

Upaya pemulangan pengungsi Syiah di GOR Wijaya Kusuma, Sampang oleh pemkab setempat ini dilakukan, karena masa tanggap darurat atas peristiwa kerusuhan bernuansa SARA antara kelompok pimpinan Tajul Muluk dengan kelompok pimpinan KH Rois telah berakhir.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Sampang Malik Amrullah, menjelaskan masa tanggap darurat berlangsung selama tujuh hari, yakni mulai tanggal 29 Desember 2011 hingga 4 Januari 2012.

"Jadi masa berakhirnya pada Rabu (4/1) kemarin. Kami telah menyediakan tiga unit truk untuk mengangkut mereka, dan ternyata mereka tidak mau," ucap Malik Amrullah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Rudi Setyadi menyatakan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi lanjutan dengan semua pihak terkait pemulangan kelompok Islam Syiah ini, termasuk jaminan keamanan dari petugas keamanan.

Saat berdialog dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), para pengikut korban kerusuhan bernuansa SARA ini mengatakan, pihaknya bersedia kembali pulang ke kampung halamannya, jika petugas menegaskan secara terbuka mereka akan jaminan keamanan setelah mereka kembali.

"Kami kembali dan diancam akan dibunuh lagi dengan alasan bahwa ajaran kami sesat, kan lebih baik kami bertahan di sini. Toh kami rakyat Sampang, lahir di Sampang dan juga membayar pajak kepada pemerintah kabupaten Sampang ini," kata Iklil Almilal.

Konflik kakak beradik antara Tajul Muluk dengan KH Rois yang akhirnya merembet bernuansa SARA ini, telah menyebabkan ratusan keluarga telantar dan mereka terpaksa tinggal di lokasi penampungan.

Saat ini 335 dari total 351 orang lebih dievakuasi ke GOR Wijaya Kusuma depan kantor Bupati Sampang.

Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 2006, namun hingga kini belum bisa diredam hingga akhirnya terjadi aksi anarkis berupa pembakaran. (ant)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 06/01/2012