Senin, 26/04/2010 08:43 WIB
akan Keliling 8 Negara
Moh Hartono - detikSurabaya
Foto: Moh Hartono Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menciptakan kapal Spirit Majapahit Ship. Pembuatan kapal berukuran panjang 20 meter dan lebar 4,10 meter bekerja sama dengan Asosiasi Jepang-Majapahit yang berkantor pusat di Tokyo.
Lokasi pembuatan di Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep dengan 15 pekerja. Ditargetkan 6 pekan ke depan selesai. Kapal yang dikerjakan oleh pengrajin tradisional tersebut, bakal dilengkapi mesin dan layar. Jenis kayu pun pilihan yakni kayu jati yang sebagian didatangkan dari Jawa Tengah.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Moh Nasir mengatakan, pembuatan kapal merupakan bagian dari menumbuhkan semangat kerajaan Majapahit tempo dulu.
"Dengan kapal Spirit Majapahit Ship ini kita kemas semangat dan budaya kerajaan untuk bangsa serta menjalin hubungan lebih baik dengan negara yang ada di Asia," kata Nasir kepada wartawan di Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Sumenep, Senin (26/4/2010).
Sementara anggota Asosiasi Jepang-Majapahit, Takajo menjelaskan rencananya kapal ini mengelilingi 8 negara di asia timur dan tenggara.
"Dilepas di Jakarta langsung menuju Brunei Darussalam. Dilanjutkan ke Jepang, Philipina, Cina, Vietnam, Bangkok, Singapura. Jumlahnya, 8 negara khusus di asia," terang Takajo kepada wartawan di Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Sumenep.
Rencananya, ada 15 ABK yang akan ikut mengelilingi 8 negara tersebut. Nakhodanya dari angkatan laut dan yang akan mengendalikan layar warga Sapeken, Sumenep.
Kapal Spirit Majapahit Ship Akan Dilepas Presiden SBY
Untuk melihat kesiapan Kapal Spirit Majapahit Ship, pihak Deputi Mensesnek melakukan
kunjungan ke lokasi pembuatan kapal di Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Sumenep.
Deputi Mensesnek Bidang Hubungan Kelembangaan, Sumarwoto mengatakan, rencana perjalanan laut ke 8 negara Asia Timur dan tenggara yang akan ditempuh selama 7 bulan serta akan dilepas langsung oleh Presiden.
"Kapal itu akan dilepas dari Sunda Kelapa Jakarta. Rencananya awal bulan Juni mendatang," terang Sumarwoto pada wartawan di Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Sumenep.
(fat/fat)
Desakan Ganti Suramadu Jadi M Noer Meluas
DPRD Jatim dan Bupati Bangkalan, Fuad Amin mendesak mengganti nama Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi Jembatan Mohammad Noer. Pergantian nama ini sebagai bentuk penghargaan almarhum M Noer sebagai penggagas Suramadu.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi mengatakan, almarhum M Noer merupakan pengusul berdirinya jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura itu. Jasa besar almarhum tidak bisa disepelekan, makanya pemakaian namanya di jembatan terpanjang di Indonesia itu cukup layak.
“Tidak ada lagi yang meragukan jasa besar Pak Noer. Rasanya pantas kalau nama Suramadu diubah menjadi jembatan Mohammad Noer,” ujar Mahdi, Minggu (18/4).
Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan mengalang dukungan untuk mendesak Pemprov Jatim mengubah nama Suramadu menjadi Jembatan M Noer. “Biar ada tanda pengenal atas jasa yang diberikan Pak Noer bagi warga Jatim,” jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Nizar Zahro mengatakan, nama Pak Noer tidak hanya layak mengantikan nama Jembatan Suramadu, melainkan sudah masuk tahapan menjadi pahlawan nasional. Jejak sejarah mulai dari peranannya merebut kemerdekaan sampai menjadi duta besar (Dubes) di Prancis telah dilalui.
“Kami juga sangat setuju kalau nama Suramadu diubah menjadi Mohamamd Noer. Bila perlu sekalian saja diusulkan menjadi pahlawan nasional,” ungkapnya.
Menurut dia, sosok Pak Noer pantas menjadi panutan bagi warga Jatim. Sejak muda sampai menjadi pimpinan di Jatim, sikapnya masih sederhana dan selalu memperhatikan rakyat kecil.
“Beliau pemimpin yang merakyat, semua tindakannya selalu mengedepankan kepentingan rakyat kecil,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD Jatim tidak segan untuk segera menempelkan namanya menganti Suramadu. “Bentuk penghargaan itu sangat layak atas pengabdian yang telah dilakukan Pak Noer,” ungkapnya.
Bupati Bangkalan Fuad Amin juga mengusulkan, pihaknya akan mengusulkan nama mantan Gubernur Jatim, M Noer, menjadi nama jalan di sepanjang akses Jembatan Suramadu. Pengusulan nama M. Noer sebagai nama jalan yang memiliki panjang 11,5 km itu merupakan aspirasi dari masyarakat untuk mengenang jasanya.
”Kami akan mengusulkan dan meminta persetujuan dari DPRD setempat, namun kemungkinan besar kalangan DPRD Bangkalan akan menyetujui hal itu,” katanya optimis.
Selain faktor tersebut, kata dia, pemberian nama jalan terhadap Pak Noer karena pengabdiannya sebagai pamong di Kabupaten Bangkalan paling lama yakni sekitar 24 tahun. M Noer mengawali karir mulai dari Sekcam (sekretaris kecamatan), Widodo Arosbaya (pembantu kepala daerah) hingga menjadi Patih (kepala daerah/bupati) Bangkalan periode 1959 hinggga 1965. ”Kalau dihitung, beliau menjadi pamong di sini sekitar 24 tahun,” katanya. (sis)
Sumber: Surabaya Post, Senin, 19 April 2010
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi mengatakan, almarhum M Noer merupakan pengusul berdirinya jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura itu. Jasa besar almarhum tidak bisa disepelekan, makanya pemakaian namanya di jembatan terpanjang di Indonesia itu cukup layak.
“Tidak ada lagi yang meragukan jasa besar Pak Noer. Rasanya pantas kalau nama Suramadu diubah menjadi jembatan Mohammad Noer,” ujar Mahdi, Minggu (18/4).
Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan mengalang dukungan untuk mendesak Pemprov Jatim mengubah nama Suramadu menjadi Jembatan M Noer. “Biar ada tanda pengenal atas jasa yang diberikan Pak Noer bagi warga Jatim,” jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Nizar Zahro mengatakan, nama Pak Noer tidak hanya layak mengantikan nama Jembatan Suramadu, melainkan sudah masuk tahapan menjadi pahlawan nasional. Jejak sejarah mulai dari peranannya merebut kemerdekaan sampai menjadi duta besar (Dubes) di Prancis telah dilalui.
“Kami juga sangat setuju kalau nama Suramadu diubah menjadi Mohamamd Noer. Bila perlu sekalian saja diusulkan menjadi pahlawan nasional,” ungkapnya.
Menurut dia, sosok Pak Noer pantas menjadi panutan bagi warga Jatim. Sejak muda sampai menjadi pimpinan di Jatim, sikapnya masih sederhana dan selalu memperhatikan rakyat kecil.
“Beliau pemimpin yang merakyat, semua tindakannya selalu mengedepankan kepentingan rakyat kecil,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD Jatim tidak segan untuk segera menempelkan namanya menganti Suramadu. “Bentuk penghargaan itu sangat layak atas pengabdian yang telah dilakukan Pak Noer,” ungkapnya.
Bupati Bangkalan Fuad Amin juga mengusulkan, pihaknya akan mengusulkan nama mantan Gubernur Jatim, M Noer, menjadi nama jalan di sepanjang akses Jembatan Suramadu. Pengusulan nama M. Noer sebagai nama jalan yang memiliki panjang 11,5 km itu merupakan aspirasi dari masyarakat untuk mengenang jasanya.
”Kami akan mengusulkan dan meminta persetujuan dari DPRD setempat, namun kemungkinan besar kalangan DPRD Bangkalan akan menyetujui hal itu,” katanya optimis.
Selain faktor tersebut, kata dia, pemberian nama jalan terhadap Pak Noer karena pengabdiannya sebagai pamong di Kabupaten Bangkalan paling lama yakni sekitar 24 tahun. M Noer mengawali karir mulai dari Sekcam (sekretaris kecamatan), Widodo Arosbaya (pembantu kepala daerah) hingga menjadi Patih (kepala daerah/bupati) Bangkalan periode 1959 hinggga 1965. ”Kalau dihitung, beliau menjadi pamong di sini sekitar 24 tahun,” katanya. (sis)
Sumber: Surabaya Post, Senin, 19 April 2010
Akses Suramadu Rusak Parah
Beberapa jalan kabupaten yang berhubungan dengan akses menuju jembatan Suramadu rusak parah. Kerusakan jalan yang terjadi sejak jembatan Suramadu belum dioperasikan setahun lalu itu sampai sekarang belum ada perbaikan sehingga aktivitas masyarakat menuju jembatan Suramadu terganggu.
Kepala Dinas PU Bina Marga Bangkalan, Ir Taufan Irwansyah, membenarkan beberapa ruas jalan menuju jalan akses Suramadu rusak. Dia memastikan pada tahun ini jalan yang rusak lebih dari setahun itu akan diperbaiki. “Untuk perbaikan dan pemeliharaan akses Suramadu ini akan menelan anggaran sebesar Rp 6.712.200.000, di antaranya dari DAK (dana alokasi khusus),” kata Taufan, Selasa (11/5).
Di antara ruas jalan yang rusak itu berada di sepanjang jalur Kamal-Tragah, terutama di perempatan jalan akses Suramadu di Petapan, Kecamatan Labang. Jalan di wilayah ini berlubang hampir di semua ruas jalan. “Apalagi sekarang musim hujan. Bila terjadi genangan di jalan raya, kadang mobil masuk lubang. Ini sudah jelas membahayakan, dan kendaraan bermotor cepat rusak,” kata Muarip, salah satu sopir MPU, jurusan Kamal – Tragah.
“Sudah setahun lebih sebelum dioperasikan jembatan Suramadu, jalan di sini sudah rusak. Sampai sekarang belum ada perbaikan. Padahal setiap hari saya membawa penumpang yang harus melewati jalan ini,” lanjutnya.
Selain jalan di perempatan Petapan, jalan kabupaten yang rusak juga terdapat di lintasan Desa Labang – Morkepek menuju akses Suramadu sebelah barat, juga di lintasan jalan Desa Sukolilo Barat – Desa Labang di sebelah timur jalan akses Suramadu.
“Saya kalau mau ke Suramadu lewat jembatan Suramadu harus lewat jalan tembus di sebelah timur jalan akses. Jalannya memang rusak sudah lama dan belum ada perbaikan,” kata Idrus, warga Kwnayar, Bangkalan.
Rusaknya jalan kabupaten menuju jalan akses jembatan Suramadu sisi Madura mendapatkan sorotan LSM. Karena jalan ini rusak parah setelah dilewati alat-alat berat untuk pembangunan jembatan Suramadu sebelum dioperasikannya tahun lalu. “Jalan ini rusak hampir dua tahun belum ada perbaikan, karena pada waktu itu dilalui alat-alat berat untuk pembangunan jembatan Suramadu,” kata Ketua LSM Contractor Watch, Jimhur Saros. “Karena tidak ada yang memperbaiki jalan yang rusak itu, kondisinya kini bertambah parah. Rntah siapa yang mestinya bertanggung jawab,” katanya. (kas)
Sumber: Surabaya Post, Rabu, 12 Mei 2010
Kepala Dinas PU Bina Marga Bangkalan, Ir Taufan Irwansyah, membenarkan beberapa ruas jalan menuju jalan akses Suramadu rusak. Dia memastikan pada tahun ini jalan yang rusak lebih dari setahun itu akan diperbaiki. “Untuk perbaikan dan pemeliharaan akses Suramadu ini akan menelan anggaran sebesar Rp 6.712.200.000, di antaranya dari DAK (dana alokasi khusus),” kata Taufan, Selasa (11/5).
Di antara ruas jalan yang rusak itu berada di sepanjang jalur Kamal-Tragah, terutama di perempatan jalan akses Suramadu di Petapan, Kecamatan Labang. Jalan di wilayah ini berlubang hampir di semua ruas jalan. “Apalagi sekarang musim hujan. Bila terjadi genangan di jalan raya, kadang mobil masuk lubang. Ini sudah jelas membahayakan, dan kendaraan bermotor cepat rusak,” kata Muarip, salah satu sopir MPU, jurusan Kamal – Tragah.
“Sudah setahun lebih sebelum dioperasikan jembatan Suramadu, jalan di sini sudah rusak. Sampai sekarang belum ada perbaikan. Padahal setiap hari saya membawa penumpang yang harus melewati jalan ini,” lanjutnya.
Selain jalan di perempatan Petapan, jalan kabupaten yang rusak juga terdapat di lintasan Desa Labang – Morkepek menuju akses Suramadu sebelah barat, juga di lintasan jalan Desa Sukolilo Barat – Desa Labang di sebelah timur jalan akses Suramadu.
“Saya kalau mau ke Suramadu lewat jembatan Suramadu harus lewat jalan tembus di sebelah timur jalan akses. Jalannya memang rusak sudah lama dan belum ada perbaikan,” kata Idrus, warga Kwnayar, Bangkalan.
Rusaknya jalan kabupaten menuju jalan akses jembatan Suramadu sisi Madura mendapatkan sorotan LSM. Karena jalan ini rusak parah setelah dilewati alat-alat berat untuk pembangunan jembatan Suramadu sebelum dioperasikannya tahun lalu. “Jalan ini rusak hampir dua tahun belum ada perbaikan, karena pada waktu itu dilalui alat-alat berat untuk pembangunan jembatan Suramadu,” kata Ketua LSM Contractor Watch, Jimhur Saros. “Karena tidak ada yang memperbaiki jalan yang rusak itu, kondisinya kini bertambah parah. Rntah siapa yang mestinya bertanggung jawab,” katanya. (kas)
Sumber: Surabaya Post, Rabu, 12 Mei 2010
Geram, Warga Desa Galis Nglurug Dewan
Memprihatinkan, bagaimana tidak, selama 7 tahun Desa Galis, Bangkalan tidak memiliki Kepala Desa. Selama itu hanya dijabat pelaksana tugas sementara, roda Pemerintahanpun tidak berjalan maksimal.
Lamanya penantian itu membuat masyarakat gelisah. Rabu (28/04/2010) sedikitnya 100 massa massa demo ke DPRD setempat. Mereka menuntut agar segera di gelar pilkades. Perjalanan menuju dilakukan berjalan kaki sambil berorasi dan membentang poster. Sesampainya di halaman DPRD Bangkalan, para pengunjuk rasa ini berusaha masuk dalam gedung. Namun, rencana itu dihadang polisi.
Massa hanya bisa bisa berorasi di depan pintu masuk gedung dewan. “Kami ingin betul- betul diperhatikan,” kata Koordinator Lapangan Aksi Umar Faruk, Rabu (28/04/2010).
30 menit kemudian, mereka ditemui salah seorang angota dewan dan berjanji akan melakukan pemanggilan pihak terkait untuk segera mempercepat pelaksanaan pilkades di galis. (din)
Sumber: zonaberita.com, Rabu, 28 April 2010
Lamanya penantian itu membuat masyarakat gelisah. Rabu (28/04/2010) sedikitnya 100 massa massa demo ke DPRD setempat. Mereka menuntut agar segera di gelar pilkades. Perjalanan menuju dilakukan berjalan kaki sambil berorasi dan membentang poster. Sesampainya di halaman DPRD Bangkalan, para pengunjuk rasa ini berusaha masuk dalam gedung. Namun, rencana itu dihadang polisi.
Massa hanya bisa bisa berorasi di depan pintu masuk gedung dewan. “Kami ingin betul- betul diperhatikan,” kata Koordinator Lapangan Aksi Umar Faruk, Rabu (28/04/2010).
30 menit kemudian, mereka ditemui salah seorang angota dewan dan berjanji akan melakukan pemanggilan pihak terkait untuk segera mempercepat pelaksanaan pilkades di galis. (din)
Sumber: zonaberita.com, Rabu, 28 April 2010
Proyek PLTN Konang Picu Demo Mahasiswa
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan segera dibangun di Kecamatan Konang Kabupaten Sampang, mengundang protes. Sedikitnya seratus mahasiswa mengatasnakan Gerakan Mahasiswa Menolak Nuklir (Gempar) menggelar aksi di Bangkalan, Senin (26/4/2010).
“Pembangunan PLTN demi kemakmuran masyarakat, itu cuma omong kosong. Kenyataan yang terjadi di mana-mana penggunaan tenaga nuklir hanya membuat masyarakat sengsara,” teriak salah seorang orator dalam aksi itu.
Para mahasiswa memulai aksi dengan melakukan longmarch di sepanjang jalan jalan protokol di pusat kota Kabupaten Bangkalan. Yang menjadi sasaran mereka pertama adalah gedung DPRD Kabupaten Bangkalan. Di gedung wakil rakyat ini, mereka harus puas melakukan orasi di luar halaman karena puluhan aparat kepolisian menghadang lebih dulu di pintu gerbang.
Orasi selama sekitar setengah jam rupanya berhasil membuat gerah sejumlah wakil rakyat di dalam Gedung DPRD itu. Mereka akhirnya mengijinkan mahasiswa masuk untuk berdialoh. Desakan mahasiswa pun berhasil memaksa para wakil rakyat untuk menyepakati tuntutan mereka, menolak proyek PLTN di bumi Madura.
Para mahasiswa juga mendesak DPRD membuat peraturan daerah, tentang lingkungan yang berkearifan lokal. “Kami hanya ingin lingkungan di Pulau Madura tidak tercemar akibat proyek bertenaga nuklir itu,” kata Nanang, salah seorang korlap aksi itu.(din/ijo)
Sumber: zonaberita.com, Senin, 26 April 2010
Bangkalan Lebih Siap Mengembangkan Akses Suramadu
Rapat koordinasi dengan Pemkab se Madura, Kantor Bakorwil IV Pamekasan tuntas, Senin (29/3). Rakor pertama sejak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dibentuk dan sejak jembatan Suramadu diresmikan ini membahas tentang Pengembangan Wilayah Madura Secara Terpadu.
Setelah Suramadu dibangun, pengembangan apa yang bisa dilakukan untuk memberi manfaat lebih besar bagi Madura?
Pertanyaan ini menjadi pembahasan utama rapat koordinasi yang dipandu oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Bakorwil IV Pamekasan Drs Moh Ali Mulyono MSi, Senin (2/3) kemarin.
Apakah empat kabupaten di Madura sudah siap?
Ternyata belum. Hal pokok berkaitan dengan kesiapan rencana tata ruang kota (RTRK). “Hanya kabupaten Bangkalan yang siap,” kata Ketua BPWS Edy Purwanto yang hadir pada rakor itu.
Sampang, Pamekasan dan Sumenep belum memiliki RTRK. Disarankan ketiga daerah itu segera membentuk tim Kecil yang melibatkan banyak elemen untuk memfasilitasi pertemuan dan koordinasi terkait pengembangan Madura kedepan.
RTRK secara terpadu di Madura perlu dilakukan, kata Purwanto, agar antar pemerintah daerah tidak overlapping dalam mengusulkan pembangunan. “Misalnya daerah tertentu minta pelabuhan, lainnya juga minta, maka itu tidak tepat. Nah di sinilah perlunya sinkronisasi tata ruang itu dan itu harus lebih dulu diselesaikan,” katanya.
Karena merupakan Rakor pertama, maka Rakor dimulai dengan memaparkan tentang latar belakang hadirnya BPWS, lingkup tugas, pendekatan pelaksanaan tugas atau kerjasama BPWS dengan daerah, hal-hal yang telah dilakukan oleh BPWS selama ini maupun rencana kegiatan dan kerjasama ke depan.
Edy Purwanto mengatakan, BPWS dibentuk berdasar Peraturan Presiden No 27/2008, Jo 23/2009. Lembaga ini bertugas untuk percepatan pengembangan wilayah Madura pasca Suramadu.
“Tugas PBWS mengembangkan wilayah Suramadu menjadi pusat pengembangan ekonomi di Jawa Timur. Wilayah Madura dilihat sebagai suatu kesatuan ekonomi, perlu dikembangkan kawasan pertumbuhan yang saling menguatkan inter sektoral dan regional dengan mendorong peran swasta. Juga perlu pengembangan jaringan infrastruktur pulau Madura untuk mendukung kawasan produksi dan pemukiman,” kata Edy.
Arah pelaksanaan tugas PBWS adalah melaksanakan pengusahaan jembatan tol Suramadu dan jalan tol Lingkar Timur Surabaya; pengusahaan pelabuhan peti kemas di Pulau Madura; membangun dan mengelola wilayah kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, sisi Madura dan kawasan khusus di pulau Madura.
BPWS juga mefasilitasi dan menstimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, dengan pembangunan jalan akses menuju jembatan Suramadu, pembangunan lintas utara selatan dan jalan penghubung di pulau Madura. Membangun sarana perhubungan antar wilayah kepulauan dan pengembangan SDM dalam rangka industrialisasi Madura.
“Semua kegiatan yang dilakukan disingkronkan dengan RTR kabupaten/kota. BPWS perlu mengupayakan agar RTR kabupaten di pulau Madura sebagai satu kesatuan,” kata Purwanto. (Masdawi Dahlan)
Sumber: Surabaya Post
Setelah Suramadu dibangun, pengembangan apa yang bisa dilakukan untuk memberi manfaat lebih besar bagi Madura?
Pertanyaan ini menjadi pembahasan utama rapat koordinasi yang dipandu oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Bakorwil IV Pamekasan Drs Moh Ali Mulyono MSi, Senin (2/3) kemarin.
Apakah empat kabupaten di Madura sudah siap?
Ternyata belum. Hal pokok berkaitan dengan kesiapan rencana tata ruang kota (RTRK). “Hanya kabupaten Bangkalan yang siap,” kata Ketua BPWS Edy Purwanto yang hadir pada rakor itu.
Sampang, Pamekasan dan Sumenep belum memiliki RTRK. Disarankan ketiga daerah itu segera membentuk tim Kecil yang melibatkan banyak elemen untuk memfasilitasi pertemuan dan koordinasi terkait pengembangan Madura kedepan.
RTRK secara terpadu di Madura perlu dilakukan, kata Purwanto, agar antar pemerintah daerah tidak overlapping dalam mengusulkan pembangunan. “Misalnya daerah tertentu minta pelabuhan, lainnya juga minta, maka itu tidak tepat. Nah di sinilah perlunya sinkronisasi tata ruang itu dan itu harus lebih dulu diselesaikan,” katanya.
Karena merupakan Rakor pertama, maka Rakor dimulai dengan memaparkan tentang latar belakang hadirnya BPWS, lingkup tugas, pendekatan pelaksanaan tugas atau kerjasama BPWS dengan daerah, hal-hal yang telah dilakukan oleh BPWS selama ini maupun rencana kegiatan dan kerjasama ke depan.
Edy Purwanto mengatakan, BPWS dibentuk berdasar Peraturan Presiden No 27/2008, Jo 23/2009. Lembaga ini bertugas untuk percepatan pengembangan wilayah Madura pasca Suramadu.
“Tugas PBWS mengembangkan wilayah Suramadu menjadi pusat pengembangan ekonomi di Jawa Timur. Wilayah Madura dilihat sebagai suatu kesatuan ekonomi, perlu dikembangkan kawasan pertumbuhan yang saling menguatkan inter sektoral dan regional dengan mendorong peran swasta. Juga perlu pengembangan jaringan infrastruktur pulau Madura untuk mendukung kawasan produksi dan pemukiman,” kata Edy.
Arah pelaksanaan tugas PBWS adalah melaksanakan pengusahaan jembatan tol Suramadu dan jalan tol Lingkar Timur Surabaya; pengusahaan pelabuhan peti kemas di Pulau Madura; membangun dan mengelola wilayah kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, sisi Madura dan kawasan khusus di pulau Madura.
BPWS juga mefasilitasi dan menstimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, dengan pembangunan jalan akses menuju jembatan Suramadu, pembangunan lintas utara selatan dan jalan penghubung di pulau Madura. Membangun sarana perhubungan antar wilayah kepulauan dan pengembangan SDM dalam rangka industrialisasi Madura.
“Semua kegiatan yang dilakukan disingkronkan dengan RTR kabupaten/kota. BPWS perlu mengupayakan agar RTR kabupaten di pulau Madura sebagai satu kesatuan,” kata Purwanto. (Masdawi Dahlan)
Sumber: Surabaya Post
Bangkalan Tak Sekencang Harapan Investor
Pemerintah Kabupaten Bangkalan rupanya belum bisa berlari sekencang harapan investor untuk berinvestasi di sana. Cetak biru pengembangan kawasan yang ditunggu investor sebagai rujukan penanaman modal, belum bisa tersedia dalam waktu cepat.
Lambatnya pemetaan kawasan Bangkalan pasca Suramadu ini diakui DPRD Bangkalan. “Jangankan masyarakat, kami saja anggota dewan belum diberi Perda tentang RTRW Kabupaten Bangkalan,” kata Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar.
Dia mendesak pemkab Bangkalan segera begerak cepat untuk mengantisipasi masuknya investor ke daerah ini pasca pembangunan Jembatan Suramadu. “Investor saya yakin sudah antre mau menanamkan modalnya di Bangkalan. Tetapi bagaimana caranya, mereka tidak tahu. Mereka ingin tahu lebih dulu di mana kawasan industri, perumahan, dan lainnya. Itu harus dijelaskan secara detil pada investor. Hal ini belum kelihatan di Bangkalan,” keluhnya.
Pemkab sendiri tidak menampik tudingan lambat itu. Hanuya saja, mereka beralasan waktu yang lebih panjang diperlukan karena pengembangan kawasan harus dilakukan secara cermat.
“Memang Pemkab Bangkalan baru saja menyelesaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam tata ruang ini baru dipetakan gambaran global untuk pengembangan kawasan Bangkalan, termasuk di sekitar kawasan Suramadu. Nanti masih perlu didetilkan lagi dalam rencana detil tata ruang (RDTR),” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Bangkalan, Dr Edy Moeljono, Kamis (8/4).
Untuk menuju RDTR, Pemkab harus lebih dulu menyosialisasikan RTRW ke masyarakat yang dijadwalkan Juni 2010. Berdasar masukan masyarakat, RTRW itu didetilkan dalam RDTR yang mencakup 18 kecamatan se-Bangkalan. Edy sendiri memperkirakan RDTR baru selesai awal tahun depan.
Kendala lain yang diungkapkan sebagian pengusaha adalah sempitnya jalan. Jalan utama yang menghubungkan Bangkalan dengan Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, misalnya, dinilai kurang lebar. Forum Komunikasi Insan Investasi, Sikili Hamzah, misalnya, mengusulkan agar jalan poros itu dilebarkan 10 meter lagi.
Terkait usul ini, Kepala Bidang Pembangunan PU Bina Marga Jatim, Heri Budianto mengaku tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, jalan poros itu adalah jalan nasional yang beradadi luar kewenangannya. Hanya saja, menurut dia, jalan poros itu tidak dibiarkan Ruas Sampang–Pamekasan sudah dilapis ulang sepanjang 11,4 km.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Regional Bapeprov Jatim, Suci Purnomo mengakui belum ada rencana pelebaran jalan di Madura. Namun, untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Madura, pemerintah pusat melalui Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) sudah memiliki rencana lain.
”Rencananya akan dibangun jalur lintas selatan dan utara di Pulau Madura untuk mempercepat transportasi di pulau garam tersebut,” kata Suci.
Untuk pelaksanannya, kata Suci, masih menunggu RTRW dari empat kabupaten yang ada.
Sumber: Surabaya Post, Kamis, 8 April 2010
Lambatnya pemetaan kawasan Bangkalan pasca Suramadu ini diakui DPRD Bangkalan. “Jangankan masyarakat, kami saja anggota dewan belum diberi Perda tentang RTRW Kabupaten Bangkalan,” kata Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar.
Dia mendesak pemkab Bangkalan segera begerak cepat untuk mengantisipasi masuknya investor ke daerah ini pasca pembangunan Jembatan Suramadu. “Investor saya yakin sudah antre mau menanamkan modalnya di Bangkalan. Tetapi bagaimana caranya, mereka tidak tahu. Mereka ingin tahu lebih dulu di mana kawasan industri, perumahan, dan lainnya. Itu harus dijelaskan secara detil pada investor. Hal ini belum kelihatan di Bangkalan,” keluhnya.
Pemkab sendiri tidak menampik tudingan lambat itu. Hanuya saja, mereka beralasan waktu yang lebih panjang diperlukan karena pengembangan kawasan harus dilakukan secara cermat.
“Memang Pemkab Bangkalan baru saja menyelesaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam tata ruang ini baru dipetakan gambaran global untuk pengembangan kawasan Bangkalan, termasuk di sekitar kawasan Suramadu. Nanti masih perlu didetilkan lagi dalam rencana detil tata ruang (RDTR),” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Bangkalan, Dr Edy Moeljono, Kamis (8/4).
Untuk menuju RDTR, Pemkab harus lebih dulu menyosialisasikan RTRW ke masyarakat yang dijadwalkan Juni 2010. Berdasar masukan masyarakat, RTRW itu didetilkan dalam RDTR yang mencakup 18 kecamatan se-Bangkalan. Edy sendiri memperkirakan RDTR baru selesai awal tahun depan.
Kendala lain yang diungkapkan sebagian pengusaha adalah sempitnya jalan. Jalan utama yang menghubungkan Bangkalan dengan Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, misalnya, dinilai kurang lebar. Forum Komunikasi Insan Investasi, Sikili Hamzah, misalnya, mengusulkan agar jalan poros itu dilebarkan 10 meter lagi.
Terkait usul ini, Kepala Bidang Pembangunan PU Bina Marga Jatim, Heri Budianto mengaku tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, jalan poros itu adalah jalan nasional yang beradadi luar kewenangannya. Hanya saja, menurut dia, jalan poros itu tidak dibiarkan Ruas Sampang–Pamekasan sudah dilapis ulang sepanjang 11,4 km.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Regional Bapeprov Jatim, Suci Purnomo mengakui belum ada rencana pelebaran jalan di Madura. Namun, untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Madura, pemerintah pusat melalui Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) sudah memiliki rencana lain.
”Rencananya akan dibangun jalur lintas selatan dan utara di Pulau Madura untuk mempercepat transportasi di pulau garam tersebut,” kata Suci.
Untuk pelaksanannya, kata Suci, masih menunggu RTRW dari empat kabupaten yang ada.
Sumber: Surabaya Post, Kamis, 8 April 2010
Stadion Bangkalan Terancam Mangkrak
Sejak mulai dibangun pada 2007, kondisi Stadion Bangkalan belum sempurna. Meski begitu, kegiatan olahraga, khususnya sepakbola, sudah bisa digelar di lapangan stadion tersebut. Agar pembinaan olahraga bisa lebih maksimal, PSSI Bangkalan berharap pembangunan stadion itu segera tuntas dan jangan sampai mangkrak.
Harapan itu disampaikan Mustain, Humas PSSI Bangkalan, Kamis (6/5) pagi tadi, saat dimintai tanggapan tentang kondisi stadion tersebut setelah disidak DPRD Bangkalan, Selasa (4/5) lalu. “Kita sangat berharap stadion itu segera selesai semuanya, jangan sampai mangkrak karena stadion itu sangat kita butuhkan seiring dengan prestasi sepakbola Bangkalan yang sudah menasional,” kata Mustain.
Tim Jatim yang menjuarai kompetisi nasional U-15 (Piala Medco) sebagian besar pemainnya binaan Perseba (Persatuan Sepakbola Bangkalan). Selain itu, Perseba juga menjuarai kompetisi nasional U-18 (Piala Suratin) dan U-21 (Divisi III). Khusus pemain U-21 yang menjuarai Divisi III, berhak mengikuti kompetisi nasional Divisi II yang akan bergulir mulai Juni nanti.
Sementara itu, salah satu kesimpulan dari hasil sidak Komisi C DPRD Bangkalan dua hari lalu, pembangunan Stadion Bangkalan itu terancam mangkrak, karena dana dari APBD Bangkalan tidak cukup untuk membiayai stadion bertaraf nasional yang didesain seperti Stadion Gelora Delta Sidoarjo itu. Kini, kelanjutan pembangunan proyek yang membutuhkan tambahan Rp 60 miliar itu menggantungkan uluran dana dari Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
Stadion yang akan menampung 12.000 penonton ini telah dibangun selama tiga tahun anggaran, yakni melalui APBD Bangkalan 2007, 2008, dan 2009. Alokasi dana yang telah dikucurkan belasan miliar rupiah, termasuk pada anggaran 2009 sebesar Rp 6,6 miliar untuk membangun gedung pengelolaan, tribun VVIP dan VIP.
“Pada tahun 2010 kami akan melanjutkan pembangunan stadion dan telah mendapatkan dana Rp 10 miliar dari Pemprov Jatim. Uang sebanyak itu digunakan untuk pembangunan pagar lapangan, tribun ekonomi sepanjang 71 meter, pagar tribun VVIP, VIP, dan atap VIP,” ujar Chairul.
Dijelaskan Chairul, pembangunan stadion ini masih sekitar 60%. Sisa pembangunannya masih membutuhkan 60 miliar lagi. “Kami akan terus berusaha agar stadion bertaraf nasional ini bisa tuntas, meski harus mencari bantuan ke pemprov atau pusat,” katanya.
Meski belum rampung, stadion ini sudah bisa difungsikan. Bahkan, beberapa kali dijadikan tempat even sepakbola untuk skala nasional dan regional. “Fungsi stadion sudah jalan meski belum maksimal,” ungkap Chairul.
Ketua Komisi C, Mukaffi Anwar, mengakui tidak mungkin menggunakan APBD Bangkalan untuk menutupi kekurangan Rp 60 miliar itu. Karena itu, dewan mendorong pemkab agar terus melakukan terobosan untuk mencari biaya pembangunan stadion agar tidak mangkrak.
“Ya, tanpa ada bantuan dari pusat, tidak mungkin kita bisa meneruskan pembangunan stadion dalam waktu cepat. Terobosan yang telah dilakukan mulai ada tanda-tanda berhasil, dengan bantuan dari Pemprov Jatim itu,” ungkapnya. (kas)
Sumber: Surabaya Post, Kamis, 6 Mei 2010
Harapan itu disampaikan Mustain, Humas PSSI Bangkalan, Kamis (6/5) pagi tadi, saat dimintai tanggapan tentang kondisi stadion tersebut setelah disidak DPRD Bangkalan, Selasa (4/5) lalu. “Kita sangat berharap stadion itu segera selesai semuanya, jangan sampai mangkrak karena stadion itu sangat kita butuhkan seiring dengan prestasi sepakbola Bangkalan yang sudah menasional,” kata Mustain.
Tim Jatim yang menjuarai kompetisi nasional U-15 (Piala Medco) sebagian besar pemainnya binaan Perseba (Persatuan Sepakbola Bangkalan). Selain itu, Perseba juga menjuarai kompetisi nasional U-18 (Piala Suratin) dan U-21 (Divisi III). Khusus pemain U-21 yang menjuarai Divisi III, berhak mengikuti kompetisi nasional Divisi II yang akan bergulir mulai Juni nanti.
Sementara itu, salah satu kesimpulan dari hasil sidak Komisi C DPRD Bangkalan dua hari lalu, pembangunan Stadion Bangkalan itu terancam mangkrak, karena dana dari APBD Bangkalan tidak cukup untuk membiayai stadion bertaraf nasional yang didesain seperti Stadion Gelora Delta Sidoarjo itu. Kini, kelanjutan pembangunan proyek yang membutuhkan tambahan Rp 60 miliar itu menggantungkan uluran dana dari Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
Stadion yang akan menampung 12.000 penonton ini telah dibangun selama tiga tahun anggaran, yakni melalui APBD Bangkalan 2007, 2008, dan 2009. Alokasi dana yang telah dikucurkan belasan miliar rupiah, termasuk pada anggaran 2009 sebesar Rp 6,6 miliar untuk membangun gedung pengelolaan, tribun VVIP dan VIP.
“Pada tahun 2010 kami akan melanjutkan pembangunan stadion dan telah mendapatkan dana Rp 10 miliar dari Pemprov Jatim. Uang sebanyak itu digunakan untuk pembangunan pagar lapangan, tribun ekonomi sepanjang 71 meter, pagar tribun VVIP, VIP, dan atap VIP,” ujar Chairul.
Dijelaskan Chairul, pembangunan stadion ini masih sekitar 60%. Sisa pembangunannya masih membutuhkan 60 miliar lagi. “Kami akan terus berusaha agar stadion bertaraf nasional ini bisa tuntas, meski harus mencari bantuan ke pemprov atau pusat,” katanya.
Meski belum rampung, stadion ini sudah bisa difungsikan. Bahkan, beberapa kali dijadikan tempat even sepakbola untuk skala nasional dan regional. “Fungsi stadion sudah jalan meski belum maksimal,” ungkap Chairul.
Ketua Komisi C, Mukaffi Anwar, mengakui tidak mungkin menggunakan APBD Bangkalan untuk menutupi kekurangan Rp 60 miliar itu. Karena itu, dewan mendorong pemkab agar terus melakukan terobosan untuk mencari biaya pembangunan stadion agar tidak mangkrak.
“Ya, tanpa ada bantuan dari pusat, tidak mungkin kita bisa meneruskan pembangunan stadion dalam waktu cepat. Terobosan yang telah dilakukan mulai ada tanda-tanda berhasil, dengan bantuan dari Pemprov Jatim itu,” ungkapnya. (kas)
Sumber: Surabaya Post, Kamis, 6 Mei 2010
Siswa Pamekasan Raih Medali Perak Olimpiade Fisika Tingkat Asia
Labels:
apho,
medali perak,
pamekasan,
peristiwa,
sman 1
Dua siswa SMAN 1 Pamekasan yang mengikuti Asian Physics Olimpiad (APhO) ke-11 di Taiwan, 24-29 April, berhasil meraih satu medali perak dan satu honorable mention. Yang meraih medali perak adalah M Sahibul Maromi dan yang meraih honorable mention adalah Ali Ikhsanul Qauli.
Secara keseluruhan, tim Olimpade Fisika Indonesia berhasil meraih 11 penghargaan, yakni 1 medali emas, 2 medali perak, 4 medali perunggu, dan 4 honorable mention. Lima siswa terbaik dari para peraih penghargaan tingkat Asia itu akan menjadi anggota tim Indonesia lagi dalam olimpiade fisika tingkat dunia atau International Physics Olimpiad (IPhO) di Kroasia, Juli mendatang. M Sahibul Maromi sebagai peraih medali perak dalam APhO di Taiwan itu masuk menjadi salah satu anggota tim Indonesia pada IPhO mendatang.
Keikutsertaan M Sahibul Maromi dan Ali Ikhsanul Qauli di ajang APhO 2010 merupakan kali kedua. Sebelumnya, pada April 2009 lalu, keduanya juga menjadi anggota tim Indonesia dalam ajang APhO ke-10 di Bangkok, Thailand. Saat itu keduanya sama sama berhasil meraih medali perunggu. Hanya saja, saat itu keduanya tidak masuk dalam tim Indonesia pada IPhO yang saat itu dilaksanakan di Meksiko.
Kepala SMAN 1 Pamekasan Drs Basyoir mengaku bersyukur atas prestasi yang dicapai dua anak didiknya tersebut. Dia berharap agar M Sahibul Maromi berhasil meraih juara pada IPhO di Kroasia nanti.
“Semoga saja keikutsertaan M Sahibul Maromi pada event internasional nanti juga akan membawa keberhasilan. Sama dengan yang dicapai oleh seniornya dari SMAN 1 Pamekasan, Andi Oktavian Latief, pada tahun 2006 lalu,” kata Basyoir, Jumat (30/4).
Sementara itu, suryainstitute.org melaporkan, dari 16 negara peserta APhO ke-11 di Taiwan, hanya 3 negara yang mampu meraih medali emas, yaitu Taiwan (5 emas), Thailand (2 emas), dan Indonesia (1 emas). Satu-satunya medali emas untuk Indonesia diraih oleh Kevin Sudjatmiko, siswa SMAN 12 Jakarta. Peserta APhO lainnya di antaranya Australia, China, India, Israel, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, Filipina, Singapura, Tajikistan, dan Vietnam.
Tahun ini Indonesia mengirimkan dua tim. Tim A sebagai tim pertama berhasil meraih peringkat 3 di bawah Taiwan dan Thailand. Tim B sebagai tim kedua meraih peringkat 5, mengungguli Israel dan Singapura, sementara peringkat 4 diraih oleh Vietnam.
Kedua tim dilatih selama lebih dari delapan bulan di bawah bimbingan Hendra Kwee PhD, alumnus Tim Olimpiade Fisika Indonesia, beserta tim. Pelatihan yang diberikan tidak hanya mencakup teori tetapi juga eksperimen.
Tim pertama yang terdiri dari delapan siswa disponsori oleh Depdiknas dengan team leader Hendra Kwee PhD dan Dr Syamsu Rosid. Sedangkan keberangkatan tim kedua yang terdiri dari empat siswa disponsori oleh Pertamina dengan team leader Jong Anly Tan PhD.
Pada acara APhO 2010 juga diselenggarakan pemilihan presiden dan sekretaris APhO. Pemilihan presiden APhO berlangsung tertib dengan satu calon tunggal yaitu Prof. Ming Juey Lin dari Taiwan. Presiden Lin menggantikan Prof Yohanes Surya PhD yang telah menjabat selama dua perioda kepengurusan sejak awal pendirian APhO pada tahun 2000, sedangkan sekretaris terpilih adalah Hendra Kwee PhD dari Indonesia. (mas)
Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 1 Mei 2010
Secara keseluruhan, tim Olimpade Fisika Indonesia berhasil meraih 11 penghargaan, yakni 1 medali emas, 2 medali perak, 4 medali perunggu, dan 4 honorable mention. Lima siswa terbaik dari para peraih penghargaan tingkat Asia itu akan menjadi anggota tim Indonesia lagi dalam olimpiade fisika tingkat dunia atau International Physics Olimpiad (IPhO) di Kroasia, Juli mendatang. M Sahibul Maromi sebagai peraih medali perak dalam APhO di Taiwan itu masuk menjadi salah satu anggota tim Indonesia pada IPhO mendatang.
Keikutsertaan M Sahibul Maromi dan Ali Ikhsanul Qauli di ajang APhO 2010 merupakan kali kedua. Sebelumnya, pada April 2009 lalu, keduanya juga menjadi anggota tim Indonesia dalam ajang APhO ke-10 di Bangkok, Thailand. Saat itu keduanya sama sama berhasil meraih medali perunggu. Hanya saja, saat itu keduanya tidak masuk dalam tim Indonesia pada IPhO yang saat itu dilaksanakan di Meksiko.
Kepala SMAN 1 Pamekasan Drs Basyoir mengaku bersyukur atas prestasi yang dicapai dua anak didiknya tersebut. Dia berharap agar M Sahibul Maromi berhasil meraih juara pada IPhO di Kroasia nanti.
“Semoga saja keikutsertaan M Sahibul Maromi pada event internasional nanti juga akan membawa keberhasilan. Sama dengan yang dicapai oleh seniornya dari SMAN 1 Pamekasan, Andi Oktavian Latief, pada tahun 2006 lalu,” kata Basyoir, Jumat (30/4).
Sementara itu, suryainstitute.org melaporkan, dari 16 negara peserta APhO ke-11 di Taiwan, hanya 3 negara yang mampu meraih medali emas, yaitu Taiwan (5 emas), Thailand (2 emas), dan Indonesia (1 emas). Satu-satunya medali emas untuk Indonesia diraih oleh Kevin Sudjatmiko, siswa SMAN 12 Jakarta. Peserta APhO lainnya di antaranya Australia, China, India, Israel, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, Filipina, Singapura, Tajikistan, dan Vietnam.
Tahun ini Indonesia mengirimkan dua tim. Tim A sebagai tim pertama berhasil meraih peringkat 3 di bawah Taiwan dan Thailand. Tim B sebagai tim kedua meraih peringkat 5, mengungguli Israel dan Singapura, sementara peringkat 4 diraih oleh Vietnam.
Kedua tim dilatih selama lebih dari delapan bulan di bawah bimbingan Hendra Kwee PhD, alumnus Tim Olimpiade Fisika Indonesia, beserta tim. Pelatihan yang diberikan tidak hanya mencakup teori tetapi juga eksperimen.
Tim pertama yang terdiri dari delapan siswa disponsori oleh Depdiknas dengan team leader Hendra Kwee PhD dan Dr Syamsu Rosid. Sedangkan keberangkatan tim kedua yang terdiri dari empat siswa disponsori oleh Pertamina dengan team leader Jong Anly Tan PhD.
Pada acara APhO 2010 juga diselenggarakan pemilihan presiden dan sekretaris APhO. Pemilihan presiden APhO berlangsung tertib dengan satu calon tunggal yaitu Prof. Ming Juey Lin dari Taiwan. Presiden Lin menggantikan Prof Yohanes Surya PhD yang telah menjabat selama dua perioda kepengurusan sejak awal pendirian APhO pada tahun 2000, sedangkan sekretaris terpilih adalah Hendra Kwee PhD dari Indonesia. (mas)
Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 1 Mei 2010
Subscribe to:
Comments (Atom)






