Siswi Bangkalan Bawa Infus ke Ruang Ujian Nasional

Foto: zonaberita.com/din Pelajar di SMAN 2 Bangkalan mengikuti ujian di kelas dengan kondisi diinfus.

Meski dalam kondisi diinfus karena positif terkena demam berdarah dengue (DBD), seorang siswi di Kabupaten Bangkalan tetap mengikuti ujian nasional bersama teman-temannya di ruang ujian. Pihak sekolah memperbolehkan orang tua dan tim medis mendampingi siswi tersebut di luar ruangan.

Beginilah kondisi Aniek Erviana Febriasih, siswi kelas 12 SMAN 2 Bangkalan, yang akan mengikuti unas. Dengan jarum infus yang menancap di tangannya, Erviana ditemani sang ibu tiba disekolah. Meskipun dalam kondisi sakit tersebut, siswi jurusan IPS ini tetap semangat mengikuti hari ketiga ujian nasional.

Menurut Erviana, dirinya sudah merasakan kondisi kurang fit sejak sebelum unas dimulai. Namun, pada hari kedua kemarin, demamnya semakin tinggi. Setelah diperiksa oleh dokter, dirinya dinyatakan positif DBD. Meski sambil diinfus, Erviana tetap memilih mengikuti unas bersama teman-temannya yang lain di dalam kelas ruang ujian.

Erviana sendiri mengaku belum fokus dalam mengerjakan soal ujian. Maklum, kondisinya belum seratus persen pulih. “Kuang fokus, infusnya mengganggu. Tapi harus optimis, biar bisa ngerjakan,” kata Erviana kepada zonaberita.com usai ujian.

Soal siswinya itu, Kepala Sekolah Anik Roosdiantini mengatakan, awalnya Erviana hendak ditempakan dalam ruangan terpisah karena kondisinya tersebut. Tapi, dengan pertimbangan agar mental sang murid agar tidak merasa sendirian saat mengerjakan soal-soal nya, Erviana pun ditempatkan dalam ruang ujian layaknya pelajar lain. Ia tetap menempati nomer urut ujiannya.

Meski demikian, pihak keluarga maupun tim medis juga turut mendampingi Erviana. Tapi, hanya memantau dari luar ruangan. Hal ini sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan pengerjaan unas karena sakitnya kambuh. “Kalo perlakuan khusus tidak ada, cuma bidan dan orang tuanya memantau dari luar kelas, takut terjadi apa apa,” pungkasnya. (din/hs)

Sumber: zonaberita.com Rabu (24/3/2010

Merubah Mindset, Menggenjot Pembangunan

Bupati mengakui, pekerjaan paling berat selama diberi tanggung jawab memimpin Sampang, adalah merubah pola pikir dan prilaku masyarakat, untuk diajak berpikir realistis dan menciptakan rasa memiliki dalam membangun serta menjaga daerahnya. (Ahmad Hairudin)

“Namun secara pelan-pelan mindset itu saya ubah melalui berbagai pendekatan secara kekeluargaan dan membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak. Dengan harapan masyarakat bisa berpikir lebih rasional dan lebih maju. Ibaratnya tidak seperti katak dalam tempurung," kata Noer Tjahja.

Meski tidak mudah, tapi berbagai sektor mulai dibenahi untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Karena sejak awal memimpin, rupanya dia menyadari betul jika semua unsur-unsur yang menjadi indikator kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat sangat jauh tertinggal di bandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur.

Menurut dia, pembangunan SDM tidak kalah penting sebagai penunjang program-program yang tengah digalakkan pemerintah. Untuk itu dia mencoba menjadi pelopor pembangunan Sekolah Politeknik pertama di Madura dengan mengandeng ITS. Terwujudnya sekolah ini atas bantuan dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh.

“Pengembangan pendidikan politeknik yang tengah saya kembangkan itu merupakan sebuah embrio yang kelak akan melahirkan ahli-ahli sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Setelah lulus dapat membangun daerahnya, untuk itu saya membuat program Madura Profesional Education Center (MPEC) bekerjasama dengan ITS," jelasnya.

Tidak hanya itu, berkat kerja kerasnya dalam mempromosikan Sampang ke luar daerah, dalam waktu dekat akan dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Internasional bantuan dari Gubernur Jatim. Disamping itu bantuan juga mengalir dari Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar berupa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).

“Karena jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Madura paling banyak berasal dari Sampang. Sehingga keberadaan BLK itu nantinya akan dapat mendidik tenaga kerja yang terampil dan layak berkerja di sektor formal di luar negeri," ujarnya.

Secara rinci Noer Tjahja memaparkan tentang pembangunan di sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan daya beli. Di sektor tersebut menunjukkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Sampang 2007 sebesar 53,70, masih rendah dibandingkan Jatim yang sudah mencapai 66,87, sementara rata-rata nasional 66%. Demikian pula data kemiskinan angkanya menunjukkan sekitar 70%, jauh lebih tunggi dibandingkan rata-rata kemiskinan tingkat nasional yang hanya mencapai 17%.

“Untuk pembangunan sektor pendidikan, ada tiga hal pokok yang menjadi penekanan, pertama perluasan akses dan pemerataan pendidikan, kedua, peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan, serta ketiga penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sehingga selama 2 tahun terakhir ini 17 indikator target pencapaian kinerja sebagaiamana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) telah melampaui target yang ditetapkan. Bukti paling menonjol adalah angka melek huruf usia diatas 15 tahun mencapai 97,97%," papar Noer Tjahja.

Sedangkan sektor kesehatan, dia mengakui dari 19 indikator tingkat keberhasilan kinerja bidang kesehatan, masih ada 3 indikator yang tidak tercapai, antara lain, kesehatan ibu dan bayi, angka kematian ibu hamil dan umur harapan hidup. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari 3.973 ibu hamil yang seharusnya ditangani, hanya ada 2.983 orang atau 75,09 % yang ditangani oleh tenaga medis. Namun demikian cakupan tersebut sudah mendekati target 80% yang diharapkan.

Meski sulit dicapai, target penurunan angka kematian ibu hamil karena pada 2008 hanya sebesar 108 per 100.000 kelahiran hidup. Tetapi itu sudah melampaui target nasional sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup. Termasuk juga masalah Umur Harapan Hidup masih dibawah target yang diinginkan.

“Dalam upaya mendorong kemampuan daya beli masyarakat, salah satu terobosan yang sangat menonjol adalah pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui konsep aropolitan. Saya melihat permasalahan klasik yang selalu muncul adalah ketidakberdayaan penduduk sampang yang 68% bergerak di sekor pertanian untuk ikut mengendalikan harga terhadap komoditas yang dihasilkannya," ujarnya.

Konsep pembangunan kawasan aropolitan tahap I dikonsentrasikan di tiga Wilayah meliputi, Kec. Banyuates, Ketapang dan Tambelangan. Penerapan konsep agropolitan itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan (competitive advantage), dengan memberikan suatu dukungan prasarana dan sarana untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah. Sehingga diharapkan sekor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan, perindustrian dan inftrastruktur akan dapat bekerja bersinergi dan berintegrasi dalam mengembangkan kawasan itu.

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 24 Maret 2010

Presiden Didesak Bangun Madura

Diharapkan Nilai Kebudayaan Tidak Turun

Dewan Pembangunan Madura (DPM) beserta sejumlah tokoh masyarakat menagih janji pemerintah untuk membangun pulau garam setelah Jembatan Suramadu berdiri.

Ketua Umum DPM, H Achmad Zaini MA, Selasa (16/3), mengatakan, desakan kepada Presiden SBY itu disampaikan saat DPM dan sejumlah tokoh masyarakat Madura bertemu dengan Menteri PU, Ir Joko Kirmanto di Jakarta 12 Maret 2010. Hadir pula dalam pertemuan itu, Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Edy Poerwanto dan Ketua DPRD Jatim H, Imam Sunardhi.

Di depan Menteri PU, kata Zaini, pihaknya menyatakan bahwa masyarakat Madura berharap pemerintah membangun pulau kaya garam ini segera diwujudkan pada 2011 sebagaimana dijanjikan. Apalagi, Jembatan Suramadu sudah rampung dan diresmikan pemakaiannya pada16 Juli 2009.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Perpres 27/2008 tentang pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Untuk dapat menarik banyak investor, diusulkan agar Madura ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Ekonomi Strategis (KES).

Menurut Zaini, materi pokok penjabaran usulan itu terdiri dari beberapa poin penting. Antara lain agar ditetapkan alokasi gas bumi untuk masyarakat Madura untuk bahan bakar power plan sebagai energi industri pupuk, garam, perangkat pelabuhan, pengelolaan air bersih, dan distribusinya serta industri-industri kecil. Selain itu, DPM juga mengusulkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dari Bangkalan ke Sumenep di lintas utara sepanjang 300 kilometer.

Selain itu, dewan juga mengusulkan pengembangan SDM berupa pendirian sekolah SMK dan berbagai kursus keterampilan. Juga mengusulkan agar melakukan penguatan kelembagaan serta modal UKM sebagai penggerak sektor riil melalui program CSR/PKBL dan lembaga pembiayaan pemerintah lainnya.

Lebih jauh dijelaskannya juga dalam pembangunan tersebut, nilai kebudayaan Madura yang Islami tidak mengalami penurunan bahkan diharapkan semakin baik. Dalam pelaksanaan pembangunan, DPM akan berperan sebagai pengawas dalam pembangunan, pengelolaan dan pembangunan potensi masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah, pusat, dan pihak ketiga, investor dan BPWS. (jos)

Sumber: Surya, Rabu, 17 Maret 2010

Siapa Saja Bisa Jadi Pejabat

Bupati Kholil mengungkapkan hal itu dalam acara pisah kenal Kajari Pamekasan dari Kadarsyah SH kepada penggantinya, Rahmat Dharma SH, di halaman Kejari Pamekasan, Selasa (9/3) malam. Acara pisah kenal ini dihadiri Wakil Bupati Drs Kadarisman Sastrodiwirjo MSi dan para pejabat teras Pemkab Pamekasan, Muspida, alim ulama, serta elemen masyarakat lainnya.

Karena orang Madura damai dan toleran, kata Bupati Kholil, siapa saja dan dari mana asalnya, bisa menjadi pejabat di Madura dan siapa pun pejabat itu pasti bisa bekerja dengan baik karena senantiasa didukung oleh orang Madura. Bukti bahwa Pamekasan dan Madura aman dan damai bisa dilihat dari keberhasilan sejumlah pejabat asal luar Madura.

Ia menunjuk Kadarsyah SH, yang menjabat sebagai Kajari Pamekasan sekitar 1 tahun 7 bulan di Pamekasan, sebagai contoh. “Saat beliau memimpin Kejari Pamekasan, suasana aman damai, bahkan beliau terpilih sebagai Kajari terbaik di Indonesia,” katanya.

Suasana damai dan toleran bisa terwujud, karena masyarakat Madura mayoritas muslim yang religius dan selalu menghormati orang lain. Jika ada orang luar Madura yang baik, maka orang Madura akan lebih baik, seperti saudara sendiri. Namun jika sebaliknya, maka orang Madura juga bisa keras.

“Apalagi kami di Pamekasan punya motto Gerbang Salam, yakni Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami. Ini sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat untuk menampilkan nilai-nilai islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Bupati Kholil.

Kadarsyah, yang akan menjabat Asisten Intelejen Kejati Jateng, membenarkan pernyataan Bupati Kholil. “Bapak Bupati yang kiai sangat mendukung kerja kami, akhirnya kami bisa kerja tenang dalam penegakan hukum. Alhamdulillah, hubungan kami dengan Pemkab dan Muspida semuanya berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu Rahmat Dharma SH minta dalam menjalankan tugasnya mendapat dukungan sepenuhnya dari semua elemen masyarakat. “Kami akan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai pendahulu kami. Mohon dukungan,” pintanya. (MASDAWI DAHLAN)

Sumber: Surabaya Pos, Rabu, 10 Maret 2010

Investor TI Lirik Pamekasan

Investor asal Jerman bertamu ke Pamekasan untuk mencari peluang usaha di daerah ini, Senin (15/3). Mereka diterima oleh Bupati Pamekasan Drs KH Khalilurrahman SH MSi, Wabup Drs Kadarisman dan sejumlah pejabat terkait di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan.

Sebelumnya, Pamekasan juga kedatangan investor dari China dan Jepang yang juga berminat menanamkan modalnya di daerah ini.

Perusahaan asal Jerman ini akan menanamkan modalnya di bidang pengembangan teknologi informatika (IT) dan bidang security. Mereka didampingi pimpinan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang jasa konsultan komunikasi Jany Asha dari PRComm dan Tety Ira dari Andhika Prima Sinergy, perusahaan yang bergerak di bidang authorized corporate agent.

Ir Ong Santoso Ongko, pimpinan Citrajaya Computer, sebuah perusahaan IT Jerman perwakilan Jatim mengatakan, perusahaannya bisa membantu pemerintah daerah Pamekasan untuk menggunakan teknologi informatika dalam mempublikasikan secara global tentang potensi yang dimilikinya daerah ini.

Sementara itu S Tanjung memaparkan tentang penggunaan jasa anjing dalam penanganan masalah keamanan perusahaan dan investasi di daerah maupun pengamanan bagi para pejabat penting di daerah. Penggunaan jasa anjing ini biayanya relatif murah namun hal- hal tertentu dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan manusia.

Jany Asha mengatakan perusahaannya tertarik untuk membantu Pamekasan memberikan jasa konsultasi promosi potensi daerah. Jany membidik potensi batik tulis khas Pamekasan.

“Saya melihat batik tulis Pamekasan memiliki potensi besar yang bisa mengglobal. Kita bisa melakukan berbagai kiat agar batik Pamekasan ini bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan menambah kan kesejahteraan masyarakat Pamekasan. Untuk jasa ini kami yang akan membantunya,” katanya.

Kepada para tamunya, Bupati Kholil mengatakan, pada prinsipnya siap menerima investor untuk menanamkan modalnya di Pamekasan. Pemkab juga akan melayani para investor dengan memberikan kemudahan prosedur perizinan dan menjamin keamanan pelaksanaan investasi di Pamekasan.

“Soal keamanan jangan khawatir, kami merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara khusus mendapat penghargaan sebagai daerah yang paling berhasil mengatasi keamanan dan resolusi konflik,” kata Bupati Kholil berpromosi, tapi juga merupakan bukti.

“Penghargaan ini kami terima dari bapak presiden langsung, jadi kami katakan pastikan investasi di Pamekasan akan aman,” katanya.

Jika investasi nanti benar-benar berjalan, Bupati Kholil menyampaikan permintaan agar warga Pamekasan mendapatkan kesempatan untuk dimanfaatkan sebagai tenaga kerja secara maksimal.

“Tentunya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan yang dimiliki warga Pamekasan sendiri,” kata bupati. “Yang pasti kalau tenaga kasar warga kami banyak, termasuk juga kemungkinan tenaga ahli,” tambahnya. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 17 Maret 2010

Buka Rumah Singgah di Surabaya

Untuk Tingkatkan Pelayanan bagi Keluarga Miskin

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Sampang tidak sebatas pembebasan biaya perawatan medis sebagaimana biasa difasilitasi melalu jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Juga, pelayanan bagi keluarga pasien yang tergolong tidak mampu.

Ini dibuktikan Pemkab Sampang dengan diresmikannya rumah singgah bagi keluarga pasien yang harus dirawat di RSU dr Soetomo Surabaya pada Jumat (5/3) lalu. Rumah ini memiliki enam kamar berukuran besar, empat kamar berukuran kecil, dan satu orang kepala berikut tiga petugas. Tiga personel ini masing-masing membidangi administrasi, medis, dan kebutuhan dapur.

Rumah yang terletak di Jalan Dharma Husada Gg I Nomor 17 Surabaya itu disediakan oleh Pemkab Sampang. Itu setelah Bupati Noer Tjahja melihat tingginya sifat kekeluargaan yang dimiliki masyarakat. Menurut bupati, warga Sampang sebagai warga Madura biasa mengantar atau mendampingi keluarga yang sakit dengan jumlah yang cukup banyak.

"Kalau pasien yang dirujuk ke Surabaya sudah jelas ada tempatnya dan pelayanannya karena memiliki jaminan kesehatan, baik dari pusat ataupun daerah. Justru yang belum mendapatkan perhatian itu adalah keluarga pasien yang kadang harus telantar," terang bupati yang kemarin (7/3) didampingi Sekkab Hermanto Subaidi.

Dengan peresmian rumah singgah yang dihadiri beberapa pejabat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan anggota DPRD Sampang itu bupati berharap sarana dan fasilitasnya bisa ditingkatkan lagi. "Kalau perlu, semua ruangannya ber-AC dan gedungnya bisa menampung lebih banyak lagi," katanya.

Noer Tjahja menambahkan, tidak sekadar tempat tinggal, warga yang menginap di rumah singgah juga mendapatkan fasilitas makan gratis tiga kali sehari. "Silakan, masyarakat boleh tinggal sampai keluarga yang dirawat di rumah sakit sembuh," ungkap bupati yang kemarin didampingi Kabag Humas Setkab Rudy Sethiady.

Djuwardi, koordinator pelaksana program rumah singgah, mengatakan, program ini merupakan bentuk sinergi antara beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sampang. Detailnya, dinsosnakertrans, dinas kesehatan, badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, RSUD, seluruh camat, dan kepala desa/lurah se Kabupaten Sampang.

Ditegaskan, meskipun program ini gratis, namun masyarakat miskin yang menjadi sasaran dalam program rumah singgah harus melampirkan beberapa persyaratan. Yaitu, fotokopi kartu jamkesmas atau jamkesda, surat rujukan perawatan lanjutan yang dikeluarkan atau dilegislasi oleh UPTD Dinkes Sampang, serta surat persetujuan bagi satu orang pendamping penderita yang dilegislasi oleh Kades dan camat yang disampaikan kepada dinsosnakertrans.

"Pendamping yang bisa tinggal di rumah singgah itu boleh lebih dari satu orang. Hanya, biaya makan gratis hanya diberikan kepada pasien yang dirujuk dan satu orang pendamping," terangnya.

Kepala dinsosnakertrans ini menilai program rumah singgah tersebut merupakan terobosan jitu bupati yang sangat nyata dan mendasar. Alasannya, program ini sesuai dengan visi misi Kabupaten Sampang Bersatu Untuk Kesejahteraan Umat. "Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat untuk ikut serta menyosialisasikan program ini. Sehingga, warga Sampang yang tidak mampu tidak kesulitan lagi ketika merujuk sanak keluarganya yang sakit ke Surabaya," paparnya.

Ketua LSM Pengembangan Manusia (Pengu) Sampang Nasir yang ditemui di sela-sela peresmian rumah singgah mengatakan, program prakarsa bupati itu diyakini akan sangat bermanfaat bagi warga Sampang. Sebab, mendampingi keluarga yang sakit sudah menjadi tradisi orang Madura.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sampang Akhmad Muhtadin menambahkan, sarana rumah singgah yang disediakan pemkab sudah sangat bagus alias sudah memenuhi standar kebutuhan pasien dan keluarganya. "Tinggal teknis pelayanannya saja. Kami berharap nantinya benar-benar bisa dirasakan oleh keluarga pasien," tandas Kades Gunung Eleh, Kec Kedungdung, ini. (fei/advertorial)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 08 Maret 2010

HMI Bangkalan Demo Blokir Jalan

Sejumlah aktivis HMI Cabang Bangkan, Jumat (5/3/2010) berdemo menggelar aksi solidaritas terhadap peristiwa pengrusakan sekretariat HMI Makassar. Aksi dengan memblokade jalan.

Sejumlah aktivis HMI yang menggelar aksinya di depan Mapolres Bangkalan tersebut memblokir jalan sehingga sempat bersitegang dengan para pengguna jalan.

Puluhan demosntran memblokir jalan setelah keinginan mereka agar Kepala Polres Bangkalan keluar menemui mereka tidak dihiraukan. Selain duduk–duduk, mereka juga tidur di jalan. Akibatnya arus lalu lintas di depan mapolres, Jl Soekarno Hatta menjadi terganggu.

Sempat terjadi ketegangan antara pengunjukrasa dan pengguna jalan. Namun para mahasiswa ini pun bergeming, mereka tak beranjak dari tempat itu. Pengendara pun memilih mengalah dan memutar balik kendaraannya.

Beberapa polisi yang berusaha membujuk mahasiswa agar mengakhiri aksi blokir jalan ini pun, namun tidak digubris.

Dalam aksinya, mereka mengecam pengrusakan sekretariat HMI Cabang Makassar yang disinyalir dilakukan oleh oknum petugas kepolisian. Mereka menuntut pihak Mabes Polri melakukan pengusutan dan menindak tegas oknum polisi yang terbukti melakukan pengrusakan.

Aksi blokir jalan ini pun berakhir setelah Kepala Polres Bangkalan AKBP Agus S yang menemui para demonstran satu jam kemudian. Kepada demonstran Agus Salim menyatakan, pihaknya mengutuk keras adanya kasus pengrusakan di Makassar itu. Agus Salim juga berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa tersebut ke Mabes Polri. (din/hs)

Sumber: Zona Berita, Jumat, 5 Maret 2010

Dua Siswa SMAN 1 Ikuti Kegiatan Internasional

Lagi siswa SMAN 1 Pamekasan akan menjadi duta Indonesia dalam kegiatan internasional. Kali ini dua orang siswa SMAN 1 Pamekasan ditunjuk untuk mengikuti seleksi Asean Student Exchange (ASE) Sumburst Youth Camp (SYC) dan Singapura-Indonsia Student Adventure Camp (SISFAC) tahun 2010.

Dua siswa yang akan meramaikan kegiatan pertukaran pelajar antar negara itu adalah Arya Ghora Prabono dan Najmah Muhammad Kuddah — keduanya siswa kelas XI SMAN 1 Pamekasan. Mereka akan mengikuti seleksi ASE, SYC dan SISFAC 2 sampai 5 Maret 2010 di Jakarta.

Kepala SMAN 1 Pamekasan Drs Basyoir mengatakan, di Jawa Timur hanya ada tiga SMA yang diundang oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengikuti kegiatan ini —SMAN 1 Pamekasan, SMAN 10 Surabaya dan SMA Barunawati Surabaya.

“Kami berterimakasih atas penghormatan yang diberikan pada sekolah kami,” kata Basoir, Minggu (28/2).

Selain keikut-sertaan dalam program pertukaran pelajar Indonesia-Singapura Basoir mengatakan, pada 2010 dua siswa SMAN 1 Pamekasan juga terpilih menjadi anggota Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) yang akan menjadi duta Indonesia dalam Asean Physic Olympiad (APhO) 2010 di Taiwan pada akhir April mendatang.

Kedua siswa itu adalah M Sahibul Maromy dan Ali Ikhsanul Qauli. Kini kedua siswa itu tengah mengikuti pembinaan intensif di markas TOFI Jakarta. “Semoga saja kiprah dua tim dari SMAN 1 Pamekasan itu, yakni di ASE,SYC dan SISFAC 2010 maupun yang di TOFI akan berjalan maksimal, lancar dan sukses untuk kebanggan kita,” katanya. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 1 Maret 2010

Ajalan Bareng Bupati Bangun Kekompakan Membangun

Mimggu pagi jalan utama di Pamekasan tampak berbeda dari hari biasanya. Bupati Pamekasan Drs KH Khalilurrahman SH, berada di tengah-tengah masyarakat. Ada Tuwuh Widodo, Kepala Divisi Regional (Kadivre) VII Pos Jawa Timur dan Slamet Widodo, Kepala Kantor Pos Pamekasan serta AKBP Drs Mas Gunarso MSi Kapolres Pamekasan.

Wakil Bupati Drs Kadarisman Sastrodiwirjo, Sekdakan Drs R Hadisuwarso, serta Kabag Humas Fajar Santoso SH juga tampak di antara mereka.

Pagi itu mereka jalan-jalan bersama yang diberi tajuk Ajalan Bareng Bupati yang digelar Kantor Pos Pamekasan.

“Membangun daerah tidak hanya tergantung pada anggaran, namun juga dipengaruhi oleh kerjasama, kekompakan dan kebersaman antar elemen masyarakat dan antar lembaga pemerintah,” kata Bupati Kholil.

Jika masyarakat dan lembaga pemerintah kompak dan penuh kebersamaan, maka akan muncul kekuatan baru dalam semangat pelaksanaan pembangunan.

“Terus terang sekalipun anggaran pembangunan di daerah kurang dan tidak begitu besar, namun dengan kebersamaan dan kekompakan akan menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun. Sebab dengan kebersamaan dan kekompakan akan tercipta kesadaran untuk saling aktif berbagi peran dalam pembangunan,” katanya.

Bupati Kholil mengatakan kegiatan JJS yang digelar Kantor Pos Pamekasan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Kantor Pos dalam memotivasi perlunya hidup sehat bagi masyarakat. Ini berarti Kantor Pos Pamekasan juga telah ikut membantu tugas institusi lain dalam memasyarakatkan hidup sehat. Tentunya dalam kegiatan ini program dan jasa pelayanan Kantor Pos juga tetap harus dimasukkan sebagai institusi yang memilik tugas pelayanan bidang jasa pos.

Karena itu Bupati Kholil mengucapkan terimakasih kepada manajamen Kantor Pos Pamekasan. Sekalipun dengan kesibukannya yang makin padat, masih berupaya menyediakan waktu untuk menggelar kegiatan motivasi kesehatan bagi masyarakat dan menjaga nilai-nilai budaya masyarakat Pamekasan.

Bupati Kholil juga berharap agar masyarakat memanfaatkan kegiatan ini untuk kesehatan. Menurut dia di tengah kesibukan tugas keseharian, masyarakat perlu menyediakan waktu untuk menjaga kesehatan. “Tak usah olah raga yang mahal, dengan JJS yang murah ini sudah sangat besar manfaatnya,” katanya.

Sementara itu Kadivre VII Kantor Pos Jawa Timur Tuwuh Widodo mengatakan selain untuk mengajak masyarakat untuk memperhatikan masalah kesehatan, dalam kesempatan kegiatan itu dia juga menyampaikan tentang berbagai program unggulan dan produk jasa layanan baru dari perusahaan yang dipimpinnya. (Masdawi Dahlan)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 1 Maret 2010

Penyertaan Modal ke PT WUS Dipersoalkan

Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada PT Wira Usaha Sumekar (WUS) untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada tahun 2006 sebesar Rp 4,1 miliar dipersoalkan Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (Kadinda) Sumenep, Syamsul Maarif, yang juga anggota DPRD Sumenep.

Ia mengkritisi penyertaan modal tersebut karena penyertaan modal itu ternyata tidak banyak memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD). Syamsul menilai, kebijakan penyertaan modal yang dilakukan pemkab tersebut sangat berisiko tinggi terjadi penyimpangan. Sebab, dalam pembangunan SPBU tersebut, pemkab tidak menyertakan asetnya kepada PT WUS selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

”Saya menilai, awal kegiatan PT WUS ini salah konstruksi. Pemkab tidak menyertakan asetnya kepada PT WUS. Pemkab bisa membangun, tapi penyertaan likuiditasnya tidak disertakan,” katanya.

Akibatnya, kata dia, keuntungan dari modal yang telah diberikan pemkab itu tidak disetorkan ke PAD. Terbukti, lanjutnya, dari dana yang dikeluarkan APBD Rp 4,1 miliar, per tahun PT WUS hanya memberikan kontribusi di bawah Rp 100 juta. “Kalau dilihat nominal Rp 100 juta memang besar. Tapi, kalau diukur dari jenis usahanya, SPBU dan masanya, jelas itu merupakan kecelakaan yang harus diusut penyebabnya,” terangnya.

Syamsul berharap benang kusut tersebut segera dibenahi. ”Saya tidak tahu apakah kecelakaan ini merupakan unsur kesengajaan. Tapi, yang pasti menurut kami, kebijakan itu merupakan kebodohan yang luar biasa, pemkab membangun SPBU, tapi tidak menjadi penyertaan asetnya kepada BUMD,” tandas Syamsul.

Sementara, Direktur PT WUS, Moh. Toha, menjelaskan, dalam Perda No. 4/2008 tentang PT WUS disebutkan bahwa penyertaan modal dari pemkab berupa bangunan SPBU dengan nilai seluruhnya Rp 4,1 miliar. ”Memang tidak ada target PAD untuk PT WUS, tapi kita selalu melakukan penyetoran kepada APBD melalui pendapatan lain-lain,” katanya.

Selama ini, jelasnya, penyertaan modal yang diberikan pemkab bukan dalam bentuk uang, tapi barang dan bangunan. Sehingga, lanjut Toha, untuk mengoperasikan SPBU tersebut, pihaknya harus mencari pinjaman kepada pihak ketiga. ”Alhamdulillah, sekarang kita sudah mampu. Insya Allah tahun ini kita akan mampu menyetor keuntungan kepada pemkab sebesar Rp 100 juta,” terangnya. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 10 Februari 2010