Gubernur Jatim: Sitabok Akan Disewakan

Kabar dijualnya Pulau Sitabok yang ada di Kepulauan Sapeken, Sumenep, Madura dibantah keras oleh Gubernur Jawa Timur. Pulau seluas lebih dari 2 hektar itu tidak dijual, namun hanya disewakan.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (31/8/2009).

Soekarwo menegaskan, kabar dijualnya Pulau Sitabok tidak lebih hanya sekedar isu. Menurut informasi yang didapat, pulau Sitabok akan disewa bukan dijual.

"Itu ndak betul. Itu isu, saya sudah cek ke camat, tidak ada penjualan pulau. Yang ada pulau itu akan disewakan," kata Soekarwo.

Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini menerangkan, dari keterangan Camat Sapeken, tidak ada proses administrasi jual beli Pulau Sitabok. "Yang memungkinan, hanya bisa sewa hak guna bangunan (HGB)," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf menambahkan, pulau tersebut rencananya akan disewakan ke investor, dan akan dikembangkan menjadi daerah objek wisata.

"Kalau untuk kegiatan wisata, kita akan izinkan. Tapi kalau untuk digunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, kita tidak segan-segan akan memberikan sanksi," tambah Wagub Jatim yang akrab dipanggil Gus Ipul.

Sumber: detikcom

Pulau Saredeng Kecil Juga Dijual

Pemilik Proses Sertifikat, Transaksi dengan Pembeli Sitabok

Belum tuntas dugaan penjualan Pulau Sitabok, Kecamatan Sapeken, kini masalah serupa muncul. Setelah Pulau Sitabok, kini ada indikasi kuat Pulau Saredeng Kecil juga diduga dalam proses transaksi jual beli.

Pembelinya sama, H Zainal asal Bali. Orang ini dicurigai punya koneksi dengan warga Kanada dalam pembelian dua pulau tersebut.

Pulau Saredeng Kecil merupakan gugusan pulau di Kecamatan Sapeken. Pulau ini luasnya diduga melebihi Pulau Sitabok yang mencapai 4,5 hektare. Seperti di Pulau Sitabok, Pulau Saredeng Kecil juga telah berpenghuni.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, jumlah penduduk di Pulau Saredeng Kecil sekitar 350 jiwa atau 40 kepala keluarga (KK). Pulau ini juga memiliki kekhasan hampir sama dengan Pulau Sitabok. Yakni, kekayaan biota laut dan keindahan pulau yang tidak ditemukan di gugusan pulau lainnya. Terutama, di sekitar gugusan pulau di Kecamatan Sapeken.

Jika tidak ada halangan, pemilik dominan di Pulau Saredeng Kecil, H Madani, juga akan menjual arealnya kepada H Zainal, pengusaha asal Bali. H Zainal yang disebut telah transaksi membeli Pulau Sitabok kepada keluarga Pak Besar seharga Rp 3 miliar.

Informasi penjualan Pulau Saredeng Kecil diungkapkan oleh Badrul Aini, anggota DPRD Sumenep asal Pulau Kangean yang dikenal memiliki basis massa di Kecamatan Sapeken. Badrul memgaku mendengar sendiri dari Kepala Desa Saseel, M. Idrus, jika H Madani telah mengurus proses transaksi penjualan areal tanah miliknya.

"Dari laporan Idrus, H Madani tengah proses pengurusan sertifikat tanahnya. Sebab, itu persyaratan untuk menjual tanahnya kepada H Zainal," kata Badrul kemarin siang.

Bahkan, beberapa waktu terakhir Madani sedang berada di Sumenep untuk proses sertifikasi tanahnya. "H Madani juga menghubungi teman saya agar bisa membantu proses sertifikasi tanahnya," terangnya.

Berdasarkan informasi dari Badrul, Pulau Saredeng Kecil 80 persen tanahnya diduga milik H Madani. Sisanya diduga telah menjadi hak milik orang lain dan tanah negara. "Berdasarkan informasi yang disampaikan Idrus, tanah milik H Madani telah ditawar Rp 1 miliar. Katanya, harga ini hampir jadi," ungkapnya.

Mengapa lebih murah dari Pulau Sitabok yang dipatok Rp 3 miliar? Menurut Badrul, Pulau Saredeng Kecil kalah pesona dibandingkan Pulau Sitabok. "Selain itu, warga di sana masih memiliki hak sebagian, beda dengan Sitabok," paparnya.

Meski tidak secara langsung Pulau Saredeng Kecil akan menjadi hak milik H Zainal yang dikenal berhubungan baik dengan investor asal Kanada, namun kata Badrul, publik menilai telah terjual. "Kalau sekitar 80 persen tanahnya sudah dijual, artinya hanya tinggal 20 persen milik warga setempat," jelasnya.

Badrul juga mengungkapkan, kepemilikan tanah di Pulau Saredeng Kecil tidak jauh berbeda dengan di Pulau Sitabok. Meski warga setempat menempati turun - temurun, namun bukan pemilik tanah sah.

"Jadi, di Pulau Saredeng Kecil umumnya juga milik perorangan, yakni H Madani. Kebanyakan warga hanya numpang saja," pungkasnya.

Badrul menjelaskan, investor asal Bali itu memang mengatasnamakan dirinya sebagai pembeli lahan. Namun, arah pengembangannya tetap akan dilakukan oleh pihak investor asing. "Informasi yang saya terima, investor yang akan mengelola itu dari Kanada dan Singapura," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Sapeken Hainor Rasyid kembali menegaskan, sampai saat ini pihaknya tidak mendengar adanya penjualan pulau. Yang ada, kata dia, warga menjual areal tanahnya di gugusan pulau di Kecamatan Sapeken.

"Seperti di Sitabok, bukan pulaunya yang dijual. Pulau tidak boleh dijual, tapi tanah milik perorangan yang dijual," katanya melalui saluran telepon kemarin siang.

Disinggung adanya informasi bahwa Madani selaku pemilik dominan telah mengurus sertifikasi tanahnya, menurut Hainor, bisa jadi yang bersangkutan hendak menjual tanahnya. Tapi, dia menegaskan, penjualan tanah hanya sebatas milik pribadi Madani.

Sedangkan yang terkait dengan Pulau Saredeng Kecil, tetap tidak bisa diperjual - belikan. "Jadi, tidak ada penjualan Pulau Saredeng Kecil itu. Lha wong saya juga punya tanah di Saredeng Kecil," pungkas Hainor yang memang asli Kecamatan Sapeken ini. (zid/mat)

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 30 Agustus 2009

Polisi Selidiki Kasus Hormat Bendera dengan Tangan Kiri

Foto detikcom Polisi Akan Selidiki Kasus Horcommat Bendera dgn Tangan Kiri

Aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Sumenep, Madura yang menggelar upacara bendera merah putih setengah tiang dan menghormat dengan tangan kiri, serta pembacaan teks Pancasila plesetan bakal diusut polisi setempat.

Kapolres Sumenep, AKBP Umar Effendi mengaku masih menunggu laporan dari anggotanya seiring dengan aksi mehasiswa yang dilakukan di depan DPRD tersebut.

"Saya masih menunggu laporan dari para kasat dan tetap akan melakukan penyelidikan," tegas Umar dihubungi wartawan via telepon selulernya, Jumat (28/8/2009).

Dia meminta waktu pada wartawan agar menghubungi kembali setelah pihaknya mendapat laporan dari kasat. "Tunggu dulu ya, biar hubungi lagi nanti hasilnya," katanya.

Sementara, Koorlap aksi yang mengatasnamakan Aliansi Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Wiraraja dan Komisariat STKIP PGRI serta STITA Tarate Sumenep, Mohammad Rusdi mengatakan, hormat dengan tangan kiri pada bendera merah putih merupakan simbol kemunduran pemerintah Kabupaten Sumenep.

"Kami tidak bermaksud melecehkan bendera merah putih tapi hanya sikap protes pada pemerintah kabupaten yang terus mundur dalam segala kebijakannya," tegas koorlap aksi pada wartawan di depan kantor DPRD Sumenep, Jalan Trunojoyo.

Dia mengaku bingung dalam menyampaikan aspirasinya pada pemerintah, sebab selama ini tidak pernah ada tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa dan masyarakat, sehingga terpaksa harus melakukan upacara ala mahasiswa yang sedikit unik.

"Tidak ada lagi formulasi aksi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, karena selama ini penentu kebijakan selalu memandang sebelah mata," ujarnya.

Sumber: detikcom, Sabtu, 29 Agustus 2009

Pulau Sitabok Sumenep Dibeli Warga Bali

Foto detik.com Pulau Sitabok Sumenep Dibeli Warga Bali Senilai Rp 2 Miliar

Gonjang-ganjing soal penjualan cPulau yang mempunyai luas tak kurang dari 2 hektar, dan berpenduduk sebanyak 30 kepala keluarga (KK) ini sudah dibeli salah seorang investor asal Bali.

Zainal Senian, pembeli Pulau Sitabok sendiri merupakan orang asli bugis, Makassar yang sudah menjadi penduduk Bali. Dia beragama Islam dan mempunyai kepedulian terhadap warga Sapeken, Sumenep.

Pulau Sitabok ini mempunyai keindahan laut yang tak tertandingi pulau lain di Sumenep. Dari informasi yang dihimpun, rencananya, pulau akan dibuat tempat wisata religi yang dikhususkan bagi wisatawan dari timur tengah.

Salah seorang tokoh masyarakat Pulau Sitabok, H Ustadz Addailami Abu Hurairah menjelaskan, luas lahan yang dibeli dari warga Pulau Sitabok seluas 2 hektar.

"Lahan itu dibeli Rp 2 miliar," terang Addailami saat dihubungi wartawan via telepon selulernya, Jumat (28/8/2009) siang.

Dailami yang juga pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Abu HUrairah tersebut mengaku ikut menandatangai kesepakatan dengan pihak investor dalam pengelolaan wisatanya.

Dalam penandatanganan kesepakatan itu disebutkan jika pengelolaan dan bentuk wisatanya serta rekrutmen karyawannya harus merujuk pada budaya lokal dan Islami.

"Tokoh masyarakat juga ikut berkecipung di dalam pengelolaannya itu. Jadi, tidak perlu dirisaukan soal lahan yang dibeli pihak investor tersebut," pungkasnya.

Sementara, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Nur Asur membantah jika ada penjualan pulau. "Kalau penjualan pulau tidak ada, tapi kalau lahan di Pulau Sitabok untuk pengembangan wisata memang ada," tegas Asur pada wartawan di kantornya, Jalan Trunojoyo Sumenep, Jumat (28/8/2009) siang.

Nur Asur yang juga asal Sapeken Sumenep ini menjelaskan, warga Sapeken tidak mempersoalkan adanya penjualan lahan tersebut, sebab, pihak pemerintah setempat juga sudah tahu dan manfaatnya akan kembali pada warga setempat.

Sumber: detikcom, Sabtu, 29 Agustus 2009

Pengembangan Pulau Sitabok Libatkan Ponpes

KOMPAS.COM/FIKRIA HIDAYAT Ilustrasi wisata bahari

Pengembangan Pulau Sitabok di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sebagai kawasan wisata bahari oleh pengusaha asal Provinsi Bali ternyata melibatkan pondok pesantren (ponpes) setempat. Sebab, pulau itu akan dibangun dengan konsep Islami.

Pengasuh Ponpes Abu Hurairah, Ustaz Dailami Abu Hurairah, Jumat (28/8), menjelaskan, pengusaha asal Bali bernama Zainal Saniya memang ingin membangun Pulau Sitabok sebagai kawasan wisata bahari dengan sasaran pengunjung dari negara Timur Tengah.

"Zainal akan melibatkan kami dalam pengelolaan lokasi wisata bahari tersebut. Kami dan Zainal pun sudah membangun kesepahaman untuk memastikan pembangunan lokasi wisata bahari itu dengan konsep Islami," kata Dailami melalui saluran telepon.

Ia menjelaskan, Zainal adalah pengusaha Bali yang memang bergerak di bidang pariwisata. Dia tertarik menyediakan lokasi wisata bahari dengan nuansa Islami setelah menerima keluhan rekan-rekannya dari negara Timur Tengah.

"Rekan-rekan Zainal dari negara Timur Tengah merasa tidak nyaman dengan kondisi Bali karena dibangun dengan konsep negara Barat," katanya. Di lokasi wisata Bali, tidak ada yang ’tertutup’, dan makanan yang cocok bagi umat Islam cukup sulit diperoleh.

Oleh karena itu, kata Dailami, pengusaha Bali tersebut kemudian mencari lokasi baru yang bagus untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata bahari, dan jaraknya dekat dengan Bali.

"Sejak awal, Zainal melibatkan kami dalam rencananya membangun Pulau Sitabok sebagai lokasi wisata bahari dengan konsep Islami," katanya.

Ia menambahkan, dilihat latar belakangnya, Zainal merupakan keturunan Suku Bugis alias warga, Jumat siang tadi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo melaporkan adanya isu penjualan Pulau Sitabok kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sumber: kompas.com, 28/08/2009

Mahasiswa Hormat Bendera Dengan Tangan Kiri

Aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Sumenep, Madura, Jumat (28/8), berbuntut panjang. Unjuk rasa dengan cara menggelar upacara bendera merah putih setengah tiang dan menghormat dengan tangan kiri, dianggap sebagai pelecehan terhadap bendera kebangsaan.

Kapolres Sumenep, AKBP Umar Effendi, mengatakan pihaknya telah menerjunkan aparat di lapangan untuk mengusut jalannya aksi unjuk rasa itu, Ia masih menunggu laporan untuk selanjutnya dianalisa apakah masuk kategori pelanggaran berat.

Selain memberi hormat dengan tangan kiri, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep itu juga memplesetkan bunyi teks Pancasila. “Nanti kita lihat perkembangannya. Kami masih menunggu laporan yang lebih rinci,” ujar Kapolres yang dihubungi melalui telepon.

Ia menyayangkan kalau aksi mahasiswa itu ternyata dengan sengaja melecehkan bendera merah putih dan Pancasila yang merupakan dasar dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Naskah teks Pancasila yang diplesetkan itu berjudul Pate’ Gila (Anjing Gila), yang isinya sebagai berikut :
1. Ketuhanan yang bermunafik dan syirik
2. Kemanusiaan yang tidak adil dan biadab
3. Persatuan yang pecah belah
4. Kekuasaan yang dipimpin oleh penghianat dan pengecut
5. Keadilan bagi seluruh kaum kapitalis

Usai pembacaan teks Pancasila versi mahasiswa itu, sang pembina upacara, Mohammad Rusdi, menyampaikan amanatnya yang berisi tuntutan kepada anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009 -2014, agar melaporkan kekayaannya. Karena laporan kekayaan itu merupakan amanat UU Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). “Laporan kekayaan pejabat negara wajib dilakukan karena diatur dalam Undang-Undang,” teriak Mohammad Rusdi.

Ditanya tentang aksi nyelenehnya yang bakal berurusan dengan polisi, Rusdi mengatakan, hormat dengan tangan kiri pada bendera merah putih bukan berarti melecehkan bendera merah putih. Tetapi merupakan sikap protes kepada pemerintah Kabupaten Sumenep. “Upacara dengan tatacara seperti itu merupakan simbol kemunduran pemerintah Kabupaten Sumenep dalam segala bentuk kebijakannya,” kilahnya.

Sedangkan unjuk rasa dengan memparodikan teks Pancasila karena dia merasa tidak punya lagi formulasi aksi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. “Beberapa kali kami turun jalan dengan aksi begitu saja dianggap biasa dan angin lalu. Bahkan tutup mata dan telinga. Sekali lagi ini bukan pelecehan,” tegasnya. (surya)

Sumber: kompas.com, 29/08/2009

Jual Beli Pulau di Jatim

Gubernur Akan Lapor Mendagri

Isu jual beli pulau, seperti di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, akhir-akhir ini juga muncul di Jawa Timur. Pulau Sitabok di Kabupaten Sumenep, Madura, dikabarkan akan dijual Rp 3 miliar. Rencananya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan melaporkan hal tersebut kepada dua menteri.

”Kami akan melaporkan dugaan kasus jual beli Pulau Sitabok kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Penjualan pulau tak diperbolehkan. Seluruh pulau di Indonesia milik negara,” ujar Soekarwo, Jumat (28/8) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, menurut Soekarwo, akan mengecek terlebih dahulu di lapangan. ”Saya sendiri baru mengetahui hal itu setelah membaca berita media massa. Yang jelas, Pemprov Jatim telah mendata semua pulau di Jatim dengan (membuat) foto udara bersama TNI AL dan TNI AU,” katanya.

Pemprov Jatim, papar Soekarwo, pertama-tama akan mengonfirmasi jual beli pulau itu kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. ”Hingga saat ini, Pemprov Jatim belum menerima laporan dari Pemkab Sumenep,” ujarnya.

Ia menekankan, jual beli pulau adalah kewenangan pemerintah pusat. ”Ini menyangkut Menteri Kelautan dan Perikanan, Mendagri, hingga Badan Pertanahan Nasional,” kata Soekarwo.

Transaksi

Informasi penjualan Pulau Sitabok diterima DPRD Sumenep dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Modern. Anggota Fraksi Bulan Bintang DPRD Sumenep, Badrul Aini, mengatakan, berdasarkan pemantauan LSM Modern, seorang pengusaha asal Bali berinisial Z membeli pulau seluas 4,5 hektar tersebut dari pemilik tanah terluas di Sitabok berinisial B. ”DPRD Sumenep telah melaporkan kasus itu kepada Pemkab Sumenep agar ditindaklanjuti,” ucap Badrul.

Ketua Umum LSM Modern Sultana Habib mengatakan sudah terjadi transaksi awal. Z telah memberi tanda jadi dengan menyerahkan uang Rp 150 juta kepada B. ”Uang sudah ditransfer kepada anak B (dari istri kedua). Tetapi, anak B dari istri pertama, yang namanya tertera dalam letter C tanah, tak setuju dan menolak menandatangani transaksi penjualan itu,” ujarnya.

Rencananya, Pulau Sitabok dijual Rp 3 miliar. ”Tetapi, lurah dan warga yang jumlahnya 26 keluarga menolak,” kata Sultana.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Soengkono Sidik membantah isu penjualan Pulau Sitabok. Menurut dia, tak ada kebijakan dari bupati terkait penjualan aset pulau.

Ketua Masyarakat Forum Kelautan dan Perikanan Jatim Oki Lukito mengatakan, Pulau Sitabok merupakan satu dari 121 pulau di Sumenep yang menjadi incaran investor. ”Pulau Sitabok sangat indah. Pulau itu dihuni warga keturunan suku Bugis dan Madura, yang menggunakan bahasa khas,” katanya. (ABK)

Sumber: Kompas, Sabtu, 29 Agustus 2009

Serapan Tembakau Masih 2.600 Ton

Dari 18.000 Ton yang Dibutuhkan

Panen raya tembakau 2009 masih sekian persen dari target pabrikan, terutama di Pamekasan. Buktinya, hingga kemarin pagi, pembelian perwakilan pabrikan baru mencapai 2.600 ton dari prediksi pembelian 18.000 ton.

Dari total areal tanam yang mencapai 31.975 hektare. Tembakau petani yang masih belum terserap mencapai 16.000 ton, termasuk yang belum dipanen. Sehingga, masih buruh cukup lama untuk menyerap tembakau tersebut.

Berdasarkan data rekapitulasi, hingga 27 Agustus tonase baru sekitar 20 persen tembakau petani yang terserap. Data itu merupakan akumulasi dari total pembelian perwakilan atau kuasa pembelian masing-masing pabrikan yang ada.

Rinciannya, PT Sampoerna mencapai 1.410.240 kilogram. Sampoerna termasuk terbanyak dari perwakilan pabrikan lainnya. Menyusul di bawahnya Gudang Garam yang mencapai 663.159 kilogram. Sedangkan, Djarum baru melakukan pembelian sekitar 293.198 kilogram.

Sedangkan, Nojorono dan Sukun masing - masing 80.121 kilogram dan 63.462 kilogram. Ranting pembelian Gudang Garam Sumenep diperkirakan telah mencapai 68.167 kilogram dan pembelian mencapai 42.257 kilogram.

Sedangkan, harga tembakau masih belum ada perubahan signifikan. Berdasarkan data rekapitulasi tim pemantau tataniaga tembakau disperindag, dikisaran Rp 26.000 ke bawah. PT Gudang Garam (GG) harga tertinggi Rp 32.000 dan terendahnya Rp 16.000. PT Sampoerna hingga kemarin harga terendah Rp 14.000 dan tertinggi Rp 26.000.

Harga tertinggi PT Djarum Rp 15.000 sampai Rp 22.000 dan Nojorono harga tertinggi mencapai Rp 24.000 dan terendahnya Rp 18.000. Sedangkan yang lainnya masih belum ada kejelasan. (lihat grafis)

Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Pamekasan Kadisperindag Atok S. mengatakan, produksi tembakau petani dipastikan terserap semua. Sebab, luas areal dan target pabrikan tidak jauh berbeda.

"Untuk itu, kami mengharap petani tetap memanen tembakau sesuai ketentuan. Yakni kalau masih muda jangan dipanen. Sebab, akan memengaruhi kualitas. Jika kualitas tidak baik maka otomatis akan memengaruhi harga," pungkasnya saat paparan di hadapan Muspikab kemarin.

Sekadar mengingatkan, berdasarkan proyeksi 2009, areal tembakau mencapai 31.975 hektare terdiri atas sawah, tegalan, dan gunung. Areal ini meningkat 10 persen dibanding 2008 lalu (31.000 hektare). Dari areal sekitar 30.000 hektare 2008 menghasilkan tembakau sekitar 16.384 ton. Rinciannya, gunung (5.770 hektare), tegal (13.955), dan sawah (9.325 hektare). (nam/abe/rd)

Sumber: kauJawa Pos, 28/08/2009

Alyssa Diva Mustika, Peraih Medali Perak

Malang-melintang di Olimpiade Sains, Ingin seperti Andy

Nama Alyssa Diva Mustika tidak asing di Pamekasan. Siswi SMPN 1 (RSBI) itu seringkali mendulang prestasi, baik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Terakhir, tahun ini Diva meraih medali perak di ajang IMC (International Mathematic Contest) yang berlangsung di Singapura pada 21 - 24 Agustus lalu.

SATU lagi siswi Pamekasan meraih penghargaan internasional. Dialah Alyssa Diva Mustika. Berdasar keputusan yudisium, Diva termasuk peserta yang terbaik dengan anugerah medali perak dalam IMC.

Keberhasilan pelajar Pamekasan di ajang internasional itu disambut konvoi. Kemarin arak-arakan kemenangan dengan Diva sebagai bintangnya berangkat dari Pendapa Ronggosukowati. Diva yang berdiri di Jeep terbuka dan peserta konvoi lainnya dilepas Wabup Pamekasan Kadarisman Sastrodiwirjo yang didampingi jajaran dinas pendidikan (disdik).

Rombongan konvoi menyusuri Jl Kabupaten, Jl Amin Jakfar, Jl Mandilaras, Jl KH Agussalim, Jl PB Sudirman, Jl Jakatole, Jl Trunojoyo, Jl Abd Aziz, dan Jl Segara. Diva berada di belakang patwal menumpang kendaraan dengan Jeep terbuka.

Sebelumnya, saat koran ini bertandang ke SMPN 1, Diva mengaku bangga dengan beberapa kemenangan yang telah diraihnya. Sebelum menang di Singapura, dia menang di Jogjakarta dalam lomba sains (matematika).

Selain itu, Diva meraih medali perunggu saat menjadi duta Jawa Timur dalam OSN (Olimpiade Sains Nasional) di Jakarta 3-9 Agustus lalu. "Senang, ya bangga juga (dengan kemenangan ini)," ujarnya.

Diva memang malang melintang di arena olimpiade maupun lomba-lomba sains. Berulang kali pula dia meraih penghargaan atas bidang studi matematika yang didalaminya. Di Kabupaten Pamekasan, dia berulang kali menang dan menjadi duta menuju OSP (Olimpiade Sains Provinsi). Berulang kali pula dia menjadi duta Jatim untuk OSN.

Dia memiliki obsesi seperti Andy Octavian Latief sebagai peraih emas dalam OSI (Olimpiade Sains Internasional). "Mohon doa restu (untuk kemenangannya di masa yang akan datang)," dia berharap.

Kepala Dinas Pendidikan Achmad Hidayat melalui Kabid Menum (Menengah dan Umum) M. Ramli mengaku bangga atas prestasi Diva. Berdasar data di disdik, Diva telah malang melintang di berbagai even, baik olimpiade maupun lomba lainnya di Indonesia. Terakhir, Diva mewakili Jatim (Pamekasan) dalam OSN (Olimpiade Sains Nasional) di Jakarta 3-9 Agustus lalu (mendapat perunggu). "Alhamdulillah siswa kami berprestasi," katanya. (ABRARI/mat)

Sumber: Jawa Pos, 27/08/2009

Pulau Sitabok Laku Tiga Miliyar

Proses Pengosongan Pulau, Pemkab Bantah

Bukan hanya kasus dugaan penjualan tiga pulau di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang menghebohkan publik. Kasus serupa terjadi di Sumenep, tepatnya di Kepulauan/Kecamatan Sapeken.

Jika dulu publik Sumenep sempat diramaikan dugaan transaksi penjualan Pulau Sitabok di Kecamatan Sapeken, kini tampaknya tidak lagi sekadar transaksi. Kuat dugaan, penjualan Pulau Sitabok itu sudah mendekati kenyataan.

Hal itu dibuktikan dari pengakuan sejumlah warga setempat. Yakni, Satik, Mimik, dan Makruf. Ketiganya merupakan saudara dari keturunan Pak Besar, warga berpengaruh di Pulau Sitabok.

Tiga warga tersebut mengakui adanya kesepakatan harga jual beli Pulau Sitabok. Harga jual yang disepakati sebesar Rp 3 miliar. Itu dilakukan antara keluarga Pak Besar dengan H Zainal, pengusaha asal Bali. Nah, H Zainal inilah diduga memiliki koneksi dengan warga Kanada.

Ketiga warga dimaksud buka suara setelah merasa dicurangi oleh orang tuanya sendiri terkait masalah pembayaran. Penyebabnya, ketiganya memperoleh bagian dana dari uang muka (DP) tidak begitu besar. Sedangkan uang muka yang masuk mencapai Rp 150 juta.

Ketiganya marah lantaran pembayaran lanjutan dilakukan terhadap anak Pak Besar lainnya dari lain ibu, yakni Mustakim. Sehingga, ketiganya menolak untuk menandatangani akta jual beli dengan H Zainal. Sedangkan Pulau Sitabok sendiri di letter C informasinya atas nama Mimik.

Nah, Mimik inilah yang mengadukan masalah tersebut kepada aparat desa setempat. Kemudian, aparat desa melaporkan kasus ini kepada LSM Modern di Kecamatan Sapeken.

Ketua LSM Modern Sultan Habib kepada wartawan mengaku sudah bertemu dengan aparat desa di Pulau Sitabok. "Warga minta bantuan agar penjualan pulau tidak dilakukan. Sebab, warga tidak memiliki tempat tinggal lagi," katanya.

Dijelaskan, salah satu kesepakatan antara H Zainal dengan Pak Besar adalah pengosongan Pulau Sitabok. Sementara ada sekitar 30 warga yang tinggal di pulau kecil itu. Karena itu, warga lain menolak untuk pindah meski diimingi dengan penjualan tanah dengan harga tinggi.

"Saat ini dalam proses pengosongan pulau. Namun, warga tetap menolak. Sehingga, jual beli ini tetap terkendala. Nah, Pak Besar ini tetap membujuk warga agar meninggalkan pulau dengan iming - iming pembelian harga tinggi," papar Sultan.

Menurut Sultan, berdasarkan data di letter C, pemilik Pulau Sitabok secara keseluruhan tertera atas nama Mimik. Awalnya Mimik setuju untuk menjual pulau. Namun karena merasa ditipu, akhirnya masih terkendala dari segi kelengkapan administrasi.

Pulau Sitabok merupakan salah satu gugusan pulau di Kecamatan Sapeken. Luasnya sekitar 1 km persegi dengan bentuk memanjang. Akhir 2007 lalu kasus dugaan penjualan pulau ini sudah pernah mencuat. Bahkan, pemkab dan pusat turun tangan. Namun, tidak ditemukan adanya penjualan pulau.

Kepala Bappeda Sumenep Sunggkono Sidik melalui Kabid Percepatan Pembangunan Kepulauan Abd. Kahir membantah adanya kabar penjualan Pulau Sitabok. Menurut dia, kabar itu merupakan kabar burung seperti yang terjadi pada 2007 lalu.

"Pada 2007 kabar itu sudah ada. Dan, kini ada lagi. Tapi setelah dicek pemkab, ternyata tidak ada penjualan Pulau Sitabok," katanya.

Itu sebabnya, Kahir tetap meyakini bahwa sampai saat ini belum ada penjualan Pulau Sitabok kepada pihak mana pun. Dalihnya, belum ada bukti konkret mengenai penjualan pulau tersebut.

"Sekali lagi, kami pastikan sampai saat ini tidak ada penjualan Pulau Sitabok," tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari Kecamatan Sapeken, Badrul Aini, mengatakan, bappeda seharusnya memantau situasi terkini di Pulau Sitabok. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, memang ada indikasi penjualan Pulau Sitabok.

"Seharusnya bappeda bergerak cepat. Jangan menunggu ada masalah. Apalagi, indikasinya ini memang ada penjualan. Seharusnya, itu sudah direspons sejak awal oleh bappeda," tandasnya. (zid/mat)

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 28 Agustus 2009

Petani Tembakau Demo Dewan

Puluhan petani tembakau dan mahasiswa unjuk rasa ke DPRD Pamekasan. Mereka mendesak dewan membantu nasib petani tembakau yang kini menjadi korban permainan gudang pembelian tembakau karena tembakau miliknya dibeli dengan harga rendah, Rabu (26/8).

Dalam orasinya koordinator lapangan, Zainal Abidin mengatakan, harga tembakau rajangan kering saat ini anjlok secara tidak wajar sehingga merugikan petani. “Kami minta DPRD serius melakukan kontrol terhadap gudang pembelian tembakau. Tolong tembakau petani dibeli dengan harga yang layak,” tandasnya.

Menurut Zainal, harga tembakau saat ini antara Rp 11.000 - Rp 20.000 per kg. Padahal kualitas tembakau yang baik seharusnya dibeli dengan harga antara Rp 25.000 - Rp 30.000 per kg. Selain itu, beberapa gudang pembelian hanya membeli sedikit tembakau petani.

Akibatnya ribuan bal tembakau petani menumpuk di teras dan di halaman rumah. “Kami minta Bupati Pamekasan memberi peringatan kepada gudang yang melakukan buka tutup, karena tindakan telah merugikan petani,” tambah Syaiful, salah seorang pengunjuk rasa.

Sementara Fathorramah, salah seorang anggota dewan yang menemui massa mengungkapkan, petani tidak mampu menjaga kualitas tembakaunya sehingga harganya murah. “Ketika tembakau petani sudah masuk gudang dan pihak gudang mematok harga, petani hanya diam tidak protes,” ujarnya. (st30)

Sumber: Surya, Kamis, 27 Agustus 2009

Pelantikan DPRD Diwarnai Demo

Surabya Post/Ahmad Zahrir Ridlo: Bupati Sumenep memberikan ucapan selamat kepada anggota dewan baru.

Sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep periode 2009-2014 diambil sumpah dan janjinya di Pendopo Agung, Jumat (21/8), setelah ditetapkan sebagai wakil rakyat dalam sidang paripurna istimewa.

Acara pelantikan itu diwarnai aksi demo sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kabupaten Sumenep dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep. Mereka melakukan aksi damai dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Para mahasiswa itu menyuarakan pemberantasan korupsi. Mereka meminta anggota dewan yang baru komitmen untuk memperjuangkan reformasi.

Selain itu, mereka juga menolak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang dibentuk Presiden SBY. Badan itu dinilai mengebiri otonomi masyarakat Madura. Korlap pengunjuk rasa, Muhri, mengatakan, pihaknya akan memberikan kado pada anggota DPRD baru. ”Kami ingin menagih janji anggota dewan kepada masyarakat,” katanya.

Di dalam gedung, Ketua DPRD Sumenep periode 2004-2009, Abuya Busyro Karim, yang semula memimpin sidang, langsung menyerahkan posisi pimpinan sidang kepada pimpinan dewan sementara Abdul Hamid Ali Munir (PKB) dan Mohammad Hanif (PPP) setelah 50 anggota DPRD selesai disumpah. Hamid dan Hanif akan menjadi pimpinan sementara DPRD hingga ada penetapan pimpinan definitif.

Dalam sambutannya, Hamid mengatakan, dirinya bersama anggota dewan yang lain akan berusaha melanjutkan perjuangan anggota dewan yang lama. ”Kami akan berusaha maksimal mengemban amanat rakyat. Kita akan meningkatkan apa yang sudah dicapai anggota dewan yang lama,” katanya.

Penetapan Hamid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pimpinan sementara DPRD, karena PKB dan PPP adalah parpol yang memperoleh kursi terbanyak dibanding parpol lainnya. Komposisi keanggotaan DPRD Sumenep adalah PKB sebanyak 11 kursi, PPP 7 kursi, PAN dan PDIP, masing-masing sebanyak 6 kursi. Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama, masing-masing 4 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, masing-masing 2 kursi, dan Partai Demokrasi Pembaruan 1 kursi.

Pengambilan sumpah dan janji yang juga dihadiri Bupati Sumenep, Moh. Ramdlan Siraj dan Muspida berjalan hikmat meski di luar pendapa sekelompok mahasiswa melakukan aksi demo. (iir)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 22 Agustus 2009

Iskandar Ketua DPRD

Sebanyak 45 orang calon anggota DPRD Pamekasan periode 2009-2014 diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat pada sidang istiwema DPRD Pamekasan, Jumat (21/8) pagi tadi.

Prosesi pelantikan legislator hasil Pileg 2009 ini dihadiri sekitar 250 orang, termasuk Bupati Kholilurrahman dan pejabat muspida Pamekasan, berikut ulama dan tokoh masyarakat serta pimpinan ormas maupun pimpinan parpol.

Sekretaris DPRD Pamekasan Drs H Arief Handayani mengatakan pengucapan sumpah dan janji jabatan anggota dewan itu dipandu langsung Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan atas nama Ketua Makamah Agung RI. Prosesi pelantikan dimulai 08.00 relatif berjalan lancar.

Sidang istimewa DPRD itu dipimpin ketua DPRD lama dan ketua sementara DPRD hasil Pileg 2009. Ketua DPRD lama memimpin sejak pembukaan sidang hingga selesai pengucapan janji dan sumpah jabatan bagi anggota DPRD periode 2009-2014.

Setelah itu sidang diserahkan kepada ketua baru DPRD, yakni Iskandar SP asal PPP, - parpol pemenang pileg pemilu berikut wakilnya, Suli Faris, asal PBB. Mereka meminpin sidang istimewa DPRD hingga usai.

Sekedar diketahui dari 30 parpol politik peserta pemilu legislative lalu, hanya 12 partai politik yang bisa mendudukkan wakilnya di DPRD Pamekasan. Di antaranya PPP (8 kursi), PKB (5 kursi), Golkar (5 kursi), PBB (5 kursi), Demokrat (5 kursi), PAN (4 kursi), PKNU (4 kursi), PBR (3 kursi) PDIP (2 kursi), Gerindra (2 kursi), PKS dan PRN, masing-masing satu kursi. (mas)

Sumber: Surabaya Pos, Jumat, 21 Agustus 2009

Srikandi Muncul Lagi

Surabaya Post/Masdawi Dahlan: Nur Fatilah (kiri) dan Sutrisni

Setelah lama tidak muncul perempuan dalam komposisi DPRD Kabupaten Pamekasan, pada periode 2009-2014 ini muncul lagi. Bahkan ada dua “Srikandi” yang ikut dilantik menjadi anggota dewan di Pendapa Ronggosukowati, Jumat (21/8).

Dua Srikandi itu adalah Dra Sutrisni dari Partai Golkar dan Nur Fatilah dari Partai Demokrat. Mereka mengisi kekosongan perempuan di DPRD selama dua periode terakhir, yakni 1999- 2004 dan 2004-2009. Akibat kekosongan itu, banyak persoalan perempuan yang kurang mendapat perhatian dewan.

Sutrisni berterima kasih kepada warga Pamekasan yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjadi wakil rakyat. Dia berjanji akan memperjuangkan berbagai hal yang selama ini dinilainya kurang banyak mendapat perhatian para anggota dewan.

“Dua persoalan itu adalah masalah perempuan dengan segala aspeknya dan juga masalah pendidikan bagi kalangan perempuan itu sendiri. Kami akan memperjuangkan masalah tersebut, karena selain sebagai perempuan, kami juga seorang guru, yang banyak tahu tentang masalah pendidikan perempuan di Pamekasan ini,” katanya.

Sutrisni yang juga istri H Masrui, seorang pengusaha jasa konstruksi ini mengaku bahwa masalah perempuan yang urgen mendapat perhatian terutama di pedesaan adalah masalah pendidikan, kesehatan dam budaya. Menurut dia perempuan Madura harus pinter, sehat dan tidak lupa dengan identitas ke Madurannya.”Jangan ikut ikutan terbawa ole harus budaya modern yang tak karuan, terutama kaum remaja putrinya,” katanya.

Sementara Nur Fatilah mengatakan masalah kesehatan kaum wanita perlu mendapat perhatian serius. Terutama kesehatan pada ibu yang tengah hamil. Menurut dia banyak ibu hamil yang meninggal dunia karena kurangnya perhatian akan aspek kesehatan. “Kaum ibu harus sehat. Karena mereka yang akan mengasuh anak, jika kaum ibunya lemah maka generasi muda masa depan anak kita juga akan lemah,” katanya.

Sutrisni maupun Nur Fatilah juga mengaku akan terus bejuang serius menyampaikan aspirasi maupun kepentingan masyarakat secara umum. “Kami berdua ini sudah menjadi milik semua warga masyarakat Pamekasan, bukan milik partai lagi. Jadi kami tertuntut untuk memperjuangkan kepentingan mereka semua tanpa pandang golongan,” pungkas Nur Fatilah. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 22 Agustus 2009

Madura Kedatangan Delapan Investor Asing

Kepala Badan Penanaman Modal Asing Jawa Timur Hari Soegiri mengatakan setelah Jembatan Suramadu beroperasi, sudah delapan investor asing masuk Madura. Salah satu investor itu adalah Petro China, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Petro China, kata dia, telah mengantongi izin persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta. "Potensi minyak dan gas ada di Sampang dan Sumenep," ujarnya.

Berdasarkan data Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Masyarakat, jumlah sumber minyak di Madura cukup banyak. Total mencapai 15 titik. Lokasi terbanyak ada di Kabupaten Bangkalan, yang mencapai lima lokasi, Sampang tiga lokasi, Pamekasan dua lokasi, dan Sumenep empat lokasi.

Menurut Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Masyarakat Pamekasan Heru Budi Prasetyo, sepekan lalu Petro China sudah melakukan survei seismik di Pamekasan. Survei dilakukan untuk mencari kandungan minyak di daerah itu.

Menurut Heru, berdasarkan hasil sementara survei seismik di Pamekasan, dua lokasi yang terletak di Kecamatan Proppo dinilai Petro China memiliki cukup banyak kandungan minyak dan gas bumi.

Selain delapan perusahaan asing, ada delapan perusahaan dalam negeri masuk ke Madura. Potensi usaha di Madura yang ditawarkan untuk investor adalah usaha peternakan, usaha perikanan, usaha garam, dan pertambangan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini tengah melakukan kerja sama dengan Universitas Airlangga, Surabaya, untuk memetakan potensi daerah dan peluang investasi di Sumenep. "Insya Allah akhir tahun ini master plan investasi selesai," kata Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Abdullah Said.

Sebenarnya, kata Said, pemerintah Sumenep memiliki master plan tentang potensi investasi unggulan. Namun, master plan itu masih perlu diperbarui agar bisa menyesuaikan dengan kemungkinan pesatnya pembangunan setelah Jembatan Suramadu beroperasi.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Sunggono Sidik, sebenarnya banyak potensi investasi yang dimiliki Sumenep. "Ada minyak dan gas bumi, pertanian, perkebunan, serta perikanan," katanya.

Namun, kata Sunggono, berdasarkan hasil rapat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, empat kabupaten di Madura diminta tetap mengedepankan investasi di bidang pertanian dan perkebunan. "Karena sumber penghasilan utama warga Madura dari dua bidang itu," katanya.

Menurut Sunggono, sejak Jembatan Suramadu dioperasikan pada Juli lalu, baru satu investor yang menanamkan modalnya di Sumenep. "Operasinya di daerah Bluto, untuk bisnis ikan teri," katanya. (DINI M | MUSTHOFA)

Sumber: Tempo, Rabu, 19 Agustus 2009

Karnaval Lumpuhkan Lalu Lintas di Pamekasan

Karnaval Lumpuhkan Lalu Lintas di Pamekasan

Akses lalu lintas di dalam kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu macet total akibat kegiatan karnaval pembangunan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan masyarakat umum yang digelar pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Semua jalur menuju kota Pamekasan, baik dari arah kota Sumenep di bagian timur menuju kota Pamekasan maupun dari kota Sampang di bagian barat dan selatan kota ditutup.

"Kondisi ini mungkin akan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB sesuai rencana kegiatan," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan, AKP Sulardi.

Pengendara yang dari arah Sumenep hendak menuju Kamal atau jembatan Suramadu, terpaksa diarahkan melalui jalur alternatif. Yakni melalui Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, hingga tembus di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan. Demikian juga yang dari arah Kamal menuju Sumenep.

Bagi pengendara yang melalui jalur utara Sampang, yakni jalur Kecamatan Ombem, diarahkan melalui kelurahan Gladak Anyar, Jalan Sersan Mesrul, melalui jalan standion dan tembus di Jalan Raya Nyalaran.

"Kami sudah mempersiapkan petugas di masing-masing jalur yang dijadikan jalan alternatif ini," terang AKP Sulardi.

Karnaval tingkat SMA dan umum yang digelar Pemkab Pamekasan kali ini diikuti 34 tim peserta. Rinciannya, 19 dari tingkat SMA, dari kalangan masyarakat umum tiga sedang 12 sisanya dari instansi dinas di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Sumber: Antara - Rabu, Agustus 12, 2009

Fosma Tandingi BPWS

Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, mendirikan organisasi Forum Silaturahmi Masyarakat Madura (Fosma) untuk menandingi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).

Deklarasi Fosma yang digelar di Balai Pemuda, Surabaya, Minggu (9/8) siang itu, dihadiri sekitar 200 masyarakat Madura, khususnya yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. “Fosma ini independen, tetapi nanti akan membantu mendongkrak pendapatan pemerintah daerah,” kata Fuad mengenai pembentukan Fosma.

Dia menganggap, selama ini beberapa pihak telah dengan sengaja mendiskreditkan masyarakat Madura, terutama berkaitan dengan keberadaan Jembatan Suramadu. “Tidak pernah orang Madura mengambil sekrup Jembatan Suramadu. Dalam kasus ini orang Madura didiskreditkan. Padahal, yang mencuri orang lain atau siapa, saya nggak mau ngomong, takut keliru. Orang Madura itu memang banyak yang bekerja di besi tua, tetapi bukan mengambil, hanya meringkesi (membersihkan) besi-besi yang berserakan,” kata Ketua Dewan Pengarah Fosma itu.

Oleh sebab itu, menurut Fuad, orang Madura ingin mandiri dan maju dengan melibatkan diri dalam setiap pembangunan di Pulau Garam itu. “Orang Madura itu jangan hanya dijadikan penonton karena mereka juga ingin kesejahteraan ekonominya meningkat seperti masyarakat daerah lain,” katanya.

Hingga saat ini Fuad masih menolak kehadiran BPWS yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008. Apalagi nama Fuad dan tiga bupati di Madura serta Walikota Surabaya tidak masuk dalam sruktur kepengurusan BPWS.

Penolakan itu, lanjut dia, bukan bermaksud pihaknya menutup diri terhadap industrialisasi di Pulau Madura. “Justru kami terbuka terhadap siapa saja, karena kami sadar betul, banyak warga kami yang merantau ke daerah lain,” katanya.

Ia berharap dengan adanya kegiatan industri dan terciptanya lapangan kerja, masyarakat Madura yang selama ini merantau ke berbagai daerah dan belahan dunia lainnya bisa pulang dan bekerja di kampung halaman.

Dalam pembentukan Fosma itu, Fuad mengklaim telah mendapatkan dukungan dari empat kepala daerah yang berada di wilayah Suramadu tersebut. Namun, dalam deklarasi di Balai Pemuda itu, tak satu pun empat kepala daerah tersebut hadir. Bahkan, Bupati Sampang, Noer Tjahja, yang namanya tercantum sebagai salah satu Ketua Dewan Pengarah Fosma juga tidak tampak dalam acara itu.

Dalam sambutannya, Fuad juga sempat mengungkit-ungkit hasil Pemilu Gubernur (Pilgub) Jatim 2008 hingga terjadi pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep. “Sebenarnya rakyat kami ini tidak hanya mendukung pasangan Kar-Sa (pasangan terpilih, Soekarwo-Saifullah Yusuf), tetapi juga ada di antara kami yang memilih pasangan Ka-Ji (Khofifah Indar Parawansa-Mujiono),” katanya.

Hanya saja, menurut dia, kemenangan pasangan Kar-Sa di Kabupaten Bangkalan disebabkan karena adanya kontrak politik. Salah satu dari klausul kontrak politik itu sampai sekarang sedang ditagih oleh Fuad kepada Soekarwo dan Saifullah Yusuf selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. (ant)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 10 Agustus 2009

Sinden dari 10 Negara Pentas di Pamekasan

ANTARA/Nyoman Budhiana Beberapa guru mancanegara menunjukkan kepiawaian mereka memainkan gamelan Bali di Denpasar, Bali (21/4)

Sinden dan penabuh gamelan dari sepuluh negara pentas dalam sebuah pertunjukan wayang kulit semalam suntuk di Vihara Avalokitesvara, Dusun Candi, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu malam.

Para pesinden dan penabuh gamelan itu masing-masing dari Jepang, Belanda, Argentina, Skotlandia, Hongaria, Inggris, Afrika, Indonesia, China, Slovakia.

Pementasan wayang kulit semalam suntuk dalam rangka merayakan Dewi Kwan In , yakni dewa umat Budha di Kelenteng Vihara Avalokitesvara meraih kesempurnaan ini merupakan pementasan terunik dan tercatat dalam Musium Rekor Indonesia (Muri).

"Pementasan kali ini menunjukkan bahwa seni dan budaya merupakan alat untuk mempererat persaudaraan antara sesama, tanpa membeda-bedakan agama, suka dan asal negara," kata ketua pengurus Vihara Avalokitesvara, Kosala Mahinda.

Pementasan wayang semalam suntuk yang merupakan gabungan dari berbagai kelompok gamelan dari Madura dan Jawa, seperti Surabaya, Yogyakarta, Klaten Boyolali dan Trenggalek ini, mengisahkan lakon berjudul "Wahyu Sri Mangkutoromo", yang berarti wahyu untuk seorang raja.

Menurut Tee Bun Liong, pedalang dalam pementasan itu, dalam lakon ini mengisahkan delapan ilmu yang harus dimiliki seorang pemimpin yang disebut dengan "hasta brata". Antara lain sikap adil, kesabaran, kejujuran dan penuh rasa tanggungjwab.

Menurut pengurus yayasan vihara Avalokitesvara, Kosala Mahinda, selain pementasan wayang semalam suntuk dari 10 negara, yang juga tercatat dalam musium rekor Indoensia dalam rangkaian acara perayaan Dewi Kwan In mencapai kesempurnaan atau wahyu itu ialah tari liang-liong dan kelenteng vihara Avalokistesvara itu sendiri.

Tari Liang-Liong yang dipentaskan dalam acara Sabtu malam ini tergolong unik karena ditampilkan oleh ibu-ibu yang berumur diatas 60 tahun.

"Sedangkan kelenteng vihara Avalokitesvara tergolong unik karena di kelenteng ini ada tiga tempat ibadah. Yakni ibadah umat Budha, Hindu dan umat Islam dalam satu lokasi," terang Kosala.

Pementasan wayang semalam suntuk perwakilan dari 10 negara ini dimulai sekitar pukul 22.00 WIB yang ditandai penyerahan, gunungan wayang oleh Kepala Dinas Pemudan, Olah Raga dan Kabudayaan (Disporabud), Mohammad Yusuf Suhartono kepada Kidalam Tee Bun Liong.

Acara yang disiarkan secara live di sebuah stasiun televisi swasta ini mendapat perhatian warga, mereka terlihat antusias menyaksikan pentunjukan wayang dari berbagai negara ini.

"Ternyata kesenian wayang juga menjadi perhatian warga di luar negeri, bahkan mereka nyinden dan nembang dengan baik juga," kata, seorang penonton berdecak kagum.(*)

Sumber: Antara, Sabtu, 8 Agustus 2009

Perdagangan Terancam Merosot

Aktivitas perdagangan melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terancam merosot. Persoalannya, kapal yang bisa melintas di alur pelayaran barat Surabaya terbatas dengan draf maksimal tujuh meter saat air surut terendah.

Aturan tersebut menyebabkan biaya operasional membengkak dan akan membebani pengguna jasa. Pelaku usaha perdagangan, terutama ekspor- impor, kini merasa was-was. Peraturan harus ditaati demi alasan keamanan.

Diperkirakan ongkos untuk forwarding saja meningkat sedikitnya 20 persen, belum termasuk kenaikan ongkos yang lain. "Kondisi ini akan mematikan perdagangan bukan saja di Jawa Timur, tapi juga Indonesia bagian timur karena kapal yang bisa masuk juga menjadi terbatas meski Tanjung Perak seharusnya pelabuhan internasional," tutur Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan, Kamis (6/8) di Surabaya.

Bila biaya operasional naik, pengguna jasa akan membebankan pembengkakan ongkos kepada end user, yaitu konsumen. Menurut Isdarmawan, eksportir tidak mungkin menanggung kenaikan biaya sendiri. Namun, begitu harga bagi konsumen naik, akan memukul perekonomian pada umumnya karena daya beli masyarakat belum pulih. "Sekarang kondisi belum membaik akibat krisis, malah diperparah dengan masalah di pelabuhan," ujarnya.

Hal senada dikemukakan Ketua Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Jatim Azis Winanda. Pembengkakan biaya yang dialami pelaku usaha kepelabuhanan selanjutnya akan dibebankan bagi konsumen. Hanya saja pihaknya masih melakukan perhitungan terkait aturan yang baru ditetapkan itu. Pipa gas

Pada 31 Juli 2009, Administrator Pelabuhan (Adpel) Utama Tanjung Perak mengeluarkan surat edaran bagi pengguna jasa kepelabuhanan. Dalam surat itu disebutkan, sebagai upaya mewaspadai risiko bagi kapal-kapal terhadap keberadaan pipa gas Kodeco Energy Co Ltd di alur pelayaran Surabaya barat, draf yang direkomendasi tidak boleh lebih dari tujuh meter.

Selain itu, kapal yang akan menunggu dan tambat di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) Maspion, Smelting, dan Petrokimia Gresik tidak dapat berlabuh dan membuang jangkar di kawasan tersebut, mengingat pipa gas yang panjangnya sekitar tujuh kilometer digelar tanpa ditanam.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jatim Prijanto mengatakan, bila Adpel Tanjung Perak telah mengeluarkan aturan tersebut, berarti mutlak untuk dipatuhi. Persoalannya, risiko terlalu besar bila draf yang melalui alur pelayaran barat lebih dari tujuh meter. "Adpel bertindak untuk keamanan, tapi persoalannya ada pada pipa gas milik Kodeco yang diletakkan tanpa ditanam," tuturnya.

Selama ini kapal yang melintas maksimal dengan draf 11 meter. Apalagi kalau kapal membawa muatan curah yang menjadi bahan pokok bagi dunia industri, seperti semen dan terigu. Dengan aturan baru, kapal yang membawa muatan curah maupun kargo harus mengurangi muatan. "Contohnya, kalau satu kapal biasanya membawa 2.500 kontainer, sekarang hanya bisa membawa 2.000 kontainer. Hal itu yang membuat biaya membengkak," kata Prijanto. (BEE)

Sumber: Kompas, Jumat, 7 Agustus 2009

Konflik Pegaraman Makin Panas

Al Jihad Gagalkan Perampasan Garam oleh PT Garam

Perseteruan antara PT Garam dan Yayasan Al Jihad terus memanas saja. Setelah pekan lalu merampas hasil panen garam petani yang tergabung dalam Al Jihad, kemarin malam orang-orang PT Garam kembali hendak merampas garam petani. Tapi, aksi perampasan itu berhasil digagalkan.

Ternyata, upaya perampasan hasil garam itu merupakan kali kelima. Menurut Abdurrahman, koordinator lapangan Yayasan Al-Jihad, sebelumnya PT Garam telah mengambil hasil panen dari garapan milik Didik, Suharis, Munawar, dan Abu Sai. Terakhir, perampasan garam milik Firdaus di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, berhasil digagalkan.

Informasi yang dirangkum koran ini menyebutkan, usaha perampasan garam milik Firdaus dilakukan dua kali, sekitar pukul 00.00 dan menjelang subuh. Namun, aksi perampasan oleh orang-orang PT Garam itu berhasil dicegah oleh Abdurrahman dan teman-temannnya.

Abdurrahman cerita, orang-orang PT Garam yang ditugaskan merampas hasil garam petani Al Jihad itu adalah Mohammad Anwar dan kawan-kawan. Mereka membawa truk memasuki lokasi pegaraman milik Firdaus. Ketika tahu ada truk yang ditumpangi Anwar dan kawan-kawannya, salah satu warga curiga bahwa orang-orang PT Garam itu akan mangambil hasil panen garam milik Firdaus.

Dengan cepat, sekitar 100 petani garam yang tergabung dalam Al Jihad berusaha mencegah orang-orang PT garam itu merampas garam milik Firdaus. Meski nyaris bentrok, tak ada korban pada kedua belah pihak. Hanya, petani Al Jihad berhasil mengamankan garam yang akan dirampas.

Diperkirakan hasil penen garam yang hendak dirampas 3,5 ton. Dengan kejadian tersebut, kemarin sejumlah petani Al Jihad menjaga ketat garam milik Firdaus. "Kami akan menjaga hasil panen (garam) ini. Sebab, ada kabar hari ini (kemairn, Red) garam akan dijual ke Budiono," ungkap Abdurrahman.

Menurut dia, perampasan hasil panen garam telah menggunakan cara-cara preman. Selain itu, PT Garam telah melanggar hukum atas perjanjian hak garap. Alasannya, isi perjanjian menyebutkan, hak garap lahan pegaraman oleh Al Jihad dibatasi sampai masa modernisasi dimulai. Tanda bahwa modernisasi dimulai, ketika teluk Kali Gersik Putih dan Kali Saroka ditutup. "Jika hal itu telah dilakukan, baru perjanjian tersebut telah berakhir," tandas Abdurrahman.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum PT Garam Farid Zahid mengatakan, pihaknya tidak merampas garam milik petani. Tapi, mengambil hak PT Garam yang ada di petani.

Dia mengklaim hak PT Garam di petani masih ada. Sebab, hingga saat ini tidak pernah ada kontrak baru dengan para petani yang diduga bermasalah tersebut. "Jadi, kami hanya mengambil hak, bukan milik petani," dalihnya.

Menurut dia, PT Garam sudah memberikan kesempatan kepada petani. Itu dibuktikan dengan adanya beberapa kali kesempatan. "Kalau tidak salah sampai lima kali kesempatan. Tapi, ternyata tidak ada respons. Jika sekarang kami akan menerima, itu jika mau membuat kontrak dengan PT Garam," terangnya.

Farid menegaskan, pihaknya sudah menjelaskan secara detail dalam surat yang dikirimkan ke Al Jihad. Disebutkan, semua isi di areal pegaraman adalah milik PT Garam. (c22/zid/mat)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 06 Agustus 2009

Ratusan Petani Garam Mengamuk

Rusak Lahan Pegaraman

Sedikitnya 120 orang petani garam eks pemilik dan penggarap lahan milik PT Garam mengamuk dan merusak hasil garamnya yang sudah siap dipanen di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Senin (27/7).

Mereka kecewa dengan PT Garam selaku pemilik lahan yang memutus secara sepihak kontrak sewa pengguna lahan yang telah berlangsung sejak 2000 lalu. Petani garam itu berasal dari Kecamatan Saronggi, Kalianget dan Gapura, yang tergabung dalam Yayasan Petani Garam (YPG) Al-Jihad. Sebelumnya petani telah terikat kontrak sewa dengan PT Garam mengelola lahan pegaraman seluas 140 hektar milik PT Garam.

Awal mula terjadinya amuk massa karena PT Garam terus memaksakan diri untuk mengukur lahan. Sejak pagi lahan pegaraman itu telah diduduki petani yang selama ini menyewanya. Massa yang marah itu langsung mengobrak abrik garam yang sudah siap panen.

Selain merusak dan mengamuk, ratusan warga yang sebagian besar terdiri ibu-ibu itu juga mencaci maki ketika petugas ukur mulai turun ke tengah lahan pegaraman. Bahkan petugas ukur yang dikawal satu peleton polisi dari Polres Sumenep dan Polsek Kalianget sempat dilempari garam.

Namun petugas ukur yang dikawal ketat polisi bersenjata lengkap itu terus mengukur lahan pegaraman itu hingga selesai. Mereka tidak mempedulikan petani garam yang terus mengamuk dan merusak hasil garam yang telah mengkristal.

Koordinator aksi dari YPG Al-Jihad, Abdurrahman kepada wartawan mengatakan, petani eks penggarap lahan milik PT Garam menolak pemetaan ulang lahan oleh PT Garam. Masalahnya, hingga kini lahan tersebut masih terikat kontrak sejak tahun 2000 dan hingga saat ini belum ada pemutusan kontraknya.

”Sikap PT Garam telah kami perkarakan dan saat ini masih dalam proses di pengadilan,” tandasnya.
Menurut Abdurrahman, karena kontrak belum dicabut dan rencana pengambilan sepihak oleh PT Garam masih disengketakan di pengadilan, maka petani garam yang tergabung dalam Yayasan Al-Jihad masih berhak mengelola lahan itu sampai ada putusan tetap dari pengadilan.

Sementara Humas PT Garam Kalianget, Sumenep, Farid Zahid mengaku langkahnya sudah benar dan kontrak sewa lahan dengan yayasan sudah berakhir sejak tahun 2009.
Karenanya PT Garam berhak kembali mengelola lahan miliknya sesuai peruntukan. ”Tidak ada pelanggaran hukum, karena lahan itu milik kami. Sedangkan kontrak sewa lahan kepada yayasan sudah berakhir tahun ini,” tegasnya.

Dijelaskan Farid, PT Garam berhak mengelola lagi lahannya dan bagi warga atau petani eks pemilik atau eks penggarap mau mengajukan sewa lagi dipersilakan. ”Cuma kami tegaskan, lahan itu tidak lagi kami kontrakkan melalui yayasan, akan tetapi langsung kepada petani yang mengajukan permohonan sesuai prosedur,” tegasnya.st2

Sumber: Surya, Selasa, 28 Juli 2009