Peresmian Jembatan Suramadu semakin dekat. Jika sesuai rencana, 12 hari lagi Presiden SBY akan datang ke Jawa Timur secara khusus meresmikan jembatan itu. Tapi, makin mepetnya waktu peresmian tidak berpengaruh pada pembentukan BPWS yang kabarnya sudah diurus oleh dewan pengarah lembaga itu. Bahkan, Pemerintah Bangkalan yang diwakili badan perencana pembagunan daerah (Bappeda) beleum mendengar selentingan kabar pun tentang hal itu.
Kenyataan tersebut terlontar dari Kepala Bappeda Bangkalan, Mohni, ketika mengunjungi bentang tengah Jembatan Suramadu bersama anggota DPRD Bangkalan. Dalam kegiatan itu koran ini menyempatkan diri menanyakan sejauh mana Pemkab Bangkalan mendengar kabar mengenai pembentukan BPWS. Sebab, menurut berita di Metropolis (Jawa Pos Group) edisi Rabu 27 Mei, Pemkot Surabaya berupaya menggalang kekuatan dari Kabupaten Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan untuk memrotes Perpres pembentukan BPWS. Tiga daerah tersebut hendak diajak "berkoalisi protes" karena didesain masuk ke kawasan yang akan dikelola BPWS.
"Saya belum mendengar kabar sedikit pun tentang BPWS. Sampai sekarang kok sepertinya memang tidak ada kabarnya. Kalau yang Unijoyo (mendesak pembentukan BPWS) itu kan memang sedah lama," tegas Mohni sambil berjalan menuju mobilnya. Ketidaktahuannya mengenai badan bentukan pemerintah pusat itu juga berarti belum mengungkap siapa yang akan ada dalam struktur dan bagaimana sistem kerjanya.
Demikian pula dengan tanah 600 hektare yang disebut - sebut bakal dikelola oleh badan itu. "Sama saja dengan tanah yang katanya akan dikelola BPWS. Karena nggak ada kabarnya, masalah itu juga belum ada kabarnya," tuturnya.
Bagaimana dengan ajakan Walikota Surabaya memrotes BPWS? Dijelaskan, hal itu baru diketahuinya dari berita di media massa. Hingga diwawancarai, dia mengaku belum mendapat informasi apapun terkait upaya Pemkot Surabaya menggalang kekuatan itu. "Belum...belum ada yang menghubungi. Tapi mungkin itu (memrotes BPWS, Red) masih keinginan walikota secara pribadi," katanya lantas tertawa.
Lambannya pembentukan BPWS, Ketua DPRD Bangkalan Syarbini Makki turut angkat bicara. Menurut dia, bagaimanapun BPWS harus bisa mengakselerasi seluruh kebijakan yang akan dijalankan dengan pemerintah daerah. Karena itu sebaiknya BPWS segera "mendekatkan" diri pada daerah supaya tidak dianggap melangkahi kewenangan daerah. Sehingga hak dan kewajiban pemerintah daerah dan BPWS jelas di atas kertas dan pelaksanaannya.
Sementara itu, informasi yang diperoleh dari tim Suramadu, hari ini beberapa menteri di kabinet Indonesia Bersatu bakal berkunjung ke Jemabatan Suramadu. Para menteri tersebut merupakan anggota dewan pengarah BPWS.
Menurut tim Humas Suramadu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional A.G. Ismail mengatakan, menteri yang akan datang di Jembatan Suramadu yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menkominfo, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Negara BUMN, kepala Badan Pertanahan Nasional, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan gubernur Jatim.
Dijelaskan pula, jika sesuai rencana rombongan tersebut akan tiba di Jembatan Nasional Suramadu, pukul 09.00. Di lokasi tersebut, sebagian menteri juga akan mencoba jalur sepeda motor. Uji coba tersebut dimasudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa jalur sepeda motor aman untuk dilintasi masyarakat. (nra)
Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 29 Mei 2009
Warga Suramadu 'Diusir' ke Rusun
Dok. SP: Nelayan sekitar kaki Suramadu. Demam rumah susun (rusun) kini menghinggapi Pemprov Jatim. Bahkan masyarakat yang memiliki tanah bersertifikat pun akan diusir ke rusun demi menyelamatkan proyek pembangunan kawasans ekitar Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).
Pemprov sendiri memberi iming-iming bahwa lahan yang dimiliki oleh warga tak akan dilepas melainkan dianggap sebagai modal usaha.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang Bappeprov Jatim, Suci Purnomo mengatakan, konsep ini meniru salah satu lokasi di Manggarai, Jakarta. Di tempat tersebut, masyarakat direlokasi ke rumah susun, namun lahan yang ditinggalkannya tidak hangus. “Jadi seperti menanam saham. Dengan begini masyarakat juga tidak merasa dilepaskan,” ujarnya, Selasa (26/5).
Dijelaskannya, wacana ini sudah muncul dalam pembahasan pengembangan wilayah kaki jembatan Suramadu. Alasannya, wilayah ini akan ditangani oleh Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) yang masih dibentuk di pemerintah pusat. Seperti diketahui, pengembangan kawasan kaki jembatan Suramadu memanfaatkan lahan seluas 600 hektar, masing-masing di sisi Madura dan Surabaya.
Wacana yang dinilai menguntungkan warga tersebut agaknya juga sulit diwujudkan, karena para broker tanah mulai bergerilya untuk membeli lahan masyarakat. Mengenai hal ini, Suci Purnomo menyebutnya sebagai sebuah tantangan dalam pengembangan wilayah. “Kita akan menyerahkan pada BPWS, bagaimana mengatasi hal ini,” ujarnya.
Ditegaskan, pihaknya masih belum bisa memastikan pengelolaan dan pengembangan wilayah kaki jembatan Suramadu. Alasannya, masih dilakukan pembahasan di tingkat pusat, termasuk tata ruangnya. Secara garis besar, wilayah ini nantinya akan dikembangkan untuk tata niaga, wisata, perindustrian, dan kawasan lingkungan. “Kita tunggu saja setelah ada keputusan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Chaerul Djaelani. mengatakan hingga kini proses pemilihan personel BPWS sudah menjaring tiga nama. Nama ini selanjutnya diajukan ke presiden untuk disahkan.
Dijelaskan, adanya badan yang mengelola Suramadu ini sebenarnya akan lebih memudahkan kerja Pemprov Jatim. Pasalnya, keberlangsungan dan tanggung jawabnya diserahkan pada BPWS dan dibiayai oleh APBN.
Mengenai masih munculnya penolakan dari Pemkot Surabaya, mantan Kadis Kimpraswil itu menegaskan, keberadaan BPWS ini tidak akan mengurangi kewenangan kabupaten/kota. Dia jelaskan, hal tersebut tergantung pada konsep tata ruang yang ada. “Kehadiran Suramadu seharusnya dimanfaatkan, mengingat besarnya biaya yang sudah dihabiskan. Jangan sampai muncul bangunan yang mubazir,” ujarnya. (k2)
Sumber: Surabaya Post, Rabu, 27 Mei 2009
Tiga Nama Berpeluang Urus Suramadu
Imam Supardi, Junaedi Mahendra, dan Heryo Wiyanto. Pemprov Jatim mendesak pemerintah pusat segera menunjuk Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS), lembaga yang ditunjuk mengelola infrastruktur sekaligus menggagas pengembangan wilayah Surabaya dan Madura.
Penunjukan ini dinilai penting, mengingat semakin dekatnya waktu peresmian Suramadu, yakni tinggal 16 hari lagi. “Kami berharap sebelum peresmian 10 Juni 2009, pemerintah pusat sudah menunjuk Kepala BPWS,” ujar Asisten II Sekdaprov Chaerul Djaelani, Senin (25/5), usai acara pisah kenal Kepala Dishub dan LLAJ Jatim.
Untuk mengisi formasi keanggotaan BPWS, pihak pemprov minggu lalu telah mengirimkan tiga nama yang lolos fit and proper test, yakni Imam Supardi (mantan Wagub Jatim), Junaedi Mahendra (mantan Kepala Bakorwil Pamekasan dan mantan Bupati Madiun), dan Heryo Wiyanto (mantan Kepala Bakesbanglinmas Jatim).
Formasi BPWS berdasar Perpres 27/2008 terbagi dalam dua struktur, yaitu dewan pengarah dan badan pelaksana. Dewan pengarah terdiri dari 11 menteri yang dipimpin Menteri Ekuin.
Untuk pengembangan wilayah, perpres menjelaskan bahwa pengembangan wilayah Surabaya dan Madura akan dilakukan di tiga tempat. Yakni, wilayah sisi Surabaya dan Madura masing-masing disiapkan kawasan pengembangan seluas 600 hektare. Ditambah kawasan seluas 600 hektare di Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan Bangkalan.
Menurut Chaerul, pentingnya badan pelaksana BPWS segera ditunjuk, karena badan inilah yang akan berada di garda terdepan untuk mengatur dan membuat rencana tata ruang kawasan Surmadu dan pengembangannya. “Masalah siapa yang ditunjuk, semuanya terserah pemerintah pusat. Yang penting, dapat bekerjasama yang baik dengan pemerintah setempat (pemprov dan pemkot/pemkab),” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dalam kunjungannya ke Surabaya beberapa hari lalu menegaskan, sebelum Jembatan Suramadu diresmikan 10 Juni 2009, badan pelaksana BPWS harus terbentuk. Apalagi, fit and proper test juga sudah dilakukan. “Bahkan tiga nama juga sudah dipilih untuk diajukan ke Presiden untuk dipilih siapa kepalanya,” tukas Djoko. uji
Sumber: Surya,. Selasa, 26 Mei 2009
Penunjukan ini dinilai penting, mengingat semakin dekatnya waktu peresmian Suramadu, yakni tinggal 16 hari lagi. “Kami berharap sebelum peresmian 10 Juni 2009, pemerintah pusat sudah menunjuk Kepala BPWS,” ujar Asisten II Sekdaprov Chaerul Djaelani, Senin (25/5), usai acara pisah kenal Kepala Dishub dan LLAJ Jatim.
Untuk mengisi formasi keanggotaan BPWS, pihak pemprov minggu lalu telah mengirimkan tiga nama yang lolos fit and proper test, yakni Imam Supardi (mantan Wagub Jatim), Junaedi Mahendra (mantan Kepala Bakorwil Pamekasan dan mantan Bupati Madiun), dan Heryo Wiyanto (mantan Kepala Bakesbanglinmas Jatim).
Formasi BPWS berdasar Perpres 27/2008 terbagi dalam dua struktur, yaitu dewan pengarah dan badan pelaksana. Dewan pengarah terdiri dari 11 menteri yang dipimpin Menteri Ekuin.
Untuk pengembangan wilayah, perpres menjelaskan bahwa pengembangan wilayah Surabaya dan Madura akan dilakukan di tiga tempat. Yakni, wilayah sisi Surabaya dan Madura masing-masing disiapkan kawasan pengembangan seluas 600 hektare. Ditambah kawasan seluas 600 hektare di Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan Bangkalan.
Menurut Chaerul, pentingnya badan pelaksana BPWS segera ditunjuk, karena badan inilah yang akan berada di garda terdepan untuk mengatur dan membuat rencana tata ruang kawasan Surmadu dan pengembangannya. “Masalah siapa yang ditunjuk, semuanya terserah pemerintah pusat. Yang penting, dapat bekerjasama yang baik dengan pemerintah setempat (pemprov dan pemkot/pemkab),” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dalam kunjungannya ke Surabaya beberapa hari lalu menegaskan, sebelum Jembatan Suramadu diresmikan 10 Juni 2009, badan pelaksana BPWS harus terbentuk. Apalagi, fit and proper test juga sudah dilakukan. “Bahkan tiga nama juga sudah dipilih untuk diajukan ke Presiden untuk dipilih siapa kepalanya,” tukas Djoko. uji
Sumber: Surya,. Selasa, 26 Mei 2009
Kejar Deadline Suramadu
Butuh 15 Hari Tahap Akhir Jalan Akses
Terhitung hari ini, Jembatan Suramadu akan diresmikan 17 hari lagi. Sisa waktu itu juga berarti deadline bagi semua pihak yang terlibat secara teknis pengerjaan jembatan dan jalan aksesnya. Pihak Satuan Kerja Sisi Madura mengklaim butuh waktu 15 hari untuk menyelesaikan segala yang belum dikerjakan hingga hari ini.
Pantauan koran ini kemarin, dari titik nol akses di Kecamatan Burneh, masih terdapat beberapa bagian yang belum selesai. Tak bisa dipungkiri, di mulut akses saja terlihat masih berantakan. Traffic light sudah terpasang, namun belum menyala. Di beberapa sudut jalan masih terdapat material bangunan berserakan.
Lampu jalan di titik nol itu juga sudah terpasang. Namun, setelah masuk lebih jauh ke dalam akses, masih banyak lampu jalan belum terpasang. Hanya beton-beton untuk media pemasangan lampu yang ada di sepanjang jalan. Menurut pihak satker akses, lampu-lampu jalan itu sedikitnya berjumlah 181 unit.
Untuk jalan bisa dibilang nyaris tanpa cela. Maklum, jalan masih baru, mulus, dan rata. Di kilometer 5 (spidometer koran ini) dari mulut akses tampak beberapa pekerja tengah menimbun bagian tengah jalan. Sebab, jarak antara jalan dari dan menuju Suramadu tergenang air. Kemudian di kilometer 6,8 lampu-lampu jalan mulai terlihat lagi hingga kilometer 7,6.
Di antara kilometer 6,8 hingga 7,4 itu terdapat intersection dari arah timur dan barat. Arah timur adalah perlintasan dari Kecamatan Burneh, sedang arah barat merupakan perlintasan dari Kecamatan Tragah. Pertemuan empat perlintasan dari dan ke arah Suramadu serta dari Labang ke Tragah dan sebaliknya itu diatur dengan traffic light.
Melanjutkan perjalanan, di kilometer 8 ruas jalan lebih luas dibanding sebelum dan sesudahnya. Jika tak salah, ruas itu mungkin akan dipakai untuk rest area pengguna jalan. Beberapa menit kemudian, koran ini sampai di mulut jembatan tepat di kilometer 11,5 dari mulut akses. Sebagai catatan, berdasarkan pantauan koran ini, sepanjang jalan akses masih belum terdapat pembatas jalan. Sehingga memungkinkan peternak atau petani dengan bebas menyeberang atau berkendara di dua ruas jalan akses itu.
Sebelum sampai di mulut jembatan, di kilometer 11 terdapat beberapa pekerja tengah membangun pintu tol masuk jembatan Suramadu. Di sekitar pintu tol itu ada lahan kosong, yang menurut rencana, akan dibangun kantor pengamanan atau administrasi tol.
Info mengenai tolgate ini tak jelas karena satker sisi Madura mengaku hanya kedapatan tempat. Segala pembangunan fisik dan kebijakan nonfisik merupakan tanggung jawab pihak pekerja jembatan.
Di kantor satker koran ini menemui Sodikin dari bagian teknis akses Suramadu. Dijelaskan, hingga kemarin pihaknya masih terus mengerjakan tahapan - tahapan akhir. "Sampai saat ini kami masih terus mengerjakan kekurangan - kekurangan di jalan akses sisi Madura ini," jelasnya. Pekerjaan itu antara lain penyelesaian marka jalan di sepanjang 4 kilometer, pembersihan jalan, dan pemasangan 54 unit lampu jalan.
"Kalau menghitung hari seluruh pengerjaan itu akan selesai dan butuh waktu kurang lebih 15 hari," ujarnya. Waktu 15 hari yang dilontarkan pria asal Malang itu termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan 181 lampu jalan dan traffic light yang sudah terpasang.
"Untuk lampu - lampu kita masih menunggu konfirmasi dari PLN. Sebab, penerangan di sisi akses menjadi tanggung jawab wilayah masing - masing. Untuk penerangan jembatan nanti ada gardu sendiri," terangnya.
Mengenai kebutuhan listrik, Sodikin mengungkapkan, tiap unit lampu jalan membutuhkan 250 watt. "Jadi kebutuhan kita 250 watt dikalikan banyaknya lampu 181 itu. Kemarin kita ajukan per enam bulan biaya listriknya sebesar Rp 226 juta," paparnya.
Bagaimana dengan rambu dan sistem pengamanannya? Menurut Sodikin, sudah meng - cover segala kebutuhan di sepanjang akses Suramadu. Seperti yang disinggung oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Bangkalan Syaiful Djamal, sedikitnya ada 27 titik di akses Suramadu membutuhkan rambu-rambu. Yaitu, penunjuk arah, imbauan, larangan, dan anjuran.
"Kita sudah cover kebutuhan itu. Tapi barangnya belum datang. Kalau datang pun kita akan koordinasi dulu sebelum dipasang. Sebab, bisa jadi rawan hilang," tuturnya.
Karena berkaitan dengan pengamanan, hingga kemarin masih belum ada satuan khusus yang diajak kerjasama untuk keperluan tersebut. Namun, secara personal diakui sudah ada meski tak banyak.
Terkait pengamanan juga, monitoring system manual juga akan segera digarap. Ada tiga titik pos pengamanan, yaitu di mulut jembatan (tepatnya di pintu tol), titik 2.400 meter dari tol Jembatan Suramadu, dan di mulut akses wilayah Burneh. "Tiga titik itu nanti akan ditempatkan pos pengamanan. Sementara untuk pengamanan bawah jembatan nanti ada polairud (polisi air dan udara, Red) yang akan dibuatkan kantor juga," ungkapnya.
Kantor polairud diposisikan di bawah kaki Jembatan Suramadu. Sementara mereka akan menempati kontainer yang akan disetting jadi kantor.
Monitoring system dengan close circuit television alias CCTV juga akan dikerjakan. Selain berguna untuk memantau keamanan di tengah jembatan, sistem tersebut juga akan sangat berguna jika ada ban sepeda motor bocor di tengah jembatan. "Untuk pengamanan sistem CCTV itu mungkin nanti juga akan dibangunkan tempat," tegasnya.
Ditambahkan, hingga kini pihaknya tengah membahas dan mengevaluasi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di tengah jembatan. "Untuk ban sepeda motor yang bocor mungkin nanti akan dipandu ke jalan yang ada pintu akses ke ruas untuk mobil. Nah, setelah itu mungkin diangkut dengan kendaraan operasional sampai ujung jembatan," katanya mengira-ngira. (nra/mat)
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 24 Mei 2009
Terhitung hari ini, Jembatan Suramadu akan diresmikan 17 hari lagi. Sisa waktu itu juga berarti deadline bagi semua pihak yang terlibat secara teknis pengerjaan jembatan dan jalan aksesnya. Pihak Satuan Kerja Sisi Madura mengklaim butuh waktu 15 hari untuk menyelesaikan segala yang belum dikerjakan hingga hari ini.
Pantauan koran ini kemarin, dari titik nol akses di Kecamatan Burneh, masih terdapat beberapa bagian yang belum selesai. Tak bisa dipungkiri, di mulut akses saja terlihat masih berantakan. Traffic light sudah terpasang, namun belum menyala. Di beberapa sudut jalan masih terdapat material bangunan berserakan.
Lampu jalan di titik nol itu juga sudah terpasang. Namun, setelah masuk lebih jauh ke dalam akses, masih banyak lampu jalan belum terpasang. Hanya beton-beton untuk media pemasangan lampu yang ada di sepanjang jalan. Menurut pihak satker akses, lampu-lampu jalan itu sedikitnya berjumlah 181 unit.
Untuk jalan bisa dibilang nyaris tanpa cela. Maklum, jalan masih baru, mulus, dan rata. Di kilometer 5 (spidometer koran ini) dari mulut akses tampak beberapa pekerja tengah menimbun bagian tengah jalan. Sebab, jarak antara jalan dari dan menuju Suramadu tergenang air. Kemudian di kilometer 6,8 lampu-lampu jalan mulai terlihat lagi hingga kilometer 7,6.
Di antara kilometer 6,8 hingga 7,4 itu terdapat intersection dari arah timur dan barat. Arah timur adalah perlintasan dari Kecamatan Burneh, sedang arah barat merupakan perlintasan dari Kecamatan Tragah. Pertemuan empat perlintasan dari dan ke arah Suramadu serta dari Labang ke Tragah dan sebaliknya itu diatur dengan traffic light.
Melanjutkan perjalanan, di kilometer 8 ruas jalan lebih luas dibanding sebelum dan sesudahnya. Jika tak salah, ruas itu mungkin akan dipakai untuk rest area pengguna jalan. Beberapa menit kemudian, koran ini sampai di mulut jembatan tepat di kilometer 11,5 dari mulut akses. Sebagai catatan, berdasarkan pantauan koran ini, sepanjang jalan akses masih belum terdapat pembatas jalan. Sehingga memungkinkan peternak atau petani dengan bebas menyeberang atau berkendara di dua ruas jalan akses itu.
Sebelum sampai di mulut jembatan, di kilometer 11 terdapat beberapa pekerja tengah membangun pintu tol masuk jembatan Suramadu. Di sekitar pintu tol itu ada lahan kosong, yang menurut rencana, akan dibangun kantor pengamanan atau administrasi tol.
Info mengenai tolgate ini tak jelas karena satker sisi Madura mengaku hanya kedapatan tempat. Segala pembangunan fisik dan kebijakan nonfisik merupakan tanggung jawab pihak pekerja jembatan.
Di kantor satker koran ini menemui Sodikin dari bagian teknis akses Suramadu. Dijelaskan, hingga kemarin pihaknya masih terus mengerjakan tahapan - tahapan akhir. "Sampai saat ini kami masih terus mengerjakan kekurangan - kekurangan di jalan akses sisi Madura ini," jelasnya. Pekerjaan itu antara lain penyelesaian marka jalan di sepanjang 4 kilometer, pembersihan jalan, dan pemasangan 54 unit lampu jalan.
"Kalau menghitung hari seluruh pengerjaan itu akan selesai dan butuh waktu kurang lebih 15 hari," ujarnya. Waktu 15 hari yang dilontarkan pria asal Malang itu termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan 181 lampu jalan dan traffic light yang sudah terpasang.
"Untuk lampu - lampu kita masih menunggu konfirmasi dari PLN. Sebab, penerangan di sisi akses menjadi tanggung jawab wilayah masing - masing. Untuk penerangan jembatan nanti ada gardu sendiri," terangnya.
Mengenai kebutuhan listrik, Sodikin mengungkapkan, tiap unit lampu jalan membutuhkan 250 watt. "Jadi kebutuhan kita 250 watt dikalikan banyaknya lampu 181 itu. Kemarin kita ajukan per enam bulan biaya listriknya sebesar Rp 226 juta," paparnya.
Bagaimana dengan rambu dan sistem pengamanannya? Menurut Sodikin, sudah meng - cover segala kebutuhan di sepanjang akses Suramadu. Seperti yang disinggung oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Bangkalan Syaiful Djamal, sedikitnya ada 27 titik di akses Suramadu membutuhkan rambu-rambu. Yaitu, penunjuk arah, imbauan, larangan, dan anjuran.
"Kita sudah cover kebutuhan itu. Tapi barangnya belum datang. Kalau datang pun kita akan koordinasi dulu sebelum dipasang. Sebab, bisa jadi rawan hilang," tuturnya.
Karena berkaitan dengan pengamanan, hingga kemarin masih belum ada satuan khusus yang diajak kerjasama untuk keperluan tersebut. Namun, secara personal diakui sudah ada meski tak banyak.
Terkait pengamanan juga, monitoring system manual juga akan segera digarap. Ada tiga titik pos pengamanan, yaitu di mulut jembatan (tepatnya di pintu tol), titik 2.400 meter dari tol Jembatan Suramadu, dan di mulut akses wilayah Burneh. "Tiga titik itu nanti akan ditempatkan pos pengamanan. Sementara untuk pengamanan bawah jembatan nanti ada polairud (polisi air dan udara, Red) yang akan dibuatkan kantor juga," ungkapnya.
Kantor polairud diposisikan di bawah kaki Jembatan Suramadu. Sementara mereka akan menempati kontainer yang akan disetting jadi kantor.
Monitoring system dengan close circuit television alias CCTV juga akan dikerjakan. Selain berguna untuk memantau keamanan di tengah jembatan, sistem tersebut juga akan sangat berguna jika ada ban sepeda motor bocor di tengah jembatan. "Untuk pengamanan sistem CCTV itu mungkin nanti juga akan dibangunkan tempat," tegasnya.
Ditambahkan, hingga kini pihaknya tengah membahas dan mengevaluasi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di tengah jembatan. "Untuk ban sepeda motor yang bocor mungkin nanti akan dipandu ke jalan yang ada pintu akses ke ruas untuk mobil. Nah, setelah itu mungkin diangkut dengan kendaraan operasional sampai ujung jembatan," katanya mengira-ngira. (nra/mat)
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 24 Mei 2009
Pasar Modern di Suramadu Dilengkapi Fasilitas Pendidikan
Jembatan Suramadu akan resmi dioperasikan. Namun Pemkot Surabaya tetap menolak pemberlakukan kawasan khusus (otorita) di kaki Suramadu sesuai dengan Perpres 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.
Bahkan Pemkot bersikukuh menjalankan rencana pembangunan di wilayah tersebut sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2007-2015 yang sudah disusunnya. Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan kepres itu tidak selaras dengan jiwa dan roh otonomi daerah (otoda). Kepres ini juga tidak merujuk pada konsederan yang ada, yakni UU 32/2004 tentang Otoda.
“Saya katakana, kalau jembatan silakan dikelola (pemerintah pusat). Tetapi tanah di sini, masak tidak percaya pemkot. Oleh karena itu saya minta dipikir kembali,” kata Bambang saat ditemui usai acara pengesahan cagar budaya Yani Golf Minggu (17/5).
Ketidaksepakatan pemkot dengan badan pengelola ini akan diwujudkan dengan tetap menjalankan pembangunan kawasan Suramadu. Konsep pembangunan wilayah kawasan ini mengacu pada konsep water front city (WFC) yang menempatkan kawasan perairan (laut) menjadi titik terdepan pengembang wilayahnya.
“Pada saat pameran di Manado beberapa hari lalu, Menteri Kelautan juga tertarik dengan konsep water front city milik kita. Dan beliau sangat mensuport ini,” kata Bambang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya Tri Rismaharini menambahkan untuk mendukung konsep WFC ini, nantinya di depan pantai akan dibuat semacam taman, sehingga selain untuk nelayan juga bisa dipakai sarana pariwisata.
Konsep ini akan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan nelayannya. Caranya dengan membangun dua pasar yakni pasar tradisional dan pasar modern di area tersebut.
Khusus pasar modern rencananya dibangun tahun 2009 di lahan seluas lima hektare dengan alokasi anggaran Rp 18 miliar. “Alokasi itu untuk pasarnya saja. Sedangkan untuk aksesnya kami bangun tahun 2010,” kata Risma.
Pemkot juga sudah mempersiapkan pengembangan pendidikan di wilayah tersebut dengan membangun fasilitas pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA/SMK. “Kami juga akan membangun rumah susun (rusun) untuk nelayan,” katanya.
Yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan SDM masyarkatnya. Untuk itu
31 Mei mendatang akan diluncurkan program pemberdayaan ekonomi masayarakat. “Setiap Senin mereka dilatih meningkatkan produk dan nilai hasil perikanannya untuk diolah menjadi makanan olahan,” ujar Risma.
Sama halnya dengan Bambang, Risma menilai badan otorita ini tidak diterapkan untuk warga kaki Suramadu yang sudah penuh penduduknya. Karena tidak mungkin untuk menggusur warga setempat. (uus)
Sumber: Surya, Senin, 18 Mei 2009
Bahkan Pemkot bersikukuh menjalankan rencana pembangunan di wilayah tersebut sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2007-2015 yang sudah disusunnya. Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan kepres itu tidak selaras dengan jiwa dan roh otonomi daerah (otoda). Kepres ini juga tidak merujuk pada konsederan yang ada, yakni UU 32/2004 tentang Otoda.
“Saya katakana, kalau jembatan silakan dikelola (pemerintah pusat). Tetapi tanah di sini, masak tidak percaya pemkot. Oleh karena itu saya minta dipikir kembali,” kata Bambang saat ditemui usai acara pengesahan cagar budaya Yani Golf Minggu (17/5).
Ketidaksepakatan pemkot dengan badan pengelola ini akan diwujudkan dengan tetap menjalankan pembangunan kawasan Suramadu. Konsep pembangunan wilayah kawasan ini mengacu pada konsep water front city (WFC) yang menempatkan kawasan perairan (laut) menjadi titik terdepan pengembang wilayahnya.
“Pada saat pameran di Manado beberapa hari lalu, Menteri Kelautan juga tertarik dengan konsep water front city milik kita. Dan beliau sangat mensuport ini,” kata Bambang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya Tri Rismaharini menambahkan untuk mendukung konsep WFC ini, nantinya di depan pantai akan dibuat semacam taman, sehingga selain untuk nelayan juga bisa dipakai sarana pariwisata.
Konsep ini akan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan nelayannya. Caranya dengan membangun dua pasar yakni pasar tradisional dan pasar modern di area tersebut.
Khusus pasar modern rencananya dibangun tahun 2009 di lahan seluas lima hektare dengan alokasi anggaran Rp 18 miliar. “Alokasi itu untuk pasarnya saja. Sedangkan untuk aksesnya kami bangun tahun 2010,” kata Risma.
Pemkot juga sudah mempersiapkan pengembangan pendidikan di wilayah tersebut dengan membangun fasilitas pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA/SMK. “Kami juga akan membangun rumah susun (rusun) untuk nelayan,” katanya.
Yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan SDM masyarkatnya. Untuk itu
31 Mei mendatang akan diluncurkan program pemberdayaan ekonomi masayarakat. “Setiap Senin mereka dilatih meningkatkan produk dan nilai hasil perikanannya untuk diolah menjadi makanan olahan,” ujar Risma.
Sama halnya dengan Bambang, Risma menilai badan otorita ini tidak diterapkan untuk warga kaki Suramadu yang sudah penuh penduduknya. Karena tidak mungkin untuk menggusur warga setempat. (uus)
Sumber: Surya, Senin, 18 Mei 2009
Agro Cocok di Suramadu
Pemerintah Provinsi Jatim akan mengembangkan agro industri di Kawasan Jembatan Suramadu. "Potensi terbesarnya di sektor agrikultur, sebanyak 63 persen penduduk di sana bekerja di sektor itu," kata Gubernur Jatim Soekarwo, usai Rapat Koordinasi dengan Menko Perekonomian di Jakarta, Senin (11/5).Menurut Karwo, jika hasil budidaya agrikultur di sana dijual mentah nilai tambahnya akan hilang. "Karena itu harus ada industri pengolahannya," katanya.
Guna mendukung investasi di sektor tersebut, ia mengaku, sudah mengundang Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu ke Jatim. Pemerintah setempat telah bekerja sama dengan beberapa korporat untuk program tanggung jawab sosial (CSR) dan program kemitraan dan bantuan langsung (PKBL).
"Misalnya, PT Bank Negara Indonesia yang melalui CSR dan PKBL telah menjadikan Madura sebagai pulau ternak," katanya.
Ia mengaku, beberapa negara telah tertarik untuk menanamkan investasi di kawasan Suramadu. Beberapa di antaranya, Jepang, China, India, dan Belgia. "Duta besar negara-negara tersebut telah menyatakan tertarik investasi," katanya.
Investor dari negara-negara itu mau investasi asal tol Porong-Gempol bisa segera dirampungkan. "Rencananya 8 Juni, tiang pancang tol Porong-Gempol akan dipasang," katanya.
Badan Pengelola
Menteri Perhubungan Jusman Safei Djamal mengatakan, pemerintah akan merampungkan pembentukan Badan Pengelola Suramadu pada 18 Mei 2009. Saat ini tengah menyusun kriteria orang yang pantas memimpin Badan Pengelola tersebut.
Ada beberapa kriteria yang diusulkan pemerintah. Syarat utama, mampu mengelola jembatan. Yang bersangkutan, kata Jusman, tidak harus berasal dari Departemen Pekerjaan Umum.
”Siapa pun bisa memiliki kesempatan, asalkan profesional dan mampu. Posisi ini bisa ditempati orang dari swasta atau PNS.Pemerintah akan melihat dari perfomence sang calon,” katanya.
Namun pemerintah belum menentukan apakah Badan Pengelola ini akan masuk BUMN atas swasta. Kewenangan ini berada di tangan Menteri Pekerjaan Umum.
Sementara itu Dirjen Bina Marga Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, uji kelayakan BP akan dilaksanakan minggu depan. "Badan pengelola adalah yang mengelola jembatan bukan mengelola tol. Nanti sebelum mengelola, tetap akan ada beauty contest," katanya.
Jembatan Suramadu sepanjang 5,5 meter akan diresmikan pada 10 Juni mendatang. Luas cakupan meliputi akses jalan sepanjang 11,5 km di sisi madura dan 4,5 km di sisi surabaya. Total keseluruhan yang akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini panjangnya 21 kilometer. (jef, viv)
Sumber: Surabaya Post, Selasa, 12 Mei 2009
Sementara Swakelola
Jelang peresmian Jembatan Suramadu, Pemprov Jatim mengusulkan nama-nama untuk duduk sebagai pelaksana Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS). Namun, untuk jalan tol sementara waktu akan dikelola Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) secara swakelola. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Chaerul Djaelani menjelaskan BPWS sudah dibentuk berdasarkan Perpres No. 27/2008. Pengisian orang-orang yang duduk dalam badan ini nantinya akan dilakukan lewat mekanisme fit and proper test.
Pemprov sendiri mengajukan sejumlah nama untuk ikut dalam seleksi kelayakan dan kepatutan tersebut. Beberapa nama yang diajukan adalah Kepala Bakorwil Madura Djunaidi Mahendra, mantan wagub Jatim Imam Supardi, serta mantan Kepala Dinas PU Bina Marga Heryowiyanto.
”Selain nama-nama itu juga ada usulan dari berbagai pihak, terutama dari anggota Dewan Pengarah,” kata Chaerul Djaelani, Senin (18/5).
Dia menjelaskan, BPWS ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana BPWS. Dewan Pengarah diketuai oleh menko ekuin dengan ketua harian menteri PU. Ada juga sekjen PU yang bertugas sebagai sekretaris Dewan Pengarah. Anggota dewan ini di antaranya menteri perindustrian, menteri perdagangan, mendagri, BPN, dan Gubernur Jatim.
Sementara susunan Dewan Pelaksana terdiri dari Ketua BPWS, deputi perencanaan, deputi pengendalian dan Sekretaris BPWS. Anggota Dewan Pelaksana inilah yang harus menjalani proses fit and proper test. ”Jadi nantinya yang mengelola wilayah Suramadu adalah para profesional dari birokrat dan non-birokrat,” ujarnya.
Mengenai tarik ulur dengan Pemkot Surabaya, Chaerul tidak mau mempermasalahkannya. Pasalnya, saat ini memang belum ada komunikasi intensif terkait pengelolaan dan pengembangan wilayah Suramadu. Dia yakin setelah ada sosialisasi pemkot mau mengerti. ”Jadi tidak menolak, hanya belum komunikasi saja,” ujarnya.
Selain itu, Chaerul juga mengungkapkan setelah Jembatan Suramadu diresmikan, pengelolaannya sementara akan dilakukan oleh BPJT secara swakelola selama 18 bulan. Ini dikarenakan proses tender untuk mengelola jalan tol dibutuhkan waktu yang tidak pendek. ”Untuk masa transisi, jembatan ini ditangani secara swakelola oleh BPJT dengan model badan layanan umum,” ujarnya.
Pemprov sendiri tengah melakukan persiapan untuk peresmian Jembatan Suramadu yang dijadwalkan 10 Juni nanti oleh Presiden SBY. Saat ini finishing terus berjalan dan tengah dilakukan pembangunan pintu tol. Usai diresmikan nanti, pemerintah melakukan uji coba dengan menggratiskan masyarakat melintasi jembatan ini. (k2)
Sumber: Surabaya Post, Senin, 18 Mei 2009
SBY ke Suramadu Sambil Gerilya
Tak mau kalah dengan Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggerilya kiai dan ulama Jatim dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), Jumat (22/5) siang tadi. Pada hari yang sama, Jusuf Kalla berkunjung ke PT Pindad, Bandung, Jabar, selain turun ke pasar tradisional seperti yang dilakukan saat berkunjung ke Semarang, Kamis (21/5), dan Jogjakarta sebelumnya. Lebih cepat dari SBY, JK sudah menggerilya tokoh dan pesantren Nahdlatul Ulama di Jatim sebelum ke Jogjakarta.
SBY yang kembali dicalonkan koalisi 23 parpol bertemu 60 kiai dan ulama Jatim di hotel tempatnya menginap, Shangri-La, Jl Mayjen Sungkono, Surabaya, tadi malam. Sumber Surabaya Post mengatakan, pertemuan dengan kiai dan ulama Jatim tadi malam dihadiri sejumlah kepala daerah dari parpol pendukung koalisi Demokrat pada Pilpres 2009. Antara lain Bupati Lamongan H Masfuk (PAN), Bupati Bojonegoro Suyoto (PAN), Wakil Walikota Surabaya (fungsionaris Partai Demokrat Surabaya).
Tak ketinggalan pula Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf (duet yang diantarkan Demokrat). Hadir juga Bupati Bangkalan Fuad Amin (PKB Gus Dur) dan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin (PKB Gus Dur). PKB Gus Dur hingga saat ini belum jelas sikap resminya dalam Pilpres 2009.
Para kiai yang hadir dalam pertemuan Shangri-La antara lain KH Idris Marzuki dari pesantren Lirboyo Kediri (pendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf saat Pilgub lalu), Ahmad Subadar dari pesantren Besuk Pasuruan, dan Anwar Iskandar dari pesantren Kediri.
Namun, Gubernur Soekarwo membantah temu kiai dan ulama itu berkaitan dengan Pilpres. "Presiden hanya ingin bersilaturahmi dengan para kiai," katanya di Shangri-La tadi malam.
Bupati Lamongan H Masfuk mengakui hadir dalam pertemuan Shangri-La. Tetapi dia membantah pertemuan itu untuk konsolidasi pemenangan SBY-Boediono. "Semalam itu kita hanya silaturahmi saja. Tidak lebih," ujarnya tadi siang.
Karena kegiatannya hanya silaturahmi, kata Masfuk, suasana pertemuan berlangsung cair dan hangat. Acaranya berdiskusi soal hasil pembangunan di daerah masing-masing. Untuk Lamongan, dia menyampaikan soal Bendungan Gerak yang jadi program pembangunan wilayah ini.
Masfuk mengatakan, gaung Pilpres sebenarnya tidak terlalu terdengar di daerah. Pun dirinya berpendapat masyarakat tidak perlu diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat. Namun dia tidak menampik bila akhirnya nanti akan ada pembicaraan di seputar dukungan terhadap SBY-Boediono. "Ya itu bisa saja, mungkin akan ada pembicaraan lagi," katanya.
Proyek Teknis
SBY tiba di Jembatan Suramadu sekitar pukul 09.35 dan langsung mendapat pemaparan di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di dekat jembatan. Kepala Balai Besar AG Ismail menjelaskan, progres pembangunan Jembatan Suramadu sudah mencapai 98,81 persen. Saat ini proses memasang pintu tol di kedua sisi, yaitu Surabaya dan Madura.
Dari total panjang jalan akses dan jembatan 20,9 km, segmen yang memenuhi syarat dan spesifikasi teknis jalan tol sepanjang 6,01 km. "Untuk pengerjaan finishing kita kebut selesaikan selama 24 jam, tegasnya," ujarnya. Jembatan Suramadu dipastikan selesai 100 persen pada 8 Juni atau dua hari sebelum peresmian oleh presiden.
SBY sendiri hanya melihat kondisi jembatan Suramadu dalam waktu singkat. Selanjutnya dia dijadwalkan untuk shalat Jumat di Masjid Ampel. SBY melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar Bali bertemu dengan mantan perdana menteri Jepang.
Gubernur Soekarwo membantah kunjungan SBY ke Jembatan Suramadu berkaitan dengan Pilpres 2009. "Tidaklah ini kan memang selesainya Juni. Tidak ada kaitan dengan politik," ujar Soekarwo.
Dia menambahkan, Suramadu sudah dipastikan akan diresmikan Presiden SBY pada 10 Juni mendatang, tapi tidak berkaitan dengan Pilpres. Menurut gubernur, pembangunan Suramadu sudah masuk tahap akhir pemasangan pagar dan lampu di pinggir jembatan.
Tanggal 25 Mei, katanya, sejumlah menteri akan mencoba langsung melintasi jembatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk melihat langsung kesiapan jembatan itu. "Mereka sekalian akan mengetes hembusan angin di tengah jembatan yang dikhawatirkan bisa membahayakan pengendara motor," ujarnya.
Namun, Menhub Jusman Safei Jamal sudah meninjau lokasi proyek jembatan Suramadu kemarin. Bahkan, Menhub menyempatkan mencoba jalur sepeda motor dengan mengendarai kendaraan roda dua secara berboncengan. Jalur sepeda motor itu berada di bentang tengah jembatan.
Jusman mengatakan, secara fisik jalur sepeda motor pada jembatan Suramadu sudah memenuhi standar keselamatan, meski demikian volume kecepatan pengendara penting untuk diperhatikan. Berdasarkan beberapa kali kajian dan uji coba, standar aman sepeda motor melintasi jalur pada jembatan tersebut, yakni 40 km/jam. ’’Standar tersebut, nantinya akan disosialisasikan pada pengguna jembatan,’’ ujarnya. (k2, viv, ntr)
Sumber: Surabaya Post, Jumat, 22 Mei 2009
Kendaraan Roda Dua Boleh Lewat di Suramadu
Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengakhiri perdebatan soal boleh atau tidaknya sepeda motor melintasi jembatan Suramadu. Kemarin, dia menyatakan bahwa kendaraan roda dua boleh lewat di atas jembatan sepanjang 5, 438 km yang kini masih dalam tahap penyelesaian itu. "Tidak ada masalah. Apalagi, dalam desain jembatan memang ada jalur untuk kendaraan roda dua," kata Joko ketika mengecek perkembangan fisik pembangunan Jembatan Suramadu kemarin. Pada kesempatan itu, Joko melihat secara keseluruhan detail jembatan. Bahkan, dia rela berjalan kaki menyusuri badan jembatan sejak dari sisi Surabaya hingga sisi Madura.
Untuk diketahui, polemik kendaraan roda dua di atas jembatan Suramadu muncul karena dua persoalan pokok. Pertama adalah status jembatan Suramadu yang sudah dipastikan menjadi jalan tol. Sedangkan penyebab kedua adalah keselamatan pengendara roda dua yang rentan terancam kecepatan angin di atas jembatan.
Joko mengakui bahwa peraturan pemerintah yang berlaku saat ini melarang kendaraan roda dua melintas di jalan tol. Untuk itu, pihaknya telah merancang jalur khusus di Jembatan Suramadu yang tidak termasuk jalan tol, namun tetap ada tarifnya. Dia menyebut jalur itu dengan istilah slow line. "Kalau memang perlu, akan kita terbitkan peraturan yang mengatur hal itu sebelum jembatan diresmikan," tuturnya.
Tentang kecepatan angin yang dikhawatirkan mengancam keselamatan pengendara motor, pemerintah juga berjanji membangun konstruksi penahan angin di jalur slow line. "Kami juga berencana memasang pendeteksi kecepatan angin yang dilengkapi peralatan early warning. Jadi setiap pengendara akan tahu kecepatan angin dan menyesuaikan laju kendaraannya," kata Asisten 2 Sekdaprov Jatim Chairul Djaelani yang ikut mengecek Jembatan Suramadu kemarin.
Pantauan Jawa Pos kemarin, lebar jalur slow line yang disediakan untuk motor sekitar dua meter. Kecepatan angin juga sangat berpotensi membahayakan pengendara motor yang melintasi jembatan Suramadu. Apalagi, posisi jalur motor berada di bagian paling tepi (kanan maupun kiri, red) jembatan. Pagar jembatan yang ada di jalur motor juga dibuat penuh lubang, sehingga memungkinkan embusan angin menerpa pengendara dengan cukup keras. "Rencananya, penahan angin akan kami tempatkan di lubang-lubang pagar tersebut," kata Chairul Djaelani.
Terkait masalah tarif, Djoko mengatakan bahwa saat ini tim pengkaji masih terus melakukan pembahasan. Namun dipastikan bahwa tarif untuk melintasi jembatan Suramadu tidak lebih mahal dari ongkos penyeberangan menggunakan Ferry.
Djoko juga memastikan bahwa pembangunan seluruh bagian Suramadu selesai pada akhir Mei. Saat peninjauan kemarin, proyek tinggal menyelesaikan pengecoran dan pengaspalan. "Pengecoran paling lambat 25 Mei, sisa waktunya digunakan untuk merapikan kondisi jembatan," ujar Djoko yang kemarin didampingi Gubernur Jatim Soekarwo.
Dijelaskan pula, peresmian Jembatan tidak akan menunggu Pilpres. "Awal Juni selesai kok. Mau diresmikan kapan, tanggal 10 atau 12 Juni?" kata Djoko pada wartawan.
Kondisi terakhir, proyek yang menelan dana 4,2 triliun itu memang tinggal menyisakan beberapa pengecoran. Bagian ujung jembatan di sisi Surabaya maupun Madura sudah dilapisi aspal dan dilengkapi markah. Pengerjaan jalur motor juga menyisakan beberapa bagian, terutama di bentang tengah.
Djoko juga buka-bukaan soal pengelolaan Suramadu ke depan. Menurutnya, pemerintah daerah dipastikan ada dalam tim pengelolaan, termasuk Pemkot Surabaya. "Semua pemerintah daerah pasti kita libatkan dalam tim pengelolaan jika Suramadu selesai. Saya jamin tidak ada sentralisasi untuk," ujar Djoko saat berada di sisi Madura.
Djoko sendiri kemarin datang meninjau Suramadu bersama Soekarwo dan beberapa pejabat Pemprov. Ia bersama rombongan menyusuri jembatan dari sisi Surabaya hingga mendekati Madura. Bahkan dia juga sempat meninjau kondisi akses masuk jembatan di Madura menggunakan mobil yang telah disiapkan. (gun/fat)
Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 08 Mei 2009
Nookie, Ubah Image Orang Madura
Jika selama ini orang Madura dikenal sebagai tukang sate dan penjual soto ayam, maka image tersebut perlahan memudar. Apalagi ketika band pendatang baru Nookie menggebrak pasar musik tanah air.Band yang terdiri dari Haris (vocal), Terry (gitar), Zaki (bassis), Denie (drum) dan Lewan (keyboard) ini bermula saat mereka bergelut secara indie. Namun guna melebarkan sayap maka diperlukan mayor label besar, makanya mereka pun hengkang ke Jakarta.
"Kalau untuk di Jawa Timur nama kami cukup dikenal. Tapi karena ingin dikenal lebih luas maka kami putuskan cari label besar sekaligus mencari pengalaman dalam bermusik. Selain itu kepindahan kami karena indie masih punya jaringan masih belum kuat namun kami sudah kuasai Jawa Timur," kata Haris belum lama berselang di kantor recording yang kerap menelurkan band-band baru di Jakarta Pusat.
Sesumbar Nookie band bukan omong besar. Pasalnya beberapa prestasi pernah mereka peroleh. Semisal menjadi jawara pertama Indiefest 2006 se-Madura dan band favorit untuk di Surabaya.
"Mungkin kami orang Madura yang punya band seperti sekarang. Dengan ini kami juga ingin mengubah imej yang ada. Madura jangan hanya dikenal dengan 'carok'-nya aja tapi punya juga band seperti kami," lanjutnya lagi diiyakan personil lain.Ditambahkan pula, layaknya band berlatar belakang indie maka ramuan musik yang disajikan beragam dan berbeda dari band-band baru yang bermunculan.
"Aliran kami pop alternative yang menggabungkan musik keinginan masing-masing, tapi kami juga masukan sentuhan Melayu. Selain itu kami mau berbeda dengan band lain. Kalau pun sedikit sama kami berusaha mencari benang merahnya sehingga benar-benar tampak berbeda," pungkas Haris seraya menambahkan Nookie merupakan singkatan Nongkrongan Komunitas Indie. (kpl/dis/bun)
Sumber: Kapanlagi.com - Rabu, April 29
Subscribe to:
Comments (Atom)
