Jembatan Suramadu Akhirnya Tersambung

Siap Beroperasi Juni

Tahapan terpenting pembangunan Jembatan Suramadu terjadi menjelang dini hari tadi. Pelaksana proyek yang menghubungkan Surabaya-Madura itu sukses memasang main span (bentang tengah), sehingga jembatan sisi Surabaya dan sisi Madura tersambung. Jika proses selanjutnya lancar, dua bulan lagi Suramadu bisa dilalui kendaraan.

Detik-detik penting penyambungan Jembatan Suramadu itu tadi malam hingga dini hari tadi berlangsung sederhana. Rencana bakal ada kembang api, ternyata batal. Selain itu, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur Jatim Soekarwo yang semula direncanakan hadir, hingga berita ini diturunkan (pukul 00.00), ternyata juga berhalangan.

Penyambungan jembatan itu justru dihadiri Dubes Tiongkok untuk Indonesia Zhang Qiyue. Pejabat lain yang hadir adalah Dirjen Binamarga Departemen Pekerjaan Umum Achmad Herwanto Dardak.

Tepat pukul 23.20, kedua pejabat dari dua negara tersebut memencet tombol sebagai tanda penyambungan segmen 18 (bagian penting dalam bentang tengah). Usai tombol ditekan, sebuah balok girder turun perlahan dan menghubungkan sisi Surabaya dan Madura. Menurunkan girder dari atas crane menuju jembatan membutuhkan waktu sekitar 30 menit.

Dalam sambutannya, Herwanto kembali menegaskan bahwa Suramadu bisa beroperasi pada pertengahan Juni. Dia juga menyebutkan usia jembatan bisa cukup panjang, yakni sekitar 100 tahun.

Dia menyebutkan, kendala terbesar yang akan berpotensi mengganggu kekuatan jembatan adalah cuaca. Terutama terpaan angin yang cukup kencang di perairan Selat Madura. ''Tapi, kami sudah melakukan tes dengan kecepatan angin maksimal. Kami rasa tidak ada masalah yang timbul,'' ucap Herwanto.

Di tempat yang sama, Zhang Qiyue mengatakan, Suramadu tak hanya merupakan proyek monumental yang bisa membangkitkan nadi perekonomian di Indonesia. Jembatan itu juga merupakan bentuk kerja sama dengan negaranya. Sebab, selain menyumbang banyak pekerja, sejumlah bahan baku dan ahli konstruksi asal Tiongkok juga ikut dalam mega proyek tersebut.

Lantas, bagaimana status pengoperasian jembatan tersebut kelak? Hingga kemarin statusnya masih mengambang. Departemen Pekerjaan Umum (DPU) belum berani memutuskan kebijakan seputar status jembatan itu.

Meski demikian, sangat mungkin statusnya tol. Saat ini pelaksana proyek mulai menyiapkan berbagai infrastruktur agar jembatan tersebut benar-benar dikategorikan sebagai jalan tol.

Sesuai target, jembatan sepanjang 5,4 km itu akan tuntas pembangunannya pada 12 Juni mendatang. Namun, pelaksana proyek memberikan estimasi bahwa paling cepat jembatan baru bisa dioperasikan pada akhir Juni.

"Opsi menjadikan Suramadu sebagai jalan tol merupakan pilihan terbaik. Namun, tentu berbeda dengan tol pada umumnya," kata Kepala Balai Besar Jalan dan Jembatan Nasional V Departemen PU A.G. Ismail kemarin.

Meski berstatus jalan tol, kata Ismail, kendaraan roda dua boleh melintas. Untuk mendukung hal itu, sejak awal pelaksana proyek sudah membuat infrastruktur pemisah antara ruas kendaraan roda empat dan roda dua di sepanjang jembatan itu.

Di Suramadu akan disediakan akses khusus sepeda motor. Letaknya di posisi paling pinggir (di sisi kanan dan kiri). Lebar masing-masing 2,75 meter. Lebar total jembatan sendiri mencapai 30 meter (2 x 15 meter). Pembagiannya, untuk jalur lambat masing-masing dua meter dan jalur cepat tujuh meter di setiap lajur.

Menurut Ismail, pertimbangan menetapkan status jalan tol pada Suramadu bukan tanpa alasan. "Sebab, pemerintah sudah menginstruksikan agar ada penetapan tarif pada penyebarang via Suramadu. Dengan demikian, opsi terbaik adalah tol," katanya.

Apalagi, secara spesifikasi, Suramadu sudah memenuhi kriteria jalan tol. Dari total panjang Suramadu yang mencapai 20,9 km (jembatan dan dua jalan akses), segmen yang akan berstatus jalan tol mencapai 8,1 km.

Namun, pemerintah tetap harus mempertimbangkan "pangsa pasar" jembatan Suramadu. Karena itu, pelaksana proyek tetap memberikan kesempatan bagi kendaraan roda dua lewat di sana. "Selain itu, tarifnya juga harus terjangkau. Sesuai instruksi pemerintah pusat, tarifnya di bawah tarif feri," kata Ismail.

Status Suramadu sebagai jalan tol juga diperkuat oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat berkunjung ke jembatan terpanjang di Indonesia itu, Kalla mengatakan, untuk melewati Suramadu, pengendara harus membayar tiket seperti halnya jalan tol.

Kala itu, JK tidak menjelaskan besarnya tarif yang harus dibayar. Namun, dia memberi instruksi bahwa tarifnya harus murah. Bahkan, ketua umum Golkar itu menyebutkan, harganya harus lebih murah daripada feri Ujung Surabaya - Kamal Bangkalan.

Jika saat ini tarif feri Rp 6 ribu untuk sekali penyeberangan bagi sepeda motor, biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati 'tol' Suramadu dipastikan lebih murah. Beberapa pihak memperkirakan tarifnya di bawah Rp 5 ribu untuk motor. Di bagian lain, pelaksana proyek juga mulai melakukan finishing pada beberapa bagian jembatan yang sudah tuntas. Misalnya, jalan akses di sisi Surabaya. Setelah sisi ini tuntas total, jalan ini sudah mulai dibuka untuk umum. Hanya, tidak dibuka semuanya. Ruas yang dekat jembatan masih tertutup untuk umum.

Meski Suramadu belum kelar 100 persen, pemerintah juga mulai membuat gambaran bagaimana proyek pembangunan di sekitar jembatan. Dari beberapa rapat dan evaluasi, akan dibangun kawasan industri, permukiman, hingga perkantoran di sekitar kaki-kaki Suramadu.

Pengembangan Suramadu itu akan ditangani BPWS (Badan Pembangunan Wilayah Suramadu). Badan ini akan dikoordinasi oleh pemerintah pusat. (ris/fid/gun/kum)

Sumber: Jawa Pos, 01/04/09

13 Ogoh-ogoh Diarak

Tugu Pahlawan berubah wajah, Rabu (24/3) pagi tadi. Sekitar dua ribu umat Hindu se-Jawa Timur memadati halaman monumen kebanggaan warga kota Surabaya tersebut. Mereka melaksanakan upacara Tawur Agung Kesanga sebelum perayaan Nyepi yang jatuh Kamis (25/3) besok.

Kesibukan mulai terlihat sejak pagi. Satu per satu umat datang bersama keluarga sambil membawa bunga dan dupa. Sementara umat dari luar Surabaya datang berombongan. Sebanyak 13 ogoh-ogoh sebagai pelengkap upacara terlihat berderet di halaman parkir Tugu Pahlawan.

Ogoh-ogoh adalah patung raksasa yang dibuat dari kertas yang melambangkan kejahatan dan keburukan. Tapi ogoh-ogoh yang wajahnya menyeramkan karena berupa leak itu juga tampil trendi karena di tangannya membawa blackberry, HP, senjata, atau bersepeda.

Upacara dimulai pukul 08.00 diawali dengan lantunan doa-doa dari perwakilan umat Hindu Tengger. Diiringi gamelan khas Bali, doa dilanjutkan pendeta lainnya hingga selama hampir satu jam. Setelah itu, para pendeta menyucikan sesajen yang berada di tengah lapangan. Sesajen diberi tirta atau air suci dengan cara dicipratkan.

Selesai sembahyang di dalam Tugu Pahlawan, upacara dilanjutkan dengan arakan ogoh-ogoh keliling Tugu Pahlawan. Semula ogoh-ogoh diarak dari Tugu Pahlawan menuju Pura Kenjeran. Tapi karena tidak mendapat izin, arak-arakan hanya dilakukan di sekeliling Tugu Pahlawan.

“Baru sorenya sekitar pukul 15.00, ogoh-ogoh kami bawa ke Kenjeran tanpa iring-iringan. Di sana ogoh-ogoh kami bakar sebelum senja,” kata salah satu panitia, I Nyoman Mustika.

Menurut Nyoman, panitia sebenarnya hanya menyediakan 10 ogoh-ogoh untuk upacara kali ini. Namun ada tambahan ogoh-ogoh dari umat. Nyoman mengatakan, tidak seluruh ogoh-ogoh dibawa ke Kenjeran. Sebagian ada yang dibawa ke Pura Perak untuk dibakar di sana. Usai upacara di Tugu Pahlawan, umat kembali ke pura masing-masing untuk melakukan persembahyangan di sana.

Pelaksanaan Upacara Tawur Agung Kesanga ini cukup menarik perhatian pengunjung yang kebetulan datang ke Tugu Pahlawan. Sebagian mengabadikan momen itu melalui kamera mereka.

Upacara Tawur Kesanga merupakan rangkaian acara dalam rangka peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1931 yang jatuh Kamis (26/3). Upacara ini dimaksudkan untuk pembersihan diri dari Bhuta Kala (kekuatan jahat) sebelum melaksanakan catur brata penyepian (empat puasa nyepi). Keempat puasa itu adalah amati geni (tidak menyalakan lampu dan alat penerangan lain), amati karya (tidak bekerja dan aktivitas lain), amati lelungan (tidak bepergian), serta amati lelanguan (menghindari suara, termasuk radio dan televisi).

Kali ini ritual Tawur Kesanga di Kota Surabaya dibuat berbeda. Bila biasanya diselenggarakan di pura masing-masing, namun tahun ini dipusatkan di Tugu Pahlawan.

“Pilihan ini bertujuan supaya semua umat Hindu berdoa, mendoakan Surabaya aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Tujuan lain pemilihan tempat di pusat kota agar mudah dijangkau seluruh masyarakat Surabaya dengan harapan masyarakat Surabaya ikut terselamatkan dari bencana,” kata I Nyoman Mustika. “Kami umat Hindu ingin berbuat sekecil apapun agar Surabaya aman dan tertib, khususnya dalam rangka pesta demokrasi yang dalam waktu dekat ini akan terselenggara” lanjutnya.

Kesibukan bagi penyelenggaraan acara tadi pagi mulai terasa sejak kemarin. Truk- truk silih berganti berdatangan mengangkut beberapa sarana dan prasarana persembahyangan. Sejumlah penjor dipasang, demikian pula ogoh-ogoh.

Untuk keamanan dan ketertiban ritual yang dihadiri sekitar 2.000 orang ini Polresta Surabaya Utara dan Polsekta Bubutan mengalokasikan banyak personel. Selain dari Surabaya, juga hadir umat Hindu dari Lamongan, Tengger, Mojokerto, Gresik, dan Sidoarjo.

Ogoh-ogoh hanya akan diarak sekali keliling Tugu Pahlawan setelah ritual upacara selesai, setelah itu akan diberangkatkan ke pura masing-masing, termasuk di Pura Segara Kenjeran.

Ogoh-ogoh terbanyak justru datang dari Dusun Bongso Wetan dan Bongso Kulon di Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Mereka mengirim 6 ogoh-ogoh. Sementara Banjar Kota Surabaya, Kenjeran, dan Sidoarjo masing-masing secara total mengirim 7 ogoh-ogoh.

Program Wisata

Dilakukannya ritual Tawur Agung Kesanga di Tugu Pahlawan tak lepas dari kontroversi. Pasalnya, pemilihan lokasi ini dianggap sarat kepentingan wisata. Komodifikasi ritual inilah yang disesalkan sebagian umat.

Namun sebagian umat lain justru mengatakan pilihan ini bisa menunjukkan eksistensi Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Surabaya yang selama ini dianggap tidak ada.

Umat Hindu sendiri tidak memungkiri jika Upacara Tawur Agung Kesanga punya daya tarik seperti Upacara Kasada di Tengger. Karena itu, mereka siap bekerja sama dengan Dinas Pariwisata jika pemerintah daerah ingin menjadikan upacara ini sebagai salah satu agenda wisata di Surabaya.

“Kami menyambut baik jika Dinas Pariwisata punya niatan seperti itu. Empat tahun lalu saya juga mengadakan kegiatan seperti ini di Taman Bungkul dan sambutan masyarakat cukup antusias,” kata Nyoman.

Hal senada juga diungkapkan Ketua PHDI Jawa Timur, Ketut Subiartha. Menurut Ketut, Upacara Tawur Agung Kesangan tidak hanya mengandung unsur pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun ada pula sisi seni dan budaya yang bisa diangkat. Selain itu, ekonomi masyarakat setempat juga bisa ikut terangkat dengan adanya kegiatan yang dihadiri banyak orang seperti Tawur Agung Kesanga.

“Dengan menjadikannya sebagai wisata, kita secara tidak langsung ikut melestarikan dan menjaga eksistensi upacara ini,” kata Ketut.

Dukungan juga diberikan Dana, Ketua Taruna Banjar Surabaya. Menurutnya, hal itu bisa membantu menunjukkan eksistensi umat Hindu Surabaya. Dana juga ingin, kemeriahan Upacara Tawur Kesanga, terutama saat arak-arakan ogoh-ogoh, bisa sama menariknya dengan di Bali.

Hanya saja, tetap ada pihak yang kontra dengan wacana ini. Salah satu umat dari Pura Kenjeran, Made Sasmika, mengaku tidak setuju dengan Rencana tersebut. Menurutnya, Upacara Tawur Agung Kesanga adalah ibadah. Karena itu, jangan lalu dicampuradukkan dengan hal-hal lain.

“Inti upacara ini adalah penyucian sebelum Nyepi keesokan harinya. Saya takut dengan menjadikannya sebagai wisata, kekhusyukan upacara malah hilang,” kata Made. (rey, sar)

Sumber: Surabaya Post, Rabu, 25 Maret 2009

Dua Desa di Sampang Terendam Banjir

Akses jalan desa yang menghubungkan Desa Tambaan dan Desa Prajan mengalami lumpuh total.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, selama hampir delapan jam, menyebabkan dua desa di wilayah tersebut saat ini terendam banjir, yakni di Desa Tambaan dan Desa Prajan, wilayah Kecamatan Camplong.

Ketinggian air di dua desa ini mencapai 1 setengah meter, bahkan di sebagian wilayah ada yang hingga dua meter. Banjir yang terjadi, Kamis, 5 Februari sejak pukul 03.00 WIB dini hari ini disebab luapan sungai Camplong yang tidak mampu menampung aliran air yang disebab derasnya hujan di wilayah tersebut.

Akibat kejadian itu, akses jalan desa yang menghubungkan Desa Tambaan dan Desa Prajan mengalami lumpuh total. Para siswa dan guru di berbagai lembaga pendidikan yang ada di dua desa ini memilih meliburkan diri, karena genangan air di sepanjang jalan mencapai satu meter.

Banjir juga merendam puluhan perumahan guru dan sumber Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Desa Tambaan. "Disana ketinggian air mencapai setinggi pinggang orang dewasa," kata salah seorang guru.

Hingga pukul 07.50 WIB belum ada tanda-tanda banjir akan surut. Malah warga di dua desa itu khawatir banjir akan lebih tinggi lagi jika air laut pasang naik. Sebab lokasi banjir di dua desa itu dekat dengan daerah pantai, yakni hanya berjarak sekitar 1 kilometer. (tvone)

Sumber: Vivanews, Kamis, 5 Maret 2009

Medio 2009, Jembatan Madura Kelar

Saat ini Jembatan Surabya - Madura tengah menjalani finalisasi.

Jembatan Suramadu (Eric Ireng)
Pemerintah menargetkan jembatan yang menghubungkan Surabaya - Madura bisa beroperasi pertengahan 2009, seiring percepatan kontruksi jembatan prioritas di Jawa ini.

"Saat ini sedang finalisasi," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Departemen PU Hermanto Dakdak di Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis 16 Januari 2009.

Jembatan sepanjang 5,5 km itu bakal menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Panjang total jembatan Surabaya - Madura ditambah akses jalan mencapai 21 km. Saat ini perkembangan jalan dengan anggaran Rp 4,2 triliun sudah 84 persen.

Herman mengatakan, teknis pengoperasian Jembatan Surabaya - Madura, Bina Marga tengah menyusun mekanisme pengoperasiannya. "Kami masih mengkaji," katanya.

Sumber: Vivanews, Kamis, 15 Januari 2009

Dewan Pembangunan Madura: Pemkot Surabaya Pasti Dilibatkan

Dewan Pembangunan Madura (DPM) menyatakan, Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan pasti dilibatkan dalam mengelola kawasan otorita (khusus) di kaki Suramadu.

“Pasti dilibatkan,” ungkap Ketua Umum DPM H Achmad Zaini saat menanggapi Asisten I Sekkota Surabaya Mukhlas Udin yang menentang Perpres 27/20008, karena pemkot tak dilibatkan .
Menurut Zaini, dalam perpres tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) itu dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan otorita itu nanti melibatkan pemkot/pemkab/pemprov setempat.

Saat ini, lanjut Ketua Tim Pengawas Independen Pembangunan Jembatan Suramadu ini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera menunjuk pejabat yang mengomandani BPWS.

Posisi Kepala BPWS ini strategis. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, ia akan berkoordinasi dengan daerah setempat guna mewujudkan kawasan otorita Suramadu sebagaimana amanat Perpres. “Apalagi 12 Juni 2009 Jembatan Surabaya diresmikan,” tegas Zaini.

Karena itulah, sebulan yang lalu DPM mengirimkan surat pada Presiden SBY agar segera menunjuk pejabat pusat untuk menjadi kepala BPWS. Surat ini sudah ditanggapi Seskab. Intinya, presiden akan segera menanggapi usulan DPM. “Kami berharap sebelum jembatan Suramadu diresmikan Juni nanti masalah ini sudah beres semua,” imbuh tokoh Madura ini.

Sementara itu, Forum Madura Bersatu (Formabes) meminta kepada pemerintah agar pembangunan otorita Suramadu tidak menyengsarakan rakyat kecil. “Jangan jadikan mereka korban pembangunan,” tegas RH Nasir Zaini SE, Jumat (27/3) sore.

Nasir menegaskan Formabes tidak akan menghalangi pembangunan itu, tetapi Formabes minta agar dikaji betul-betul secara saksama sehingga tidak membuat rakyat bertambah sengsara. Pemerintah, katanya, perlu melakukan sosialisasi agar warga mengerti. (Uji/jos)

Sumber: Suraya, Sabtu, 28 Maret 2009

Hadang Otorita Suramadu DPRD Kota Surabaya Tolak Pelenyapan Peradaban

Pemkot Surabaya Ingin Dilibatkan

Rencana pemerintah pusat menjadikan kawasan kaki Jembatan Suramadu sebagai kawasan otorita tak akan berjalan mulus. Pihak wakil rakyat siap menentang jika proyek itu mengorbankan kepentingan rakyat. Sementara pemkot minta dilibatkan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Ahmad Suyanto, menyatakan siap pasang badan jika pemerintah benar-benar menggusur warga kaki Suramadu. Politisi PKS ini berharap proyek pusat ini tetap mengakomodasi nilai-nilai lokal dan budaya asli.

“Kalau memang mau diatur ya diatur agar kampung nelayan itu lebih baik, tidak kumuh. Tapi, ini tak berarti membuat kota baru yang menghilangkan peradaban mereka. Kalau seperti itu tentu kami siap menghadang demi masyarakat,” katanya, Kamis (26/3).

Menurut Yanto (nickname Ahmad Suyanto), meski sudah ada Perpres 27/2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (lembaga yang bertugas membangun dan mengelola kawasan otorita), masih ada celah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pepres, katanya, masih perlu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak). Karena itu, Yanto meminta Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim ikut memperjuangkan kepentingan rakyat. “Pengembangan ini harus jadi komitmen bersama (pusat dan daerah), jangan mementingkan ego masing-masing,” kata Yanto.

Asisten I Sekkota Mukhlas Udin secara tegas sudah menolak Perpres 27/20008. Ia menentang karena dalam peraturan itu pemkot tidak dilibatkan mengelola kawasan 600 hektare di kaki Suramadu.

Mukhlas menuntut pengelolaan kawasan khusus itu tetap diserahkan ke Pemkot Surabaya. Sedangkan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu hanya selaku fasilitator. “Kalau untuk otorita jembatan dan jalan, silakan saja dikuasai. Tapi, kalau untuk kawasan 600 hektare itu, harus diserahkan ke daerah masing-masing (Pemkot Surabaya dan Bangkalan),” katanya, Kamis (26/3). Dengan demikian, berarti segala proses perizinan dan kewenangan ada pada pemkot/pemkab.

Kalau pun ada penggusuran, kata Mukhlas, akan dirundingkan dengan warga tergusur. “Kalau masalah penggusuran itu terlalu jauh, kami belum sampai pembahasan ke sana. Tapi, kalau yang mengelola kawasan itu pemkot, pasti dirundingkan dulu. Tapi, kalau pusat yang mengelola, kami tidak bisa apa-apa,” katanya.

Ditanya alasan menghentikan pengurusan sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi warga sekitar Suramadu, Mukhlas mengaku tidak tahu menahu hal itu. “Kalau masalah itu silakan tanya ke Dinas Tata Kota saja ya,” pintanya.

Kepala Balai Besar Jalan Departemen Pekerjaan Umum (pelaksana proyek Jembatan Suramadu) Ir AG Ismail ketika dikonfirmasi mengakui adanya wilayah otorita Suramadu. Menurut Islamil, luas area yang dialokasikan untuk kawasan otorita 1.800 hektare. Terdiri dari 600 hektare di sisi Surabaya, 600 hektare di sisi Madura, dan 600 hektar di sisi Bangkalan utara. Pengelolaan otorita ini di luar proyek Jembatan Suramadu. “Karena tanggungjawab pengelolaan bukan pada kami, makanya pro kontra mengenai hal itu bukan urusan saya,” katanya.

Seperti diketahui, kawasan otorita ini rencananya akan disulap menjadi kawasan baru bergaya modern yang dilengkapi kompleks pertokoan (mal dan plaza), hotel berbintang, dan perumahan mewah.

Tentu saja, untuk mewujudkan hal ini, pemerintah harus menggusur permukiman warga. Tercatat ribuan keluarga di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Tambak Wedi dan Tanah Kalikedinding (Kecamatan Kenjeran) serta Kelurahan/Kecamatan Bulak, yang terancam tergusur dari kampung halaman mereka jika kawasan ini benar-benar direalisasikan.

Ancaman ini semakin jelas dengan adanya pembebasan sejumlah lahan di kawasan itu belum lama ini. Indikasi lain tampak adanya kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak melayani pengurusan sertifikat baru di kawasan itu. Selain itu, juga terlihat dari kebijakan Pemkot Surabaya yang menghentikan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan sekitar suramadu. (uus/jos)

Menurun Drastis, Nelayan Tolak Rp 3,5 Juta

Nelayan Tambakwedi ini hanya membawa hasil sekantong kepiting hasil tangkapan selama seharian melaut. Sejak ada pembangunan jembatan Suramadu tangkapan nelayan menurun drastis.

Kabar bakal disulapnya wilayah kaki jembatan Suramadu menjadi kawasan otorita khusus ternyata sudah didengar warga Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran. Jauh hari sebelumnya, mereka sudah didekati pihak-pihak tertentu agar mau menyerahkan tanahnya untuk proyek prestisius pemerintah pusat itu.

Para broker itu mengiming-imingi warga dengan harga Rp 3,5 juta per meter persegi lahan. Namun, tawaran itu tidak menggoyahkan mental sebagian warga. Sahir, 55, warga RT 2/RW 2 Kelurahan Tambakwedi, dengan tegas menolak tawaran itu.

Nelayan ini mengaku bertekad mempertahankan tanah warisan leluhur. Alasannya, sudah bertahun-tahun ia dan keluarga hidup melaut di sana. “Kami tidak akan menjual tanah, meski dibeli Rp 3,5 juta/m2. Uang segitu beberapa hari saja habis. Kalau jadi nelayan begini meski hasilnya sedikit tapi kan bisa seterusnya,” kata Sahir yang baru saja pulang dari melaut, Kamis (26/3).

Sahir khawatir jika tawaran itu diterima, nasibnya akan sama dengan nelayan Cerme, Gresik, korban penggusuran beberapa waktu lalu. “Nelayan di sana setelah digusur menganggur, karena bekerja di darat tidak bisa lantaran ijazah cuma SD. Kami tidak mau seperti mereka,” imbuh bapak enam anak ini.

Sapik, nelayan lainnya, meminta pemerintah tidak memaksakan kehendak untuk membuat kawasan khusus di wilayah kaki Suramadu. Menurut Sapik, saat ini saja ketika Suramadu baru dibangun sudah menimbulkan masalah pelik bagi nelayan, apalagi nanti kalau otorita Suramadu itu benar-benar direalisasikan.

Diakui Sapik, sejak ada pembangunan Jembatan Suramadu hasil tangkapan ikan turun drastis. Bahkan, untuk jenis tertentu seperti lorjuk, awung, dan kerang, kini sudah musnah karena habitatnya dirusak lumpur beton dan suara paku bumi yang ditancapkan ke dasar laut. Laut sekitar jembatan hanya menyisakan jenis ikan keting, nila, dan ikan pari.

“Untuk cari kepiting dan rajungan sekarang harus lari ke laut sekitar Bandara Juanda karena di daerah sini sudah tidak ada,” kata bapak dua anak ini. Hasil tangkapan yang didapat pun tidak sebanding dengan biaya bensin yang dikeluarkan. “Sekali jalan kami habis lima liter, tapi dapatnya cuma lima ekor kepiting. Gak nyucuk,” keluh Sapik.

Sugiwan, 29, nelayan lain mengaku seringkali hanya mendapat hasil Rp 20.000 sekali jalan. Ini berbeda dengan sebelum ada pembangunan jembatan yang minimal mendapatkan Rp 50.000 sekali jalan.

Saat ini, di wilayah Suramadu ada sekitar 160 nelayan yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok cumi-cumi 50 nelayan, kelompok mandiri 32 nelayan, dan kelompok kerapu 78 nelayan. “Sekarang ini hidup serba sulit, masak pemerintah tega menggusur kami. Pokoknya, kami tidak akan pindah dari sini,” kata Sugiwan. (uus)

Sumber: Surya, 27/03/09

Tuntut Hapus Jam Malam

Mahasiswa Ngeluruk Kantor Rektor

Sekitar 20 mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (Unijoyo), Bangkalan, menngelar unjuk rasa di depan kantor pusat rektor, Senin (23/3). Mereka menuntut penghapusan jam malam karena dinilai mematikan kreatifitas mahasiswa dalam berkarya.

Aksi unjuk rasa dimulai dengan mengelilingi fakultas yang ada di unijoyo. Mereka berputar-putar di halam kampus sembari membentangkan spanduk yang berisi kecaman dan kritikan terhadap pembantu rektor II yakni Slamet Subari.

Salah satu isi dari spanduk tersebut bertuliskan Kebijakan PR II Membunuh Kreativitas Mahasiswa dan Hapus Jam Malam. Pengunjuk rasa memblokir pintu masuk kampus unijoyo hingga satu jam. Akibatnya, mahasiswa yang mau keluar maupun masuk tidak bisa menembus pendemo. Pendemo lalu bergeser ke kantor pusat rektor.

Koordiantor lapangan, Ervandi dalam orasinya mengatakan, bangsa Indonesia butuh perubahan yang signifikan dalam memajukan negaranya, peran terbesar untuk melakukan hal itu adalah pemuda itu sendiri.

“Mahasiswa sebagai bagian intelektual pemuda sudah barang tentu memajukan bangsa ini lewat daya kreatifitas yang terbangun dalam berorganisasi, hal itu haruslah didukung sepenuhnya,” teriak Ervandi.

Namun, sambung Ervandi, kreativitas tersebut dibunuh oleh pihak kampus karena diberlakukan jam malam. Sehingga mahasiswa yang akan mengeluarkan ide-ide cemerlang saat malam hari tidak bisa menetas.

Pasalnya, mahasiswa hanya diperbolehkan berada dikampus hanya sampai pukul 22:00 wib. Padahal, dalam durasi waktu itu mahasiswa disibukkan dengan aktivitas kuliah lainnya.

“Kami meminta bubarkan jam malam dan turunkan PR II selaku pembuat kebijakan yang tidak becus. Serta segera ganti PR II,” tegasnya.

Sementara itu, PR II Unijoyo, Slamet Subari mengatakan, pihaknya tidak bisa mengabulkan tuntutan mahasiswa yang mengingan tentang penghapusan jam malam. Ia mengaku, hal itu diambil kampus untuk kebaikan bersama.

Slamet juga menambahkan, jika ada mahasiswa yang ingin bermalam di kampus boleh-boleh saja asalkan melalui prosedur yang berlaku. Sehingga akan tercipta suatu universitas yang aman dan tertib.

“Bagi mahasiswa yang ingin bermalam di kampus silahkan, asalkan melalui mekanisme yang berlaku,” ungkap Slamet dihadapan mahasiswanya.

Meresa tuntutannya tidak dikabulkan, mahasiswa mengancam akan melakukan mogok belajar selama satu minggu. Dan mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi. (Syaiful Islam)

Sumber: pulau-madura.com Senin, 23-3-2009

DPRD Melempem Sikapi Pro-Kontra Sekkab

MENJELANG purna tugas, kinerja DPRD Sampang tak lagi terkesan dinamis. Bagaikan sidang paripurna membahas pengangkatan Sekkab Hermanto yang merupakan tindak lanjut hasil kesimpulan tim Pansus DPRD, beberapa kali molor.

Memang, dengan merosotnya kinerja legislatif ini ada beberapa anggapan. Di antara disebabkan karena kesibukan anggota DPRD menyongsong Pemilu, lebih-lebih mereka yang kembali menjadi caleg. Ada juga beranggapan karena dewan memang tidak serius lagi menyikapi persoalan Sekkab Sampang tersebut.

Namun semua itu dibantah Ketua DPRD, KH Abdul Mu’in Zain. Dia menegaskan kinerja DPRD tetap berlangsung normal. Pihaknya juga tidak akan main-main menyikapi persoalan tersebut. “Itu anggaran orang saja. Semua normal-normal saja, dan kita tetap konsisten menyikapi persoalan pengangkatan Sekkab,” ujarnya.

Dijelaskan, molornya paripurna pembahasan hasil kesimpulan tim Pansus soal jabatan Sekkab itu bukan karena faktor kesengajaan. Namun lebih disebabkan wakil ketua DPRD, H Hasan As’ari, selaku koordinator tim Pansus,--membidangi Komisi A dan B, disibukkan dengan urusan pribadi.

Sehingga hasil kesimpulan temuan tim Pansus belum sempat diserahkan kepada pimpinan dewan. “Saya tegaskan bahwa saya tidak bermaksud intervensi terhadap kebijakan birokrasi, namun masalah tersebut sudah menyangkut kepentingan publik,” kata A. Mu’in.

Sehingga legislatif sebagai fungsi kontrol, lanjut dia, berkewajiban meluruskan polemik pengangkatan Hermanto sebagai Sekkab Sampang. “Tapi jika memang temuan tim Pansus nantinya terbukti ada indikasi penyimpangan prosedural, saya akan mengusulkan kepada bupati agar meninjau ulang,” tegasnya.

Soal merebaknya rumor adanya “main mata” antara eksekutif dan legislatif, Mu'in menjamin sampai detik ini tidak ada deal khusus dengan pihak mana pun dalam menyikapi hasil kesimpulan tim Pansus.

Lalu dia kembali menegaskan apabila semua telah rampung,--kapan pun pihaknya siap mengirimkan surat pemberitahuan kepada bupati maupun Gubernur Jatim, tentang temuan tim pansus tersebut. “Selama status jabatan Sekkab menjadi polemik, justru yang paling dirugikan adalah saudara Hermanto,” katanya.

“Jadi sebaiknya persoalan itu harus segera diselesaikan agar posisi jabatan paling strategis dalam jajaran birokrasi itu menjadi jelas, baik secara mekanisme maupun aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan jika tim pansus menemukan unsur tindak pidana dalam proses pengangkatan Hermanto, maka pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi. “Dan yang bisa melakukan melakukan upaya hukum, adalah masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan eksekutif,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan temuan tim Pansus, Hermanto belum pernah menduduki 2 kali jabatan struktural eselon II/B yang berbeda. Padahal dari keterangan Kabiro kepegawaian Depdagri dalam pasal 1 ayat 2 b, wajib dipenuhi. Artinya calon Sekkab harus menduduki sekurang-kurangnya 2 kali jabatan eseloan II/B yang berbeda. Kecuali untuk daerah pemekaran boleh mengabaikan ketentuan itu karena keterbatasan pejabat di strata eselon itu.

Janggalnya lagi, jabatan Hermanto dicantumkan sebagai salah satu persyaratan yang diajukan ke Depdagri, adalah sebagai staf ahli Bupati Sampang, yang justru tanpa mengunakan Surat keputusan (SK). Sehingga tim Pansus semakin penasaran,--ada apa dibalik semua kebijakan Bupati Noer Tjahja yang mengangkat Hermanto, sebagai Sekkab Sampang. (A. HAIRRUDIN)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 14 Maret 2009

Besi Konstruksi Jembatan Suramadu Dicuri

Selama Enam Bulan, Terkumpul Empat Ton

Molornya pembangunan Jembatan Suramadu diduga tidak hanya karena faktor pendanaan. Ada juga faktor lain yang cukup mengganggu, yakni pencurian besi konstruksi jembatan dalam jumlah besar yang telah berlangsung selama enam bulan. Meski hanya dianggap sebagai kendala teknis, aksi pencurian itu tetap saja berpotensi menambah molor penyelesaian proyek.

Pencurian besi konstruksi Jembatan Suramadu itu terungkap setelah petugas jajaran Polres Surabaya Timur menciduk empat tersangka yang biasa menyaru sebagai nelayan saat beraksi. Mereka adalah Bambang Harianto, 31, Budiono, 32, M. Fadil, 18, dan Muin, 42. Keempatnya merupakan warga Jalan Bulak Cumpat, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Yang cukup mengejutkan polisi, komplotan pelaku itu bisa mencuri besi konstruksi sebanyak empat ton.

Berdasar penyidikan polisi, pencurian itu dilakukan para tersangka pada pagi hari. Biasanya, mereka berangkat ke dekat konstruksi Jembatan Suramadu menggunakan perahu nelayan. Sasaran mereka adalah besi konstruksi di bentang tengah jembatan yang belum terpasang. "Bagian jembatan yang lain kan relatif sudah selesai. Makanya, sasaran komplotan itu adalah bahan konstruksi bentang tengah yang sedang dikerjakan," tutur salah satu polisi yang ikut menangani kasus tersebut.

Dia menjelaskan, para pelaku sengaja mencari besi konstruksi yang belum dipasang. Caranya, mereka mendekati kapal tongkang milik pelaksana proyek yang biasanya membawa besi konstruksi ke dekat bentang tengah. Besi itu mereka ambil satu per satu dan dibawa dengan kapal nelayan. Sesampainya di pantai, besi itu dipotong menjadi lebih kecil. "Besi penyangga utama yang mereka curi itu panjangnya mencapai 10 meter. Agar bisa dibawa dengan truk, besi itu dipotong menjadi lebih kecil," terang petugas itu.

Sementara itu, para tersangka juga punya versi lain tentang besi yang mereka curi. Pada pemeriksaan awal mereka mengatakan bahwa yang mereka curi adalah besi sisa konstruksi. "Mereka mengangkat besi yang sudah dijatuhkan ke dasar laut dengan menggunakan magnet. Biasanya, aksi mereka lakukan sekitar pukul 05.00 pagi," kata Kasatreskrim Polres Surabaya Timur AKP Hartoyo yang mendampingi Kapolres AKBP Samudi kemarin. Selain menggunakan magnet, tersangka juga mengaku mengambil besi-besi di dasar laut itu dengan cara menyelam.

Kepada penyidik, para tersangka juga mengaku berprofesi sebagai nelayan. Karena sering tidak dapat ikan, mereka akhirnya memilih mengambil besi-besi tersebut dari dasar laut. "Kami tidak pernah mendapatkan ikan. Gimana lagi," ucap Budiono, salah satu tersangka.

Bambang Hariyanto, tersangka lain, mengaku tidak tahu jika besi-besi tersebut masih digunakan untuk proyek jembatan. "Saya pikir sudah tidak dipakai. Wong sudah dibuang ke laut," katanya.

Namun, sejumlah keterangan tersebut tidak begitu saja membuat polisi percaya. Sebab, jika dilihat dari modus yang mereka gunakan saat mengambil besi, ditambah jumlah barang bukti yang mencapai 4 ton, sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah komplotan spesialis pencuri besi. Apalagi, sudah ada informasi dari internal pelaksana proyek jembatan yang menyebutkan bahwa yang dicuri adalah besi-besi penyangga utama jembatan.

Berkat Patroli Rutin

Kapolres Surabaya Timur AKBP Samudi menjelaskan bahwa terbongkarnya komplotan pencuri besi tersebut berawal laporan adanya kehilangan besi konstruksi Jembatan Suramadu selama enam bulan terakhir. Pencurian itu tidak dilakukan satu atau dua orang, tapi secara berkelompok. "Berdasar informasi tersebut, kami langsung mengadakan penyelidikan dengan mengintensifkan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang bermuatan besi," ujarnya.

Usaha tersebut ternyata tidak sia-sia. Minggu (15/3) lalu, sekitar pukul 17.30, polisi menangkap sebuah truk bermuatan besi tua tanpa dilengkapi dokumen. 'Sopir truk itu bernama Supi'i. Dia langsung kami periksa," kata Samudi.

Dari keterangan Supi'i itulah polisi mengetahui bahwa besi tua tersebut milik Mat Najib yang sampai sekarang masih menjadi buron. Supi'i sendiri biasanya ditugasi mengambil besi dan mengirimkannya kepada Mat Najib. Besi-besi itu dibeli dari komplotan Budiono dengan harga Rp 3.200 per kilo gram. Biasanya baru diambil menggunakan truk kalau sudah terkumpul banyak.

Anggota Polsek Kenjeran akhirnya berhasil mengejar dan menangkap seluruh tersangka di rumahnya masing-masing. Hingga kemarin, semuanya masih diamankan Polsek Kenjeran. "Mereka diciduk petugas sekitar pukul 01.00 pagi tadi (kemarin pagi, Red)," tambahnya.

Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan truk bernopol M 9312 A yang digunakan untuk mengangkut tiga ton besi. Barang bukti lainnya adalah satu ton besi yang diangkut mobil pikap hijau. Para tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Apakah ada keterlibatan orang dalam proyek? Samudi mengaku masih belum bisa memastikan. "Kami dalami dulu penyidikan kasus ini. Jika ada unsur orang dalam pasti kami tangkap," tegasnya. (dan/fat)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 18 Maret 2009

Said Kawal Reboisasi

Setelah sukses megapanen padi bibit MSP (Mari Sejahterakan Petani) di Dasuk Sumenep (28/2), calon anggota DPR RI MH Said Abdullah mengusung reboisasi. Aksi ini ditandai penanaman ribuan pohon jati di sejumlah daerah di Madura.

Said telah menggagas sejumlah agenda. Antara lain, caleg dari PDI Perjuangan ini berusaha mewujudkan swasembada pangan melalui bibit padi MSP. Bibit ini lebih berkualitas dibanding bibit padi lainnya. Berdasarkan data, MSP menghasilkan 14 ton per hektare dengan bibit seberat 10 kg. MSP disebar ke semua kabupaten di Madura dan sebagian besar sudah panen.

Program lainnya, Said mengusung irigasi dan reboisasi. Dia memandang pertanian, irigasi, dan reboisasi sangat berkaitan dan berbasis lingkungan. Untuk reboisasi, Said mengawali penanaman 500 bibit pohon jati di Desa Batopora Barat, Kecamatan Kadungdung, Sampang, pekan lalu. Sebelumnya, dia membantu pengeboran dan berhasil mengalirkan air secara alami dengan volume 65 liter air per detik.

Pria asal Sumenep itu juga memprogram peduli pendidikan. Itu diwujudkan dengan pemberian beasiswa kepada sejumlah siswa miskin yang berprestasi dan subsidi buku bacaan. Selain itu, Said mentradisikan silaturahim dengan tokoh dan masyarakat lain yang disebutnya wong cilik.

Saat jeda dari anjangsana di seluruh Madura, Said mengatakan, bumi Madura tidak bulat. Di atas bumi warga bisa memanfaatkannya untuk bercocok tanam.

Pria yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu mengingatkan, orang Madura tidak boleh malas. Alasannya, bumi Madura tidak setandus yang dimitoskan selama ini. Buktinya, areal persawahan bisa menghasilkan padi secara belipat ganda.

Selain itu, tanah yang tandus masih bisa ditanami pohon untuk diambil manfaatnya. Karena itu, Said memberi rangsangan dengan memberikan bibit padi MSP sebagai rangsangan bagi warga agar bercocok tanam.

Selain itu, Said memberikan bantuan ribuan bibit pohon jati agar ditanam di lahan yang tidak bisa ditumbuhi padi. Dia juga membantu sarana irigasi agar padi dan pohon yang ditanam bisa dirawat dan disiram. "Ayo bersama-sama kita atane ma' le atana' (bertani biar menanak)," ajaknya didampingi calon anggota DPRD Jatim, Moh. Imam.

Said juga meminta kru Pontren (Pondok Ngetren) ikut memperlakukan alam secara ramah. Kru pontren yang sebagian besar remaja itu diminta menciptakan suasana sejuk dengan cara menanam tumbuhan di sekitar rumahnya. Dari sisi konservasi, tumbuhan memberikan keindahan dan kesejukan.

Selain itu, dia meyakini, tanaman juga berfungsi untuk mengurangi pemanasan global. "Mari kita mulai dari hal - hal kecil untuk sesuatu yang lebih besar," serunya. (abe/advertorial)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 03 Maret 2009